Gambar Ilustrasi
Patrolihukum.net — Dalam sebuah langkah mengejutkan, dua alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) yang sangat berpengalaman dalam pembangunan kawasan, yakni Bambang Susantono dan Dhony, telah mengundurkan diri dari tim yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk membangun Ibukota Negara (IKN). Langkah ini mengundang perhatian setelah kritik dari Sudrajat Djiwandono, ekonom Partai Gerindra, yang menyatakan bahwa tidak ada urgensinya untuk memindahkan ibukota negara saat ini.
Meskipun Presiden Prabowo menyatakan niatnya untuk melanjutkan program pembangunan IKN, namun dengan proyeksi waktu yang jauh lebih panjang, antara 25 hingga 30 tahun ke depan. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keberlanjutan proyek tersebut, terutama dengan mundurnya dua tokoh kunci dari tim pembangunan.
Kritik juga muncul terkait pengabaian terhadap aspek pertahanan dan keamanan dalam perencanaan IKN. Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI, menyatakan bahwa rencana tersebut rentan terhadap invasi militer asing, yang dapat mengancam keamanan nasional.
Dalam situasi di mana krisis ekonomi dan kesehatan melanda dunia akibat pandemi COVID-19, pertanyaan tentang urgensi dan keberlanjutan proyek IKN semakin memuncak. Dengan mundurnya dua pimpinan tim pembangunan, serta fokus Prabowo yang lebih terarah pada program kesejahteraan sosial seperti gizi rakyat, proyek IKN tampak semakin meragukan.
Terkait hal ini, pertanyaan besar muncul: Apakah Presiden Jokowi akan tetap melanjutkan proyek pembangunan IKN, ataukah akan mengubah arah kebijakan terkait pemindahan ibukota negara? Apakah Jakarta akan tetap menjadi ibukota negara dalam waktu yang belum dapat dipastikan?
Dalam konteks ini, wacana mengenai kebanggaan terhadap ibukota yang bersejarah dan merepresentasikan keragaman budaya Indonesia semakin memperoleh perhatian. Dengan berbagai pertimbangan politik, ekonomi, dan keamanan, nasib IKN dan masa depan ibukota negara menjadi perdebatan yang semakin hangat di tengah masyarakat.
Seiring dengan itu, pertanyaan penting mengenai alokasi anggaran dan prioritas pembangunan menjadi fokus perhatian, baik bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia. Dalam menghadapi tantangan ini, keputusan yang diambil oleh pemerintah akan membawa dampak yang signifikan bagi arah pembangunan negara ini, serta warisan sejarah yang akan kita tinggalkan untuk generasi mendatang. (**)
