LANGSA, PATROLIHUKUM.NET – Penanganan perkara dugaan pemalsuan tanda tangan dan sidik jari pada sejumlah dokumen Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang berkaitan dengan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Langsa kembali menjadi sorotan. Mantan aktivis bidang investigasi dan monitoring intelijen mendesak Kapolri dan Bareskrim Mabes Polri turun tangan untuk melakukan evaluasi serta mengusut perkara tersebut hingga tuntas.
Desakan itu muncul setelah terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Aceh, sementara pihak pelapor mempertanyakan sejumlah pertimbangan hukum dan keberadaan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara.
Perkara ini bermula dari laporan Cut Nona Sari berdasarkan STTLP Nomor STTLP/B/248/X/2024/SPKT/POLDA ACEH, yang diterima SPKT Polda Aceh pada 21 Oktober 2024. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP yang berlaku saat laporan dibuat.
Persoalan mencuat ketika Cut Nona Sari menghadiri persidangan perkara perdata perbankan syariah di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa. Dalam persidangan, pihak tergugat, yakni BSI KCP Langsa, memperlihatkan empat dokumen SKMHT bernomor 184/2022, 133/2022, 134/2022, dan 135/2022.
Cut Nona Sari mengaku tidak pernah menandatangani dokumen tersebut. Dalam perkara ini, nama Notaris/PPAT Rikha Anggraini Dewi, S.H., M.Kn., serta Meilinda yang disebut berkaitan dengan kantor notaris tersebut, turut disinggung. Namun, dugaan keterlibatan masing-masing pihak masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum.
Perkembangan berikutnya, Ditreskrimum Polda Aceh menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan tertanggal 24 Agustus 2026 dengan Nomor B/2044/VIII/RES.1.9/2026/Ditreskrimum/POLDA ACEH. Dalam surat itu disebutkan penyidikan dihentikan sejak 12 Agustus 2026 karena unsur tindak pidana yang dipersangkakan dinilai belum terpenuhi.
Pihak pelapor kemudian mempertanyakan dasar penghentian penyidikan tersebut, terutama terkait pemeriksaan empat dokumen SKMHT dan alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik.
Sorotan lainnya tertuju pada dokumen pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor 3234/DTF/2025 tertanggal 1 September 2025. Dokumen tersebut mencantumkan pemeriksaan dokumen dan tanda tangan atas permintaan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh melalui surat tertanggal 16 Mei 2025.
Hingga kini, pihak korban meminta penjelasan mengenai objek pemeriksaan, hasil analisis forensik, serta sejauh mana hasil tersebut menjadi bahan pertimbangan penyidik.
Cut Nona Sari juga kembali melaporkan persoalan serupa melalui STTLP Nomor STTLP/B/296/X/2026/SPKT/POLDA ACEH tertanggal 2 Oktober 2026. Ia mengaku mengalami kerugian setelah aset rumah pribadinya yang diagunkan kepada BSI berujung pada proses pelelangan. Kerugian yang diklaim diperkirakan mencapai Rp4 miliar, namun angka tersebut masih memerlukan verifikasi.
Sementara itu, mantan aktivis Biro Investigasi dan Monitoring Intelijen (IMI) LBPH-RI Komda Langsa, yang dikenal dengan sapaan Bung Karo-Karo, meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Bareskrim Mabes Polri melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penanganan perkara tersebut.
“Kami berharap Kapolri dapat memberikan perhatian serius, mengevaluasi penerbitan SP3, serta memastikan seluruh proses penyidikan berjalan transparan dan profesional. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” ujarnya kepada sejumlah wartawan, Kamis (12/11/2026).
Sebelumnya, wartawan telah berupaya meminta konfirmasi kepada IPDA Avia Al Quatsar, S.H., selaku penyidik yang namanya tercantum dalam surat pemberitahuan penghentian penyidikan. Melalui WhatsApp pada 10 November 2026, yang bersangkutan menyarankan agar konfirmasi disampaikan melalui Humas Polda Aceh atau Direktur Reserse Kriminal Umum.
Hingga berita ini diterbitkan, penjelasan substantif mengenai hasil pemeriksaan forensik dan pertimbangan penerbitan SP3 masih diperlukan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Polda Aceh, BSI, pihak notaris maupun seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
(Pasukan Ghoib/Tim Redaksi)
21 kunjungan
