Jakarta | Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengingatkan pemerintah agar mulai mengantisipasi kemungkinan pergantian fenomena iklim dalam beberapa tahun mendatang. El Niño diperkirakan masih dapat berlangsung hingga kuartal I 2027, sebelum kondisi berpotensi beralih menuju La Niña pada pertengahan 2027. Perkiraan waktu tersebut menjadi perhatian karena perubahan pola cuaca dapat berdampak langsung pada berbagai sektor, terutama pangan, pertanian, dan kesehatan masyarakat. Pemerintah perlu menyiapkan langkah yang sesuai sejak awal, bukan menunggu sampai dampaknya terlihat luas.
Mari menyampaikan perkiraan itu ketika memaparkan hasil pembahasan DEN di Istana Merdeka. Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi dinamika iklim, termasuk kemungkinan periode kering yang berkaitan dengan El Niño. Namun, rentang waktu tersebut tetap merupakan perkiraan, bukan kepastian mengenai kapan suatu fenomena akan berakhir atau mulai terjadi. Pemantauan kondisi cuaca dan pembaruan informasi dari lembaga terkait karena itu diperlukan untuk membantu pemerintah menyesuaikan kebijakan dan respons lapangan. Dengan dasar informasi yang berkembang, antisipasi dapat dilakukan secara bertahap dan terarah.
Risiko yang perlu diperhitungkan mencakup gangguan terhadap produksi dan ketersediaan pangan. Kekeringan dapat mengurangi pasokan air untuk pertanian, menghambat pertumbuhan tanaman, serta memengaruhi jadwal tanam dan hasil panen. Jika produksi menurun sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi, pasokan bahan pangan dapat menjadi lebih terbatas dan harga berpotensi naik. Dampaknya dapat dirasakan rumah tangga, khususnya kelompok yang memiliki ruang terbatas untuk menghadapi kenaikan biaya kebutuhan pokok. Karena itu, persiapan dini penting untuk mengurangi kerentanan rantai pasok pangan dan menjaga keterjangkauan harga. Langkah seperti memantau wilayah rawan kekeringan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta menyiapkan respons bagi sektor pertanian dapat membantu membatasi dampak. Pemerintah juga perlu memperhatikan bahwa perubahan iklim dapat membawa konsekuensi yang berbeda pada setiap wilayah. Kesiapan yang fleksibel, didukung pemantauan cuaca dan kondisi produksi, memungkinkan penanganan disesuaikan dengan perkembangan aktual. Dengan demikian, perkiraan El Niño hingga awal 2027 dan kemungkinan La Niña pada pertengahan tahun tersebut dapat menjadi dasar perencanaan, tanpa menganggap jadwalnya sebagai sesuatu yang sudah pasti.
Menurut Mari, pemerintah perlu menjadikan data dan prakiraan cuaca sebagai dasar untuk mengenali daerah yang berpotensi mengalami kekeringan. Informasi tersebut membantu membaca perubahan kondisi secara lebih dini, sehingga respons dapat disiapkan sebelum dampaknya semakin berat. Pemetaan potensi kekeringan juga perlu dilakukan dengan memperhatikan keadaan masing-masing wilayah, bukan menggunakan satu pendekatan yang sama untuk semua tempat. Dengan begitu, keputusan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang benar-benar dihadapi. Prakiraan tidak hanya menjadi informasi, tetapi juga acuan untuk menentukan langkah yang tepat, termasuk kapan tindakan perlu dilakukan dan bagaimana sumber daya yang tersedia dimanfaatkan.
Salah satu langkah yang disebutkan adalah menyediakan pompa air dan menggunakannya secara tepat sesuai keadaan. Penggunaan pompa perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan wilayah, agar dukungan air dapat diberikan ketika kondisi memerlukannya. Pemerintah juga perlu mengatur waktu tanam dengan mengacu pada data dan prakiraan cuaca. Jika kekeringan membuat kondisi tidak memungkinkan untuk menanam, penundaan penanaman patut dipertimbangkan. Keputusan untuk menyesuaikan jadwal tanam ini dapat menghindarkan kegiatan pertanian dari waktu yang berisiko, sekaligus menunjukkan pentingnya merespons kondisi aktual, bukan sekadar mengikuti jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.
Antisipasi juga perlu mencakup kemungkinan banjir dan dampak bencana lain ketika cuaca berubah. Karena itu, pemantauan dan penggunaan prakiraan cuaca perlu berlangsung secara berkelanjutan, sehingga pemerintah dapat mengenali perubahan risiko dan menyiapkan respons yang sesuai. Fokusnya bukan hanya menghadapi kekeringan, melainkan memahami potensi bahaya yang dapat muncul seiring perubahan keadaan cuaca. Setiap keputusan, mulai dari penyediaan pompa hingga penyesuaian waktu tanam, semestinya bertumpu pada data dan prakiraan serta mempertimbangkan keadaan setempat. Pendekatan berbasis informasi ini memungkinkan langkah antisipasi lebih terarah, tanpa mengabaikan perubahan risiko yang mungkin terjadi di wilayah terdampak.
