Jakarta | Wilayah kerja Agung I dan Agung II di perairan Bali menjadi titik perhatian baru dalam upaya Indonesia membuka potensi migas lepas pantai. Pengelolaannya melibatkan konsorsium BP dan INPEX, dua perusahaan energi internasional yang memiliki pengalaman dalam eksplorasi serta pengembangan proyek berskala besar. Dalam pembagian hak partisipasi, BP memegang 60 persen dan bertindak sebagai operator, sementara INPEX menguasai 40 persen pada masing-masing wilayah kerja.
Keterlibatan kedua perusahaan dinilai penting bukan hanya karena besarnya kapasitas investasi, tetapi juga karena kemampuan teknis yang dapat diterapkan untuk menilai cekungan yang masih memerlukan eksplorasi. Pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, memandang masuknya BP dan INPEX sebagai sinyal bahwa prospek energi Indonesia tetap menjanjikan bagi investor. Kehadiran mitra dengan sumber daya finansial dan teknologi kuat dapat membantu mengurangi tantangan awal eksplorasi di kawasan perairan dalam.
Menurut Yayan, eksplorasi di Agung I dan Agung II juga memiliki arti strategis dalam peta jalan ketahanan energi nasional. Temuan sumber daya baru berpotensi memperkuat pasokan domestik di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat, meskipun hasilnya masih bergantung pada tahapan survei, evaluasi geologi, dan pengeboran berikutnya. Karena itu, investasi awal perlu dipahami sebagai upaya menguji potensi, bukan jaminan bahwa cadangan komersial telah ditemukan.
Konsorsium berkomitmen menanamkan investasi sebesar 42,7 juta dolar AS untuk kegiatan awal di kedua blok. Program kerja yang direncanakan mencakup survei seismik 2D sepanjang 285 kilometer serta survei seismik 3D pada area seluas 3.650 kilometer persegi. Data tersebut akan membantu memetakan struktur bawah permukaan dan menentukan sasaran eksplorasi yang lebih terarah. Dengan dukungan investasi dan teknologi, Agung I dan Agung II menjadi taruhan baru untuk mengukur peluang migas Indonesia sekaligus memperkuat pijakan jangka panjang bagi ketahanan energi nasional.
Rekam jejak BP dan INPEX memperlihatkan dua bentuk kemampuan yang relevan bagi pengembangan Eksplorasi Agung I dan II: pengalaman mengelola produksi gas berskala besar serta kapasitas merancang proyek gas dengan investasi dan infrastruktur yang kompleks. Data SKK Migas untuk Januari–Juli 2026 mencatat BP sebagai produsen gas terbesar di Indonesia. BP Berau menyalurkan sekitar 1.478 MMSCFD, setara kurang lebih 28 persen dari total penyaluran gas nasional pada periode tersebut. Angka ini menunjukkan pentingnya operasi perusahaan bagi pasokan gas Indonesia.
Sebagian besar kontribusi BP Berau berasal dari fasilitas Tangguh LNG di Teluk Bintuni, Papua Barat. Kompleks ini menjadi landasan pengalaman BP dalam pengembangan lapangan, pemrosesan gas, dan penyaluran produksi. Perusahaan juga menyiapkan tahap lanjutan melalui proyek Ubadari dan fasilitas penangkapan, pemanfaatan, serta penyimpanan karbon atau CCUS. Dengan nilai investasi sekitar 7 miliar dolar AS, rangkaian proyek tersebut diproyeksikan membuka pasokan 3 TCF gas baru mulai 2028. Pengembangan ini menunjukkan bahwa tambahan produksi dapat direncanakan bersama infrastruktur untuk mengelola emisi dari kegiatan industri.
Di sisi lain, INPEX memegang kendali proyek Abadi di Blok Masela, salah satu rencana pengembangan gas besar di Indonesia. Desain proyek menargetkan produksi LNG sebesar 9,5 juta ton per tahun, sekaligus menyediakan 150 MMSCFD gas pipa untuk pasar domestik. Kombinasi produk tersebut memberi proyek peran ganda: memasok LNG untuk kebutuhan yang lebih luas dan menyalurkan gas bagi konsumen di dalam negeri. Investasi yang direncanakan mencapai 20,9 miliar dolar AS, mencerminkan skala fasilitas dan pekerjaan yang diperlukan untuk merealisasikan target produksi.
