Jakarta | Bursa Efek Indonesia (BEI) menyiapkan perubahan pendekatan dalam mengawasi dugaan pelanggaran di pasar modal. Penindakan yang selama ini dapat berujung pada penghentian perdagangan saham akan diarahkan lebih spesifik kepada rekening efek yang terindikasi melakukan pelanggaran. Melalui mekanisme tersebut, BEI dapat membatasi atau membekukan rekening yang menjadi perhatian, tanpa harus menghentikan perdagangan saham terkait secara keseluruhan. Rencana ini ditargetkan mulai diterapkan pada awal November 2026.
Perubahan tersebut dirancang agar penegakan aturan tetap dapat dilakukan secara tegas, tetapi dampaknya terhadap aktivitas pasar menjadi lebih terukur. Ketika perdagangan suatu saham dihentikan, seluruh investor tidak dapat bertransaksi atas saham itu selama masa suspensi. Sebaliknya, pembatasan rekening memungkinkan tindakan pengawasan diarahkan kepada pihak atau aktivitas yang diduga bermasalah. Dengan begitu, pelaku pasar lain masih memiliki ruang untuk melakukan transaksi, sepanjang tidak terkena pembatasan dan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Masukan dari pelaku pasar menjadi salah satu pertimbangan BEI dalam menyiapkan strategi ini. Mereka menilai suspensi saham dapat mengganggu likuiditas karena menghentikan transaksi bagi semua pemegang saham, termasuk investor yang tidak terkait dengan dugaan pelanggaran. Investor ritel juga membutuhkan ruang untuk membeli atau menjual saham sesuai keputusan dan kebutuhan masing-masing. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan bahwa rancangan tersebut mempertimbangkan karakteristik pasar modal Indonesia serta kebutuhan investor ritel. Pendekatan yang lebih terarah diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus mengurangi gangguan yang tidak perlu terhadap perdagangan. Penerapannya tetap memerlukan mekanisme yang jelas agar pembatasan rekening dilakukan berdasarkan indikasi yang dapat ditindaklanjuti, dengan proses pengawasan yang konsisten dan perlindungan terhadap aktivitas investor yang tidak melanggar aturan.
Jeffrey menjelaskan bahwa investigasi awal berangkat dari hasil pengawasan yang dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berkala. Pemantauan tersebut menjadi bagian dari upaya bursa untuk mengenali aktivitas perdagangan atau kondisi rekening efek yang perlu dicermati lebih lanjut. Dengan pengawasan rutin, BEI dapat menilai apakah suatu temuan masih memerlukan pengamatan tambahan atau telah menunjukkan indikasi yang membutuhkan tindak lanjut. Tahapan ini menempatkan pemantauan sebagai sumber awal informasi, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran. Temuan dari sistem maupun proses pengawasan selanjutnya perlu ditelaah sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk dengan mempertimbangkan informasi dan konteks yang relevan.
Apabila hasil pemantauan menunjukkan indikasi pelanggaran yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, BEI akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Koordinasi tersebut merupakan bagian dari mekanisme penanganan, agar informasi yang diperoleh dapat ditindaklanjuti melalui kewenangan dan prosedur yang sesuai. Dalam prosesnya, indikasi yang ditemukan tidak serta-merta berarti pelanggaran telah terbukti. Diperlukan pemeriksaan dan penilaian lebih lanjut sebelum suatu tindakan atau kesimpulan ditetapkan. Penjelasan Jeffrey dengan demikian menggambarkan alur pengawasan dan koordinasi antarlembaga, bukan pengumuman mengenai hasil pemeriksaan atas kasus tertentu.
Menurut mekanisme yang disiapkan, tindak lanjut dapat menyasar rekening efek tertentu apabila rekening tersebut terindikasi berkaitan dengan aktivitas yang perlu diperiksa. Selain itu, BEI juga dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota bursa jika anggota tersebut terindikasi terlibat dan hasil penanganan mendukung tindakan sesuai aturan. Sasaran berupa rekening efek maupun anggota bursa menunjukkan bahwa pengawasan dapat mencakup pihak atau objek yang relevan dengan temuan. Namun, penyebutan kemungkinan tindakan ini tidak dapat dimaknai sebagai pernyataan bahwa rekening, anggota bursa, atau pihak tertentu telah terbukti melakukan pelanggaran. Rincian tersebut menjelaskan perangkat dan tahapan yang tersedia bagi BEI untuk merespons indikasi, dengan tetap mengacu pada proses pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
Sebelum mekanisme pengawasan baru dijalankan, Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menyosialisasikannya kepada anggota bursa. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan agar pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan memahami bahwa pengawasan akan menyasar rekening efek yang terindikasi melakukan pelanggaran. Sosialisasi tersebut juga memberi ruang bagi anggota bursa untuk mengetahui arah kebijakan sebelum penerapan dimulai. Dengan komunikasi sebelum pelaksanaan, BEI berharap mekanisme baru dapat diterapkan dengan pemahaman yang lebih baik di lingkungan anggota bursa, sekaligus mendukung pelaksanaan pengawasan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.