Perhatian terhadap El Niño tidak hanya berkaitan dengan dampaknya pada lahan pertanian, tetapi juga pada ketersediaan pangan dan kestabilan harga di pasar. Ketika curah hujan berkurang dan kekeringan mengganggu kegiatan budidaya, produksi sejumlah komoditas dapat tertekan. Pasokan yang lebih terbatas berisiko menyulitkan rumah tangga, terutama jika distribusi tidak berjalan lancar atau harga bergerak naik. Mari mengingatkan bahwa kejadian El Niño kerap diikuti kenaikan harga pangan. Peringatan ini menjadi alasan untuk menyiapkan langkah antisipasi sebelum dampak cuaca terasa pada panen dan pasokan, bukan menunggu hingga tekanan harga meluas. Upaya menjaga ketahanan pangan perlu memperhitungkan kemungkinan gangguan produksi sekaligus memastikan barang tersedia di wilayah yang membutuhkan.
Mari mengusulkan agar pemerintah menjaga stok cadangan pangan, terutama beras, sebagai penyangga ketika pasokan dari produksi lokal terganggu. Cadangan yang dikelola dengan baik dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberi ruang bagi pemerintah untuk merespons perubahan pasokan secara terukur. Namun, ketersediaan stok di gudang saja tidak cukup. Beras dan bahan pangan lain perlu disalurkan secara tepat sasaran, dengan perhatian pada daerah yang menghadapi risiko kekeringan maupun hambatan distribusi. Pemantauan persediaan dan kebutuhan secara berkala dapat membantu menentukan kapan dan ke mana bantuan atau pasokan perlu dikirim. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya berfokus pada jumlah cadangan, tetapi juga pada akses masyarakat terhadap pangan dengan harga yang wajar.
Jika tekanan harga mulai muncul, operasi pasar dapat dipertimbangkan untuk menambah pasokan di titik yang membutuhkan dan meredam gejolak. Pelaksanaannya sebaiknya didasarkan pada pemantauan harga serta kondisi pasokan setempat, sehingga intervensi dapat diarahkan secara efektif tanpa mengabaikan kelancaran distribusi reguler. Koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola cadangan, dan pelaku distribusi juga penting agar informasi tentang stok dan kebutuhan dapat ditindaklanjuti. Langkah tersebut tidak menghilangkan risiko kekeringan terhadap produksi, tetapi dapat mengurangi kemungkinan gangguan panen segera berubah menjadi kelangkaan atau lonjakan harga. Menjaga cadangan beras, memastikan penyaluran tepat sasaran, dan menyiapkan operasi pasar bila diperlukan merupakan bagian dari kesiapsiagaan menghadapi dampak El Niño terhadap pangan.
Dalam pembahasan mengenai antisipasi dampak El Niño hingga La Niña, Dewan Energi Nasional (DEN) turut menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya ini penting karena kebakaran dapat memperburuk kualitas udara dan menimbulkan risiko kesehatan, terutama ketika asap menyebar ke permukiman. Penanganan tidak hanya dilakukan saat api muncul, tetapi juga melalui langkah pencegahan yang mengurangi kondisi lahan mudah terbakar. Salah satu perhatian yang disampaikan adalah pengairan kembali lahan gambut. Lahan gambut yang terlalu kering lebih rentan terbakar dan dapat membuat kebakaran sulit dipadamkan. Karena itu, menjaga kelembapan gambut melalui pembasahan atau pengelolaan air menjadi bagian dari upaya mengurangi potensi karhutla.
Mari juga meminta perhatian khusus terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak asap. Wilayah yang disebut mencakup tiga provinsi di Kalimantan, serta Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Nama tiga provinsi di Kalimantan tidak dirinci, sehingga cakupan wilayah tersebut tidak perlu diasumsikan lebih jauh. Kesiapan layanan kesehatan di daerah-daerah ini perlu diperkuat agar warga dapat memperoleh bantuan ketika mengalami gangguan akibat paparan asap. Persiapan dapat meliputi ketersediaan tenaga dan fasilitas pelayanan, akses pemeriksaan, serta informasi yang mudah dipahami mengenai langkah perlindungan diri.
Pembagian masker juga disarankan sebagai salah satu bentuk dukungan langsung kepada masyarakat.
Baca juga: Sambut HUT TNI ke-81, Kodim 1710/Mimika Gelar Bakti Kesehatan | Panglima TNI Pantau Bakti Kesehatan TNI Serentak Diseluruh Indonesia | Sambut HUT ke-81 TNI, Kodim Bojonegoro Gelar Baksos Kesehatan dan Bagi Sembako untuk Warga
