Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Kepala Staf Angkatan menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI dengan agenda pembahasan peningkatan kesejahteraan prajurit, penanganan dan pengelolaan aset TNI, serta Implementasi Memorandum of Understanding (MoU), bertempat di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
Dalam paparannya, Menhan RI menekankan pentingnya perhatian serius terhadap kesejahteraan prajurit sebagai pilar utama pertahanan negara. “Kami selaku yang mengurusi kebijakan dari TNI ini berusaha untuk bekerja dalam rangka memenuhi perumahan dinas prajurit, kita juga memerlukan peningkatan uang lauk pauk prajurit dari saat ini Rp 60.000 per orang menjadi Rp 70.000 atau Rp 90.000, Selain itu juga kami telah mengajukan usulan kenaikan tunjangan kinerja prajurit dari 70% menjadi 90%,” ungkap Menhan RI.
Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI juga menyampaikan rencana penambahan satuan baru yang disebut Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP), yang secara bertahap akan ditempatkan di daerah-daerah tertinggal. Batalyon ini akan memiliki peran ganda, selain menjaga stabilitas keamanan, juga membantu pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan.
“Dengan adanya satuan TNI di daerah terpencil akan membantu masalah masyarakat yang ada di wilayah tersebut, pemerintah harus hadir di mana masyarakat mendapat kesulitan dan membutuhkan bantuan, penambahan Batalyon namanya BTP atau Batalyon Teritorial Pembangunan secara bertahap akan ditempatkan di daerah tersebut,” terangnya.
Lebih lanjut, Panglima TNI menyatakan bahwa perbatasan negara menjadi prioritas utama dalam menjaga kedaulatan. TNI juga menjalin koordinasi lintas kementerian seperti Kementerian Transmigrasi dan Kesehatan untuk memberikan pelayanan diperbatasan. “Kita juga sudah berkolaborasi dengan Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kesehatan untuk membangun perbatasan menjadi serambi utama,” tandasnya.
