Banggai – Tepatnya pada Minggu 30 Maret 2025, kepada awak media ini, beberapa sumber warga lingkar tambang, Kecamatan Bualemo, kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) atas nama Negara untuk segera memproses perusahan PT.PSG, terkait perekrutan tenaga kerja yang mengabaikan prinsip kesejahteraan para pekerja lokal yang di wajibkan sebagai skala prioritas,”jelas sumber namun enggan di publikasi namanya oleh media ini.
Dalam hal ini Disnaker atas nama Negara harus tegas terhadap setiap investor yang masuk di Kabupaten Banggai yang selalu menggaungkan moto, Pemberdayaan dan Kesejahteraan, namun pada kenyataan warga lingkar tambang desa Siuna dan Toiba tidak merasakan hal tersebut, karena pihak perusahaan PT. PSG diduga memprioritaskan, mendatangkan para pekerja dari luar daerah, bahkan tidak tanggung-tanggung belum lama ini mendatangkan 100 orang pekerja dari pulau jawa, ini kan sengaja mengabaikan kami para pekerja lokal yang jelas merasakan dampak lingkungannya,”tegasnya dengan nada kesal.
Takutnya persoalan ini berpotensi menjadi konflik sosial, karena PT. PSG di duga telah menginjak-injak harakat dan martabat (Harga Diri) masyarakat Banggai, buktinya jelas wilayah desa lingkar tambang (Siuna dan Toiba) tidak merasakan dampak positif dari hadirnya perusahaan tambang tersebut, disebabkan banyak pekerja (karyawan) yang mereka datangkan dari pulau Jawa ketimbang mereka mau menerima anak lokal kabupaten Banggai.
Bahkan per hari ini perekrutan tenaga kerja dari luar pulau jawa sudah mencapai ratusan orang mulai dari Non Skill dan Skill dengan waktu bersamaan pula begitu banyak berkas anak daerah yang mereka tolak tampa pertimbangan dan alasan yang kongkrit, oleh sebab itu kami berharap agar DPRD Banggai tidak tutup mata dengan persoalan ini dengan menjalankan fungsinya sebagai keterwakilan masyarakat Kabupaten Banggai, dengan harapan Negara harus hadir dan jangan takut terhadap korporasi”harapnya.
Ditempat yang berbeda salah satu sumber menambahkan, sehingga kami meminta instansi terkait (Disnaker) tidak main mata dan segera memproses perusahaan PT. PSG dan meminta pertanggung jawaban PT. ABM sebagai pemilik Iup, terkait rekrutmen tenaga kerja, yang diduga telah merendahkan harkat dan martabat masyarakat Banggai pada umumnya, yang sengaja mengabaikan konsep dan ketentuan aturan yang ada di Kabupaten Banggai ini (Kesejahteraan dan Pemberdayaan).
Ingat kami sebagai warga negara yang sadar akan hukum, tidak akan menolak apa bila PT. PSG sebagai investor, yang hadir berinvestasi di daerah kami, dapat menempatkan diri sebagai tamu yang wajib menghargai dan mengedepankan pemilik wilayah, bukan malah menginjak-injak harga diri kami sebagai warga desa lingkar tambang, oleh sebab itu kami tegaskan apa bila instansi terkait atas nama pemerintah daerah (Pemda Banggai) tidak berani (Takut) melawan korporasi, maka kami rakyat atas nama pemilik kedaulatan akan melawan dan menolak investor hadir di wilayah kami, ingat investor hadir harus berdampak positif bukan negatif,”tandasnya.
Sampai berita ini tayang beberapa pihak terkait diantaranya, Disnaker, DPRD Banggai dan pihak PT. PSG serta PT. ABM, belum bisa di konfirmasi.
LP. Red/tim
