BANDUNG | Dinas Pendidikan Jawa Barat menetapkan pengendalian akses ke lingkungan sekolah negeri selama kegiatan belajar berlangsung. Melalui kebijakan tersebut, gerbang SMA dan SMK negeri diwajibkan ditutup dan dikunci setelah jam masuk sekolah. Ketentuan ini berlaku selama proses pembelajaran, sehingga akses keluar-masuk lingkungan sekolah tidak dibiarkan terbuka sepanjang jam belajar. Pengaturan tersebut menjadi langkah untuk mempertegas pengawasan terhadap aktivitas di satuan pendidikan serta menjaga kegiatan belajar berjalan dengan tertib.
Kebijakan itu tercantum dalam Nota Dinas Nomor 38297/PW.01/Sekre yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto. Nota dinas diterbitkan pada 12 Oktober 2026 dan telah disampaikan kepada seluruh kantor cabang dinas pendidikan di wilayah Jawa Barat. Dengan penyampaian tersebut, arahan mengenai penutupan dan penguncian gerbang diteruskan kepada jajaran yang membina SMA dan SMK negeri di berbagai daerah. Langkah ini menempatkan pengaturan gerbang sebagai bagian dari upaya pengelolaan lingkungan sekolah, bukan sekadar urusan teknis akses bangunan.
Disdik Jabar menyebut aturan itu ditujukan untuk memperketat pengawasan, meningkatkan keamanan, dan menjaga ketertiban di satuan pendidikan. Gerbang yang dikunci selama pembelajaran membatasi akses langsung ke area sekolah, sekaligus membantu pihak sekolah mengetahui pergerakan orang yang masuk maupun keluar. Pengendalian akses juga mendukung terciptanya suasana belajar yang lebih terjaga bagi warga sekolah. Karena kebijakan diberlakukan pada masa kegiatan belajar, sekolah perlu menerapkan pengaturan gerbang sesuai arahan yang diterima melalui kantor cabang dinas. Penerapan ketentuan ini diharapkan berlangsung konsisten di SMA dan SMK negeri se-Jawa Barat, dengan tetap mengacu pada tujuan utama, yakni menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan pendidikan. Nota dinas tersebut menjadi dasar penyampaian kebijakan kepada satuan pendidikan melalui struktur dinas yang berwenang. Dengan demikian, aturan ini memberikan arahan seragam mengenai akses lingkungan sekolah selama jam pembelajaran, sekaligus menegaskan pentingnya pengawasan sebagai bagian dari penyelenggaraan kegiatan pendidikan.Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, seluruh kepala satuan pendidikan diarahkan untuk membatasi akses pihak eksternal yang tidak memiliki kepentingan ke lingkungan sekolah. Arahan ini menegaskan bahwa area sekolah tidak dapat dimasuki secara bebas oleh pihak luar ketika proses pembelajaran sedang berjalan. Pembatasan tersebut berlaku sebagai bagian dari pengaturan akses selama jam belajar, sehingga kegiatan di sekolah dapat berlangsung sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Kepala satuan pendidikan perlu memastikan bahwa pihak luar yang tidak berkepentingan tidak masuk ke lingkungan sekolah selama kegiatan belajar mengajar. Pengaturan ini ditujukan untuk menjaga agar akses ke sekolah berlangsung secara tertib dan sesuai dengan arahan yang diberikan. Pihak eksternal yang memiliki keperluan tidak serta-merta dapat memasuki lingkungan sekolah; mereka harus terlebih dahulu mengikuti mekanisme yang ditentukan, yakni menunjukkan surat resmi dan berkoordinasi dengan pihak sekolah.
Bagi pihak luar yang memang memiliki keperluan dan membutuhkan akses, surat resmi wajib ditunjukkan kepada pihak sekolah. Selain itu, koordinasi dengan pihak sekolah harus dilakukan terlebih dahulu agar kebutuhan akses dapat disampaikan dan dipertimbangkan. Setelah menerima surat resmi dan melakukan koordinasi, pihak sekolah dapat memberikan izin sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kebutuhan pihak eksternal tetap dapat disampaikan melalui jalur yang resmi, sementara keputusan mengenai akses berada dalam pengaturan sekolah.
Arahan kepada seluruh kepala satuan pendidikan ini menempatkan pembatasan akses sebagai ketentuan selama proses belajar berlangsung. Pihak luar yang tidak berkepentingan dibatasi untuk masuk, sedangkan pihak yang mempunyai keperluan harus menunjukkan dokumen resmi serta berkoordinasi terlebih dahulu. Izin akses diberikan sesuai ketentuan yang berlaku, bukan semata-mata karena pihak luar datang ke sekolah. Pelaksanaan arahan tersebut menjadi penting agar setiap akses dapat ditangani melalui komunikasi dengan pihak sekolah dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, tanpa mengganggu pengaturan kegiatan belajar mengajar.
