Jakarta | Bareskrim Polri akan menindaklanjuti 11 persoalan pangan setelah menerima laporan dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Kepala Bareskrim Polri Asep Safrudin menyampaikan bahwa sejumlah hal yang dilaporkan tersebut menjadi perhatian kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Salah satu persoalan yang masuk dalam daftar prioritas adalah pakan ternak.
Asep menyampaikan keterangan itu saat ditemui di Jakarta pada Senin, 19 Oktober 2026. Ia menegaskan bahwa kepolisian akan memproses persoalan pakan ternak sebagai salah satu dari 11 item prioritas. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut Bareskrim mencakup berbagai persoalan pangan yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian, bukan hanya isu yang paling banyak mendapat perhatian publik.
Laporan dari Menteri Pertanian menjadi dasar bagi Bareskrim untuk menelaah persoalan-persoalan tersebut. Dalam konteks ini, pakan ternak tercatat bersama sepuluh item lainnya dalam agenda penanganan. Asep tidak mengubah posisi pakan ternak sebagai bagian dari daftar prioritas ketika menjelaskan rencana tindak lanjut kepolisian. Dengan demikian, persoalan tersebut akan diproses sebagai salah satu dari keseluruhan 11 hal yang dilaporkan.
Penanganan isu pakan ternak berkaitan dengan perhatian lebih luas terhadap rantai pangan. Ketersediaan dan tata kelola pakan dapat menjadi bagian dari pembahasan sektor peternakan, yang berhubungan dengan produksi pangan asal hewan. Namun, keterangan Asep yang disampaikan dalam kesempatan itu menekankan status persoalan tersebut dalam daftar prioritas, tanpa merinci tahapan pemeriksaan, pihak yang akan dimintai keterangan, ataupun bentuk tindakan yang akan ditempuh.
Karena itu, informasi utama yang disampaikan Bareskrim adalah komitmen untuk menindaklanjuti laporan mengenai 11 persoalan pangan dari Amran Sulaiman. Pakan ternak disebut secara jelas sebagai salah satu item yang akan diproses. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada tindak lanjut kepolisian terhadap laporan tersebut. Untuk saat ini, keterangan Asep menegaskan bahwa isu pakan ternak telah masuk dalam cakupan prioritas penanganan, bersama persoalan pangan lain yang tercantum dalam laporan Menteri Pertanian.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta Polri menindaklanjuti dan mengusut tuntas 11 persoalan yang dinilainya mengganggu tata kelola pangan. Ia menyampaikan permintaan itu di tengah perhatian terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas di pasar. Menurut Amran, persoalan tersebut perlu ditelusuri agar penyebab tekanan harga dapat diketahui dan langkah penanganan dilakukan berdasarkan bukti. Ia juga menyoroti dugaan adanya pihak tertentu yang memainkan rantai pasok atau distribusi, sehingga harga pangan meningkat dan masyarakat ikut menanggung dampaknya.
Dalam pemaparannya, Amran menyebut beberapa isu yang perlu menjadi perhatian, lain beras fortifikasi, sawit, pakan ternak, serta kondisi harga ayam dan telur. Berbagai persoalan itu, menurutnya, berkaitan dengan pengawasan dan kelancaran pasokan pangan. Ia meminta aparat kepolisian memeriksa informasi yang ada, termasuk kemungkinan praktik yang merugikan petani, peternak, pelaku usaha yang taat aturan, maupun konsumen. Namun, dugaan permainan tersebut masih perlu dibuktikan melalui penyelidikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan sebelum proses hukum menghasilkan temuan yang terverifikasi.
Amran secara khusus menyoroti ketimpangan harga ayam dan telur. Ia menyatakan bahwa harga jual di tingkat peternak turun, sementara harga yang dibayar konsumen justru naik. Pada saat yang sama, ayam dan telur disebut turut mengalami inflasi. Perbedaan harga di tingkat produsen dan pasar konsumen itu menjadi alasan perlunya menelusuri perjalanan barang, biaya distribusi, serta pembentukan harga di setiap mata rantai. Dengan demikian, pemeriksaan diharapkan dapat menjelaskan bagian mana yang menyebabkan disparitas, bukan sekadar menanggapi gejala kenaikan harga.
Amran juga menyampaikan dugaan adanya mafia yang bermain di sektor pangan dan meminta kepolisian menyelidikinya. Pernyataan tersebut merupakan dugaan yang harus diuji, bukan bukti bahwa kelompok tertentu telah melakukan pelanggaran. Penanganan 11 persoalan pangan, termasuk isu beras fortifikasi dan komoditas peternakan, diharapkan berjalan objektif, transparan, serta didukung data. Jika ditemukan pelanggaran, proses hukum dapat ditempuh sesuai ketentuan; jika tidak, hasil pemeriksaan tetap penting untuk memperjelas kondisi pasar dan memperbaiki pengawasan pangan.
