Dua Proyek di Kota Langsa Jadi Sorotan, Publik Pertanyakan Tindak Lanjut Unit Tipikor Polres Langsa

banner 468x60

Patrolihukum.net // LANGSA – Penanganan sejumlah dugaan persoalan dalam proyek pembangunan dan pengadaan barang di lingkungan Pemerintah Kota Langsa, Aceh, mulai menjadi sorotan publik. Pasalnya, hingga kini belum diperoleh informasi terbuka mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan anggaran pada dua kegiatan yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat.

Sorotan tersebut mengarah pada Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Langsa. Publik mempertanyakan sejauh mana proses penelusuran terhadap dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan rumah sehat bagi kaum duafa serta pengadaan alat komunikasi jenis handy talky (HT) di 66 desa se-Kota Langsa.

Pergantian pejabat di lingkungan Polres Langsa juga menjadi perhatian. Masyarakat berharap perubahan kepemimpinan tidak menghambat proses penegakan hukum, khususnya dalam menindaklanjuti setiap laporan maupun informasi masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Salah satu kegiatan yang menjadi sorotan adalah pembangunan rumah sehat bagi masyarakat duafa di Gampong Simpang Le, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa.

Berdasarkan data proyek yang diperoleh sejumlah wartawan, kegiatan tersebut bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh Tahun Anggaran 2025 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Langsa.

Proyek tersebut tercatat dengan nomor kontrak 01/SP/PERKIM-PUPR/IX/2025, dengan nilai anggaran sebesar Rp4.222.889.940 untuk pembangunan sebanyak 41 unit rumah.

Adapun CV Tanoh Mirah tercatat sebagai pelaksana kegiatan, sedangkan CV Mitra Konsorsium bertindak sebagai pengawas.

Dalam dokumen kegiatan, pekerjaan tersebut dimulai pada 26 September 2025 dan dijadwalkan selesai pada 24 Desember 2025.

Besarnya nilai anggaran serta jumlah unit yang dibangun dinilai perlu mendapatkan perhatian, terutama terkait kesesuaian spesifikasi pekerjaan, kualitas bangunan, realisasi anggaran, dan manfaat yang diterima masyarakat penerima bantuan.

Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi mengenai ada atau tidaknya pemeriksaan maupun tindak lanjut aparat penegak hukum terhadap informasi yang menjadi sorotan tersebut.

Selain pembangunan rumah duafa, pengadaan radio komunikasi jenis HT untuk 66 desa yang tersebar di lima kecamatan di Kota Langsa juga menjadi perhatian.

Pengadaan yang disebut berlangsung pada 6 Juni 2026 itu diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp3,5 juta per desa.

Sejumlah pertanyaan kemudian muncul terkait mekanisme pengadaan, kewajaran harga pembelian, spesifikasi perangkat, sumber anggaran, serta tata kelola pertanggungjawaban belanja di masing-masing desa.

Informasi mengenai dugaan ketidakwajaran harga atau mark-up tersebut perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, bukti transaksi, spesifikasi barang, serta keterangan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Hingga saat ini, wartawan masih berupaya memperoleh penjelasan mengenai apakah persoalan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres Langsa.

Dalam upaya menjalankan fungsi kontrol sosial dan memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, sejumlah wartawan dari tiga media online yang melakukan peliputan di wilayah Aceh berusaha menghubungi Kanit Tipikor Satreskrim Polres Langsa melalui aplikasi WhatsApp pada Senin (16/11/2026), sekitar pukul 11.42 WIB.

Dalam pesan tersebut, wartawan menyampaikan permohonan konfirmasi terkait perkembangan informasi dugaan penyimpangan pengadaan HT di 66 desa serta pembangunan 41 unit rumah duafa di Kota Langsa.

Wartawan juga meminta penjelasan apakah kedua persoalan tersebut sudah masuk dalam proses penyelidikan atau pemeriksaan oleh pihak kepolisian.

Namun, berdasarkan komunikasi yang diterima wartawan, Kanit Tipikor hanya memberikan balasan singkat, yakni “Wassalam”.

Setelah jawaban tersebut, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai substansi pertanyaan yang diajukan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi terkait penanganan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Meski demikian, jawaban singkat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pihak kepolisian tidak melakukan penanganan.

Masyarakat berharap Polres Langsa dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan penelusuran terhadap kedua kegiatan tersebut.

Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan unsur pelanggaran hukum, penjelasan resmi juga penting disampaikan agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, terutama dalam pengawasan penggunaan anggaran negara.

Catatan Redaksi: Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Polres Langsa, khususnya Unit Tipikor Satreskrim, Dinas PUPR Kota Langsa, pihak pelaksana dan pengawas proyek, serta pihak-pihak terkait lainnya. Setiap informasi dan dugaan yang disampaikan dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan adanya tindak pidana korupsi.

(Jihandak Belang)

17 kunjungan
banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60