Purwanto menjelaskan bahwa penutupan gerbang sekolah selama jam belajar dimaksudkan untuk menjaga lingkungan sekolah tetap aman ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Gerbang yang dikunci menjadi bagian dari upaya mengendalikan akses ke area sekolah pada waktu tersebut, sehingga kegiatan belajar dapat berjalan dalam suasana yang lebih tertib. Kebijakan ini, menurutnya, bukan sekadar tindakan menutup akses, melainkan langkah untuk mendukung keamanan dan kenyamanan warga sekolah selama berada di lingkungan pendidikan.
Ia juga menekankan bahwa pembatasan akses itu ditujukan untuk mencegah gangguan terhadap keamanan, kenyamanan, serta konsentrasi guru dan siswa. Suasana belajar yang kondusif diperlukan agar guru dapat mengajar dan siswa dapat mengikuti pelajaran tanpa terganggu oleh hal-hal yang berasal dari luar kegiatan pembelajaran. Dengan gerbang tetap tertutup selama waktu belajar, sekolah berupaya menjaga kondisi lingkungan agar proses tersebut berlangsung dengan lebih tenang. Penjelasan Purwanto berfokus pada perlindungan suasana belajar, bukan pada pembatasan kegiatan pembelajaran itu sendiri.
Purwanto menyebut kebijakan tersebut juga merupakan arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dengan demikian, penutupan gerbang selama jam belajar dijalankan sebagai langkah yang sejalan dengan arahan gubernur dan bertujuan menjaga keamanan di lingkungan sekolah. Dalam menyampaikan maksud kebijakan, ia mengaitkannya secara langsung dengan kebutuhan agar guru dan siswa dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan aman, nyaman, dan tetap berkonsentrasi. Penjelasan itu tidak menyatakan bahwa gerbang akan ditutup di luar waktu pembelajaran, ataupun bahwa kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengatur hal-hal lain di luar keamanan dan kenyamanan kegiatan belajar.
Menurut Purwanto, setiap satuan pendidikan diminta melaksanakan arahan untuk mengunci gerbang sekolah setelah jam masuk. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan yang ditujukan kepada sekolah, sehingga masing-masing satuan pendidikan perlu menindaklanjuti arahan sesuai waktu yang telah disebutkan. Penguncian dilakukan setelah jam masuk sekolah, bukan sebelum kegiatan belajar dimulai. Dengan demikian, batas waktu pelaksanaan yang disampaikan dalam arahan tersebut adalah saat para siswa telah memasuki jam belajar. Keterangan ini menegaskan apa yang diminta untuk dilakukan sekolah, tanpa menguraikan aturan operasional lain di luar arahan itu.
Purwanto juga meminta seluruh sekolah menindaklanjuti arahan tersebut. Permintaan itu secara khusus mencakup SMA, SMK, dan SLB negeri, selain satuan pendidikan lainnya. Artinya, sekolah-sekolah yang termasuk dalam kelompok tersebut diminta memperhatikan ketentuan yang sama mengenai penguncian gerbang setelah jam masuk. Penyebutan jenjang dan jenis sekolah itu memperjelas cakupan pihak yang diharapkan menjalankan arahan. Sekolah diminta mencermati waktu pelaksanaannya dan menyesuaikan tindak lanjut dengan arahan yang telah disampaikan. Keterangan Purwanto tidak merinci perbedaan penerapan satu jenjang dengan jenjang lainnya, sehingga inti pelaksanaan yang dapat dicatat adalah permintaan agar sekolah menindaklanjutinya.
Keterangan tersebut disampaikan Purwanto di Bandung pada Kamis, 22 Oktober, sebagaimana tercantum dalam bahan. Pernyataan itu menjadi dasar untuk memahami pelaksanaan kebijakan: gerbang diminta dikunci setelah jam masuk dan arahan ditujukan kepada setiap satuan pendidikan. Purwanto menekankan agar seluruh sekolah, terutama SMA, SMK, serta SLB negeri, menindaklanjuti permintaan itu. Tidak ada rincian tambahan mengenai mekanisme penjagaan gerbang ataupun sanksi dalam keterangan yang disampaikan. Karena itu, penjelasan mengenai kebijakan ini terbatas pada waktu penguncian dan cakupan sekolah yang diminta menjalankannya. Fokus pelaksanaannya tetap pada tindak lanjut satuan pendidikan terhadap arahan tersebut selama jam belajar berlangsung.
Baca juga: Mahasiswa UINSA Melakukan Penyegelan Gerbang Kampus | Dana Revitalisasi Sekolah Diduga Dipungut Fee 1 Persen, Dua Staf Disdik Terjaring OTT | Suami Laporkan Dugaan Hubungan Terlarang Kepala Sekolah dan Guru Honorer ke Inspektorat