Direktur Utama BEI Jeffrey berharap sistem tersebut dapat mulai diterapkan pada awal November 2026. Harapan itu menggambarkan target waktu yang disampaikan untuk pemberlakuan mekanisme, bukan kepastian bahwa sistem telah berjalan. Sebelum sampai pada tahap tersebut, BEI akan lebih dahulu melakukan sosialisasi kepada anggota bursa. Tidak ada rincian lebih lanjut mengenai jadwal atau bentuk kegiatan sosialisasi yang disampaikan. Fokus yang dapat dipastikan adalah penyampaian mekanisme pengawasan baru sebelum penerapannya, sehingga anggota bursa memperoleh informasi mengenai kebijakan yang akan diberlakukan.
Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan perdagangan di pasar modal. Dengan perhatian yang ditujukan kepada rekening efek terindikasi pelanggaran, BEI ingin memperkuat kemampuannya dalam mendeteksi indikasi manipulasi harga dan transaksi yang tidak wajar. Pengawasan yang lebih efektif penting untuk membantu bursa mengenali aktivitas perdagangan yang patut dicermati, serta menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Sosialisasi kepada anggota bursa menjadi bagian dari upaya memperkenalkan pendekatan tersebut sebelum sistem mulai digunakan. Pada akhirnya, penerapan mekanisme ini diharapkan mendukung pengawasan yang lebih terarah terhadap indikasi pelanggaran, tanpa mengubah prinsip bahwa aktivitas perdagangan perlu dinilai berdasarkan informasi dan ketentuan yang berlaku. Target awal November 2026 masih merupakan harapan Jeffrey, sementara tahapan pelaksanaan yang disebutkan adalah sosialisasi terlebih dahulu kepada anggota bursa.
Selain memperkuat pengawasan terhadap rekening efek yang terindikasi bermasalah, Jeffrey menyampaikan bahwa BEI menyiapkan pendekatan lain untuk menangani dugaan manipulasi harga. Apabila pemantauan menemukan indikasi awal, bursa berencana mengumumkan kepada publik bahwa investigasi atas saham tertentu telah dimulai. Rencana ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai langkah pengawasan yang sedang berjalan, sekaligus menjaga keterbukaan kepada investor tanpa mendahului kesimpulan pemeriksaan.
Informasi yang dapat disampaikan dalam pengumuman tersebut, lain, periode transaksi yang sedang diperiksa dan adanya indikasi keterlibatan sejumlah pihak melalui anggota bursa. Penyampaian keterangan itu perlu dibatasi pada hal-hal yang relevan dengan proses investigasi. Dengan demikian, publik dapat memahami ruang lingkup penelaahan yang dilakukan, sementara pemeriksa tetap memiliki kesempatan untuk mengumpulkan serta menguji data dan keterangan secara menyeluruh. Rencana pengumuman ini merupakan bagian dari pendekatan pengawasan, bukan pengganti proses pemeriksaan formal.
BEI juga perlu menegaskan bahwa pengumuman dimulainya investigasi bukan bukti bahwa pihak yang disebut atau terindikasi telah melakukan pelanggaran. Indikasi awal menjadi dasar untuk menelusuri transaksi dan hubungan yang relevan, tetapi belum menentukan hasil akhir. Karena itu, setiap informasi kepada masyarakat harus disampaikan secara cermat agar tidak menimbulkan kesimpulan prematur atau merugikan pihak yang masih dalam proses pemeriksaan. Penetapan adanya pelanggaran tetap bergantung pada temuan dan bukti yang diperoleh melalui prosedur yang berlaku.
OJK menyatakan bahwa pelanggaran di pasar modal dapat berujung pada sanksi administratif maupun proses pidana. Bentuk tindak lanjut tersebut bergantung pada hasil pemeriksaan, jenis pelanggaran yang terbukti, serta kecukupan bukti untuk mendukung langkah penegakan hukum. Jika bukti dan unsur pelanggaran memenuhi ketentuan, perkara dapat ditangani sesuai jalur yang relevan. Dengan demikian, pengumuman investigasi menandai dimulainya penelaahan, sedangkan konsekuensi bagi pihak terkait baru dapat ditentukan setelah pemeriksaan memberikan dasar yang memadai.
Baca juga: Isu Persyaratan Pendidikan Gibran dan Dugaan Pelanggaran | Polda Jatim Bongkar Scam Investasi Kripto Internasional, Blokir 77 Rekening Senilai Rp81,5 Miliar
