Probolinggo, Patrolihukum.net – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan di Kabupaten Probolinggo, meskipun kepemimpinan daerah kini berada di bawah Bupati Gus dr. Mohammad Haris. Gubernur LIRA Jawa Timur, Samsudin, S.H., menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek yang dilaksanakan agar berjalan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“LIRA akan tetap menjalankan fungsi pengawasan demi memastikan pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Jika semua proses dilakukan dengan benar dan profesional, maka tidak akan ada permasalahan di kemudian hari,” ujar Samsudin.

Ia menyoroti adanya proyek-proyek yang dinilai belum optimal dalam pelaksanaannya, seperti pembangunan jembatan darurat di daerah Seboro yang rusak akibat banjir. Menurutnya, proyek dengan tingkat urgensi tinggi seperti ini seharusnya dikerjakan dengan lebih cepat dan efektif untuk menghindari dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
“Sebagai proyek darurat, seharusnya pengerjaan dilakukan dengan lebih cepat dan optimal. Sayangnya, yang terjadi di lapangan justru tidak mencerminkan urgensi yang ada. Pekerjaan berjalan dalam jam normal, sehingga penyelesaiannya terhambat. Bahkan, jembatan darurat yang telah dibangun kembali rusak akibat banjir,” jelasnya.
Samsudin menekankan bahwa aspek kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap proyek pembangunan. Ia berharap pemerintah daerah, melalui dinas terkait, dapat memastikan bahwa pelaksanaan proyek berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. LSM LIRA kata Samsudin, akan terus memberikan kritik konstruktif guna mendorong perbaikan dan transparansi.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya profesionalisme dalam pemilihan kontraktor yang bertanggung jawab terhadap proyek-proyek strategis. LIRA tidak akan berpihak kepada siapa pun, melainkan akan mengedepankan kepentingan masyarakat Probolinggo.
“Kami akan terus melakukan inspeksi dan kontrol sosial terhadap berbagai proyek pemerintah. Jika proyek dikerjakan dengan baik, masyarakat diuntungkan, dan kontraktor pun dapat bekerja tanpa masalah. Namun, jika ditemukan penyimpangan, maka kami tidak akan ragu untuk mengkritisinya demi kepentingan bersama,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa LIRA akan tetap aktif mengawal pemerintahan yang baru, memastikan setiap program berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
“Jika ada pihak-pihak yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan dan tetap bekerja di luar standar yang berlaku, maka perlu adanya evaluasi. Ini sekaligus menjawab keraguan publik bahwa LIRA akan bersikap pasif setelah pemerintahan baru terbentuk. Justru kami akan semakin aktif mengawasi dan memberikan masukan agar pembangunan berjalan lebih baik,” ujarnya.
Samsudin juga mengingatkan bahwa kritik dari media maupun LSM seharusnya tidak dipandang sebagai bentuk perlawanan, melainkan sebagai masukan yang dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah.
“Saya yakin pemerintahan Kabupaten Probolinggo yang baru memiliki visi yang baik dan akan mengutamakan kepentingan masyarakat. Jika ada kritik terhadap suatu instansi, sebaiknya direspons dengan peningkatan kinerja dan pelayanan yang lebih baik,” pungkasnya. (Bambang/**)