Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menggelar rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, pada Senin, 19 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi rapat koordinasi pertamanya setelah ia dilantik sebagai menko. Dalam agenda perdana itu, Dudung membahas sejumlah isu strategis, termasuk tindak lanjut penanganan kebakaran hutan dan lahan yang hingga kini belum teratasi.
Rapat koordinasi tersebut menandai dimulainya pembahasan lintas isu di bawah koordinasi Kemenko Polkam. Penanganan karhutla menjadi salah satu perhatian yang dibawa ke meja rapat, seiring perlunya tindak lanjut terhadap persoalan yang masih berlangsung. Namun, rincian mengenai wilayah terdampak, langkah operasional, maupun keputusan khusus yang dihasilkan dalam pertemuan itu belum disampaikan dalam informasi yang tersedia.
Sebagai rapat pertama sejak menjabat, forum tersebut juga menjadi kesempatan untuk membahas prioritas kerja kementerian koordinator bersama pihak-pihak terkait. Pembahasan sejumlah isu strategis menunjukkan bahwa agenda rapat tidak terbatas pada satu persoalan. Meski demikian, isu kebakaran hutan dan lahan disebut secara khusus sebagai bagian dari tindak lanjut yang perlu mendapat perhatian.
Karhutla dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta kegiatan sosial dan ekonomi di wilayah terdampak. Karena itu, penanganannya umumnya memerlukan koordinasi berbagai unsur pemerintah dan pihak terkait. Dalam konteks rapat ini, Dudung membahas tindak lanjut atas persoalan tersebut, tetapi informasi mengenai bentuk koordinasi, pembagian tugas, atau target penyelesaian belum dirinci.
Pelaksanaan rakor perdana itu berlangsung di kantor Kemenko Polkam di Jakarta Pusat, dengan Dudung memimpin pembahasan sebagai menko. Pertemuan pada 19 Oktober 2026 tersebut menjadi awal koordinasi dalam masa jabatannya sekaligus forum untuk mengangkat isu-isu strategis. Perkembangan selanjutnya, termasuk langkah konkret penanganan karhutla, akan bergantung pada hasil pembahasan dan tindak lanjut dari pihak-pihak yang berwenang.
Rapat koordinasi perdana di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dihadiri sejumlah pejabat yang memiliki lingkup tugas terkait pemerintahan dan isu-isu nasional. Peserta yang tercantum dalam bahan meliputi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, serta Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir. Kehadiran para pejabat tersebut menempatkan pembahasan dalam koordinasi lintas bidang, dengan perhatian pada stabilitas politik dan keamanan nasional. Forum ini menjadi ruang untuk membicarakan isu yang memerlukan perhatian bersama, termasuk kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Tidak ada peserta lain yang disebutkan dalam bahan rapat.
Daftar peserta juga mencakup Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan, dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman. Mereka tercantum bersama pejabat lainnya dalam rapat koordinasi tersebut. Penyebutan para peserta ini menggambarkan komposisi pejabat yang hadir, bukan penambahan agenda atau rincian pembahasan di luar informasi yang tersedia. Dengan demikian, rapat melibatkan unsur kementerian dan lembaga yang namanya secara jelas dicantumkan dalam bahan, tanpa perlu mengaitkan kehadiran masing-masing dengan tugas khusus yang tidak dinyatakan.
Fokus pembahasan rapat adalah stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam cakupan itu, karhutla menjadi salah satu isu utama yang dibahas, bukan satu-satunya pokok pertemuan. Penempatan isu kebakaran hutan dan lahan dalam forum koordinasi menunjukkan bahwa persoalan tersebut termasuk perhatian yang dibawa ke tingkat koordinasi politik dan keamanan. Namun, informasi yang tersedia tidak merinci langkah penanganan, keputusan, jadwal tindak lanjut, ataupun pembagian tanggung jawab. Karena itu, uraian mengenai rapat ini terbatas pada peserta yang tercantum dan fokus umum pembahasannya: stabilitas politik serta keamanan nasional, dengan karhutla sebagai salah satu isu penting yang mendapat perhatian para pejabat dalam pertemuan perdana di Kemenko Polkam.
Dalam rapat koordinasi perdana di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung menyampaikan bahwa para peserta menerima masukan dari sejumlah menteri terkait perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Informasi yang dihimpun mencakup perkembangan titik panas, kondisi faktual di lapangan, serta langkah strategis dan teknis yang telah dilakukan petugas. Rapat juga membahas kendala yang masih dihadapi dalam upaya pengendalian kebakaran di berbagai wilayah. Masukan tersebut menjadi bahan untuk memahami situasi secara lebih utuh, termasuk membandingkan laporan perkembangan dengan keadaan yang dijumpai oleh petugas di lokasi. Dengan demikian, koordinasi tidak hanya membicarakan respons yang telah berjalan, tetapi juga kebutuhan penanganan sesuai kondisi setempat.
