Jakarta, Patrolihukum.net — Mujadalah Kiai Kampung Indonesia (MKK) menyampaikan surat terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang berisi masukan dan usulan strategis terkait penanganan pascabencana besar di sejumlah wilayah Sumatra, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana yang melanda kawasan tersebut tidak hanya menelan ratusan korban jiwa, tetapi juga meninggalkan persoalan lingkungan serius berupa tumpukan lumpur serta jutaan batang kayu gelondongan yang berserakan di berbagai titik.
Ketua Harian MKK, Wahyu Muryadi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dampak lanjutan yang berpotensi timbul apabila persoalan tersebut tidak segera ditangani secara komprehensif. Menurutnya, keberadaan kayu gelondongan dalam jumlah masif bukan hanya menghambat proses pemulihan, tetapi juga dapat memicu bencana susulan serta konflik sosial di kemudian hari.
“Jumlah kayu gelondongan yang sangat besar dan tersebar luas membutuhkan langkah penanganan yang cepat, tepat, dan terukur,” ujar Wahyu dalam siaran tertulis yang diterima media, Sabtu (13/12/2025).
Wahyu menjelaskan, jika proses pembersihan sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah, negara berpotensi menghadapi beban berat, baik dari sisi anggaran, waktu pengerjaan, hingga kebutuhan alat berat dan sumber daya manusia di lapangan. Kondisi tersebut, lanjutnya, dapat mengganggu fokus pemerintah terhadap agenda prioritas lainnya, termasuk pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
“Apabila proses pembersihan sepenuhnya dilakukan pemerintah, maka diperlukan biaya yang sangat besar dan durasi pengerjaan yang panjang. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri,” tegasnya.
Dalam surat terbuka tersebut, MKK mengusulkan agar pemerintah membuka ruang keterlibatan pihak swasta melalui mekanisme lelang terbatas atau seleksi terbuka. Skema ini dinilai dapat menjadi solusi alternatif untuk mempercepat proses pembersihan sekaligus mengurangi tekanan terhadap keuangan negara.
Perusahaan yang lolos seleksi nantinya diberikan mandat untuk melakukan pembersihan kayu gelondongan dan lumpur secara menyeluruh di wilayah terdampak. Sebagai bentuk kompensasi, perusahaan tersebut dapat menerima kayu gelondongan yang berhasil dikumpulkan, dengan catatan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai standar operasional, ketentuan lingkungan, serta tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah.
“Kayu yang ada dapat diberikan secara cuma-cuma sebagai imbalan atas kewajiban melakukan pembersihan, tentunya dengan pengawasan ketat dari pemerintah,” jelas Wahyu.
Sementara itu, Pengurus MKK Siti Zuhro menekankan bahwa pelibatan swasta harus disertai mekanisme pengawasan dan seleksi yang ketat. Menurutnya, verifikasi terhadap kemampuan teknis, finansial, dan rekam jejak perusahaan mutlak diperlukan agar proses pembersihan berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru, termasuk kerusakan lingkungan atau praktik monopoli sumber daya.
“Kami meyakini skema ini dapat mengurangi beban anggaran negara sekaligus mempercepat pemulihan wilayah terdampak, asalkan dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujar Siti Zuhro.
Ia juga berharap pemerintah pusat dan daerah dapat mempertimbangkan usulan tersebut sebagai bagian dari strategi penanganan pascabencana yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, MKK menegaskan pentingnya langkah cepat dan sinergis lintas sektor agar wilayah terdampak banjir dapat segera pulih. Pemulihan tidak hanya dimaknai sebagai pembersihan fisik, tetapi juga pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak langsung bencana.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri Pendiri MKK Najib Atamimi, serta sejumlah pengurus lainnya, antara lain Azisoko Harmoko, Hendardi, dan KH Marsudi Syuhud. Mereka sepakat bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci agar penanganan pascabencana berjalan lebih efektif dan berkeadilan.
MKK berharap pemerintah dapat merespons masukan tersebut secara serius demi mempercepat proses pemulihan dan memastikan masyarakat di wilayah terdampak dapat segera bangkit dari kondisi sulit yang mereka hadapi. (Bambang/Fahrul/)*