Perbandingan kedua perusahaan memberi konteks bagi penilaian prospek pasokan, tanpa menyamakan karakter proyek atau menganggap kapasitas rencana sebagai produksi yang sudah tersedia. Tangguh menunjukkan kemampuan BP mengoperasikan aset gas dan LNG yang menopang penyaluran saat ini, sedangkan Ubadari dan CCUS berpotensi menambah sumber pasokan pada tahap berikutnya. Abadi, sementara itu, menggambarkan peran INPEX dalam proyek pengembangan jangka panjang dengan sasaran ekspor LNG dan pasokan domestik. Bagi pembahasan potensi migas Indonesia, pengalaman operasi, jadwal, investasi, dan realisasi infrastruktur sama-sama penting untuk menilai kontribusi kedua perusahaan secara proporsional.
Menurut Yayan, kelancaran pengembangan Eksplorasi Agung I dan II membutuhkan sinergi yang kuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Proyek strategis seperti ini melibatkan berbagai tahapan dan kepentingan, sehingga koordinasi antarlembaga perlu berjalan sejak awal. Pemerintah pusat dapat mendorong kebijakan dan memberikan dukungan pada tingkat nasional, sedangkan pemerintah daerah berperan penting dalam urusan yang menjadi kewenangannya. Keselarasan langkah keduanya membantu memastikan proses di lapangan tidak terhambat oleh perbedaan prosedur, komunikasi yang terlambat, atau ketidakjelasan tanggung jawab.
Perhatian terhadap peran daerah menjadi penting karena sejumlah kebutuhan proyek bersinggungan langsung dengan kewenangan dan kondisi setempat. Karena itu, dialog dengan pemerintah daerah dan pihak terkait perlu dilakukan secara terencana. Pendekatan tersebut dapat membantu mengidentifikasi persoalan administratif maupun sosial sebelum berkembang menjadi hambatan yang lebih besar. Yayan menilai, kendala birokrasi dan sosial bukan sekadar persoalan waktu atau tata kelola. Hambatan semacam itu juga dapat memengaruhi keekonomian proyek, terutama jika menyebabkan tahapan pelaksanaan bergeser dan rencana pengembangan tidak dapat berjalan sesuai jadwal.
Risiko penundaan, menurut Yayan, memiliki dampak terhadap nilai penerimaan negara yang diharapkan dari proyek. Ia menyatakan bahwa setiap tahun keterlambatan menggerus sekitar 10 persen nilai kini penerimaan negara dari proyek tersebut. Dalam keterangannya, penundaan selama empat tahun dapat menghapus sepertiga dari nilai itu. Angka tersebut menunjukkan pentingnya penyelesaian persoalan secara terkoordinasi, tanpa mengabaikan kewenangan masing-masing pihak. Pernyataan itu merujuk pada dampak penundaan terhadap nilai kini penerimaan negara dari proyek, bukan klaim umum mengenai semua proyek migas atau seluruh sumber penerimaan. Dengan memperkuat sinergi pusat dan daerah serta menangani hambatan birokrasi dan sosial, pelaksanaan proyek dapat lebih terjaga dari keterlambatan yang berisiko mengurangi keekonomiannya.
Peluang keberhasilan geologi di wilayah perbatasan laut dalam diperkirakan berada di kisaran 20 persen. Angka tersebut mencerminkan tingkat ketidakpastian yang lazim menyertai kegiatan eksplorasi migas, terutama di area dengan kondisi geologi kompleks dan keterbatasan data bawah permukaan. Karena itu, potensi Eksplorasi Agung I dan II perlu dipandang sebagai peluang yang masih harus diuji, bukan sebagai kepastian adanya cadangan komersial. Hasil pengeboran, evaluasi reservoir, serta pemodelan sumber daya akan menentukan apakah indikasi awal dapat berkembang menjadi temuan yang layak dikembangkan. Bagi investor, peluang geologi merupakan salah satu unsur dalam penilaian, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin proyek akan berlanjut ke tahap produksi.
Keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) bergantung pula pada keekonomian proyek secara menyeluruh. Biaya pengeboran laut dalam, pembangunan fasilitas produksi, infrastruktur penyaluran, serta kebutuhan operasi jangka panjang harus dibandingkan dengan volume gas yang berpotensi dihasilkan. Kepastian harga jual gas domestik menjadi faktor penting dalam perhitungan tersebut. Harga yang dapat diprediksi memberi dasar bagi kontrak, pembiayaan, dan estimasi pendapatan, sedangkan ketidakpastian dapat memengaruhi kelayakan proyek maupun jadwal pengembangan. Dengan demikian, pembahasan komersial perlu berjalan seiring dengan evaluasi teknis dan dialog pemerintah, pelaku usaha, serta calon pembeli. FID baru dapat dipertimbangkan setelah risiko utama dan skema penjualan dinilai memadai.
Jika kelak ditemukan gas dalam jumlah besar dan pengembangannya terbukti layak, manfaat yang diharapkan dapat mencakup peningkatan pendapatan daerah melalui dana bagi hasil.
Baca juga: Menggali Potensi Kolaborasi Energi untuk Masa Depan