Sejumlah opsi teknis turut menjadi pembahasan, terutama upaya menjaga ketersediaan air dan mengelola lahan gambut. Di antaranya adalah pembuatan sekat kanal pada kawasan gambut, yang dibicarakan sebagai salah satu langkah untuk membantu mempertahankan kelembapan lahan. Rapat juga menyinggung water intake atau titik pengambilan air, termasuk perlunya memperhatikan akses dan ketersediaannya bagi petugas saat menangani kebakaran. Pembahasan mengenai hal-hal tersebut menunjukkan bahwa strategi pengendalian perlu mempertimbangkan karakter wilayah, sumber air, serta dukungan sarana di lapangan. Dudung tidak menyatakan bahwa seluruh opsi itu telah selesai dilaksanakan; hal tersebut menjadi bagian dari materi yang dibicarakan dalam koordinasi.
Selain itu, peserta membahas cara membuat pengendalian karhutla lebih efektif, dengan memperhatikan langkah yang sudah dilakukan maupun hambatan yang perlu ditangani. Kebutuhan untuk membangun lebih banyak sumur bor juga menjadi salah satu topik, khususnya sebagai upaya memperkuat ketersediaan sumber air di area yang rawan kebakaran. Rencana dan kebutuhan tersebut perlu dipertimbangkan bersama berdasarkan kondisi lapangan, lokasi titik panas, serta kemampuan petugas menjangkau sumber air. Masukan dari kementerian terkait diharapkan membantu menyusun tindak lanjut yang terkoordinasi, baik dalam aspek teknis maupun dukungan antarlembaga. Seluruh hal itu disampaikan sebagai pokok pembahasan rapat, bukan sebagai pernyataan bahwa sekat kanal, water intake, atau sumur bor telah dibangun di semua lokasi yang memerlukan.
Ketika ditanya mengenai langkah mitigasi agar asap kebakaran hutan dan lahan tidak meluas dari Jakarta ke kota-kota lain, Dudung menyinggung teknologi dry ice yang berasal dari Brasil. Ia menyampaikan bahwa teknologi tersebut mulai diuji coba di Sumatra Selatan. Penjelasan itu muncul dalam pembahasan penanganan karhutla, terutama terkait perhatian terhadap pergerakan dan penumpukan asap. Dengan menyebut teknologi tersebut, Dudung menguraikan salah satu pendekatan yang sedang dicoba untuk mengendalikan asap. Keterangan yang disampaikan berfokus pada tujuan penggunaannya, bukan pada hasil yang telah dicapai atau ukuran keberhasilan uji coba.
Inti penjelasan Dudung adalah bahwa teknologi dry ice itu diarahkan untuk mengendalikan asap agar tidak naik ke atmosfer dan tidak terlalu menumpuk di bawah. Dengan demikian, pendekatan tersebut ditujukan untuk mengatur kondisi asap, sehingga persoalan penyebarannya dapat menjadi bagian dari upaya mitigasi. Pernyataan mengenai arah penggunaan ini tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana proses teknisnya berlangsung. Dudung juga tidak menyebutkan dalam penjelasan tersebut bahwa uji coba telah menghasilkan perubahan tertentu. Karena itu, informasi yang dapat dicatat terbatas pada asal teknologi, lokasi uji coba yang disebut, serta sasaran pengendalian asap sebagaimana ia paparkan.
Penyebutan Jakarta dan kota-kota lain dalam pertanyaan memperlihatkan konteks kekhawatiran terhadap kemungkinan asap meluas. Namun, jawaban Dudung tidak menyatakan bahwa teknologi tersebut sudah diterapkan di berbagai wilayah, atau bahwa asap telah berhasil dicegah menyebar. Ia juga tidak memberikan keterangan tentang capaian, efektivitas, ataupun tahapan lanjutan uji coba. Informasi itu penting dibedakan dari tujuan awal teknologi agar penjelasan tidak ditafsirkan sebagai bukti keberhasilan.
Baca juga: Penanganan Karhutla Sektor Selatan Kalbar Diperkuat, TNI Alihkan Perkuatan Pasukan | Respons Cepat Diperkuat, Lanud Sjamsudin Noor Siagakan Tangki Portable Untuk Penanganan di Titik Rawan Karhutla | Penanganan Karhutla di Wilayah Kalbar Terus Membaik, Titik Api Turun
