Probolinggo — Organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) akan melaksanakan Musyawarah cabang (Muscab) dengan agenda pemilihan ketua karena ketua definitif yang dalam hal ini kang Haris telah habis masa jabatannya sehingga harus dilaksanakan Muscab. Kemudian dibentuklah PLT ketua PP kabupaten Probolinggo yg mana tugas caretaker salah satunya adalah membentuk panitia Muscab.
Beberapa para ketua pimpinan anak cabang (PAC) melakukan koordinasi ringan terkait Muscab tersebut di salah satu cafe di Kraksaan Probolinggo. Dalam diskusi tersebut nampak di hadiri ketua penyuluhan dan pembelaan hukum (BPPH) PP Kabupaten Probolinggo Satriyo Hajar Miguno, S.sos.SH. Minggu (31/8/2023)
Nah, persoalannya ada beberapa panitia muscab yang diduga telah menghilangkan kata demokrasi dalam pemilihan ketua dan mengarahkan ke salah satu orang untuk dipilih sebagai ketua secara aklamasi yg dalam hal ini yakni saudara Samiran dan jajaran PAC lainnya banyak yang tidak menyetujui hal tersebut.
Lebih lanjut, pengurus PAC di Kecamatan keberatan dengan adanya pengarahan penunjukan ketua secara aklamasi karena masih ada calon lain yang akan mencalonkan diri sebagai ketua.
Demi keharmonisan dan kata demokrasi di tubuh organisasi masyarakat pemuda pancasila (Ormas PP) maka kami sengaja berkonsultasi ke pakar hukum. Dalam hal ini kami mengharapkan dalam pemilihan ketua ini di landasi dengan kata demokrasi agar kedepan Ormas PP ini bisa mengedepankan kebersamaan bukan malah jadi bumerang dalam pemilihan ketua.
(Bersambung)
(Team/Red/**)