Permintaan Menteri Pertanian Amran untuk menindaklanjuti berbagai persoalan pangan berlanjut melalui koordinasi dengan Asep di Bareskrim Polri. Dalam pertemuan tersebut, Bareskrim menerima informasi mengenai sejumlah persoalan yang dinilai memerlukan penanganan lebih lanjut. Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya menghubungkan informasi dari sektor pertanian dengan proses penegakan hukum, sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku. Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus ialah dugaan pelanggaran terkait beras fortifikasi.
Bareskrim menyampaikan bahwa saat ini terdapat empat laporan polisi mengenai dugaan pelanggaran dalam persoalan beras fortifikasi yang sedang diproses. Penanganan laporan tersebut masih berjalan, termasuk pengumpulan keterangan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang relevan. Perusahaan atau badan hukum yang diduga terkait akan dimintai keterangan untuk membantu penyidik menelusuri fakta, dokumen, serta rangkaian kegiatan yang dilaporkan. Langkah pemeriksaan diperlukan agar setiap laporan dapat dinilai berdasarkan bukti dan informasi yang tersedia, bukan hanya berdasarkan dugaan atau keterangan sepihak.
Proses pemeriksaan terhadap perusahaan atau badan hukum tersebut tidak dengan sendirinya berarti bahwa pelanggaran telah terbukti. Status pihak yang diperiksa tetap sebagai pihak yang diduga terkait, sementara penyidik masih perlu menguji keterangan dan bukti secara menyeluruh. Bareskrim belum menyatakan pihak mana pun terbukti melakukan pelanggaran dalam perkara ini. Karena itu, perkembangan penanganan beras fortifikasi perlu dipahami sebagai proses hukum yang sedang berlangsung, dengan kesimpulan yang bergantung pada hasil penyidikan. Koordinasi Bareskrim dan pihak kementerian diharapkan membantu memastikan informasi mengenai persoalan pangan dapat ditindaklanjuti secara terukur, sekaligus menjaga agar pemeriksaan dilakukan secara cermat, objektif, dan sesuai ketentuan. Hingga proses tersebut memberikan hasil, dugaan dalam empat laporan polisi itu tetap harus dibedakan dari temuan atau keputusan hukum yang telah berkekuatan.Perkara beras fortifikasi bermula dari inspeksi mendadak yang dilakukan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada April 2026. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengambil sampel beras khusus yang dipasarkan dengan klaim mengandung tambahan vitamin dan mineral. Pemeriksaan laboratorium kemudian dilakukan untuk menilai apakah kandungan gizi yang dicantumkan sejalan dengan standar yang berlaku. Hasil pengujian terhadap 27 merek dengan klaim tambahan gizi dilaporkan menunjukkan bahwa 25 merek tidak memenuhi standar.
Merek yang disebut dalam hasil pemeriksaan itu mencakup Idola Fortifikasi, Idola High Quality Whole Grain Rice, Idola Long Grain Rice, Ikan Mas Cupang, AAA Wijaya Kusuma, Cantik Manis, Penari Bangkok, Topi Koki Short Grain, Topi Koki Setra Royale, Topi Koki Long Grain Crysta, Hok-1 Gohan, Maknyuss Pulen Gizi, Anak Raja Fortifikasi, Anak Raja Nusantara, Top Anak Raja, PMS Induk Ayam, Sumo, Rasvit, FS Nutri Rice, Pelikan, Rice Rojolele, Super Kepala Beras Premium 111, 111 Golden Number, Putri Koki, dan Wellfarm Beras Diabet.
Temuan tersebut menjadi sorotan karena konsumen dapat memilih produk beras berdasarkan keterangan fortifikasi pada kemasan, termasuk klaim penambahan zat gizi tertentu. Jika klaim itu tidak didukung kandungan sesuai standar, informasi yang diterima pembeli berpotensi tidak mencerminkan mutu produk sebenarnya. Meski demikian, hasil pengujian yang dilaporkan perlu dibaca sesuai cakupannya: pemeriksaan melibatkan 27 merek yang memiliki klaim tambahan gizi, dan angka 25 merujuk pada merek yang dinyatakan tidak memenuhi standar. Data itu menjadi dasar perhatian terhadap pengawasan produk dan kejelasan informasi pangan.
Besarnya dampak perkara juga dikaitkan dengan nilai kerugian konsumen.
Baca juga: Proyek Pascabencana MIN 2 Aceh Tamiang Jadi Sorotan, Nilai Anggaran Tak Terpampang | Pungutan Rp2.000 per Mobil Batu Bara di Jalan Brantas Kota Probolinggo Jadi Sorotan | Dugaan Penyaluran Solar Subsidi di SPBU Alur Bemban Jadi Sorotan Publik
