Jakarta | Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan tidak ingin polemik mengenai dokumen pendidikannya terus berlarut-larut. Setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) pagi, Gibran menyatakan akan memperjuangkan keabsahan dokumen tersebut melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sikap itu disampaikan sebagai upaya menyelesaikan persoalan secara formal, bukan membiarkan perdebatan berkembang tanpa kepastian.
Pernyataan tersebut menempatkan proses hukum sebagai jalan yang akan ditempuh Gibran untuk menjawab persoalan terkait dokumen pendidikannya. Ia menyampaikan keinginan agar polemik tidak berlarut-larut, sekaligus menegaskan bahwa keabsahan dokumen itu tetap akan diperjuangkan. Dengan demikian, langkah hukum dan harapan untuk mengakhiri perdebatan menjadi dua hal yang ia tekankan setelah pertemuannya dengan Presiden.
Rencana membawa perkara ke PTUN menunjukkan bahwa penyelesaian akan diarahkan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Namun, pernyataan Gibran belum dengan sendirinya menjelaskan tahapan atau jadwal pengajuan perkara. Informasi yang disampaikan berfokus pada sikapnya: ia memilih menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan dokumen pendidikan, sementara polemik yang menyertainya diharapkan tidak terus berlangsung.
Pertemuan dengan Prabowo berlangsung pada pagi hari dan mendahului pernyataan Gibran mengenai langkah tersebut. Tidak ada rincian lebih lanjut dalam keterangan yang tersedia mengenai pembahasan lain dalam pertemuan itu ataupun tanggapan Presiden terhadap rencana menempuh PTUN. Karena itu, inti perkembangan yang disampaikan adalah keputusan Gibran untuk mencari penyelesaian melalui proses hukum, bukan klaim bahwa perkara telah diajukan atau diputus.
Ke depan, perhatian akan tertuju pada perkembangan langkah hukum yang benar-benar ditempuh serta proses yang berlangsung di PTUN. Sampai ada informasi mengenai pengajuan resmi dan tahapan pemeriksaan, rencana tersebut perlu dipahami sebagai pernyataan sikap. Gibran, menurut keterangannya setelah bertemu Prabowo, ingin polemik mereda, tetapi tetap berkomitmen memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan melalui jalur hukum.
Dalam pertemuan dengan Prabowo, Gibran mengaku menerima banyak saran dan masukan mengenai dinamika yang tengah berlangsung. Ia menyampaikan bahwa pembicaraan tersebut memberinya pandangan tentang langkah yang dapat ditempuh, terutama dalam menghadapi persoalan melalui jalur yang tersedia. Di masukan itu, Prabowo menyarankan agar Gibran tetap berjuang melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Saran tersebut menempatkan proses hukum sebagai jalan yang perlu dijalani untuk menyikapi persoalan yang sedang dihadapi. Dengan menempuh mekanisme di PTUN, Gibran dapat mengikuti tahapan yang berlaku dan menyampaikan upaya melalui lembaga peradilan. Ia menyebut masukan Prabowo sebagai bagian dari pembicaraan mereka, tanpa menyatakan bahwa seluruh dinamika yang berlangsung telah selesai atau memperoleh keputusan.
Gibran juga menggambarkan kedekatan dan rasa hormatnya kepada Prabowo dengan menyatakan bahwa ia memandang Prabowo seperti ayahnya sendiri. Pernyataan itu memberi konteks pada hubungan personal keduanya dan menjelaskan mengapa saran yang disampaikan dalam pertemuan tersebut memiliki arti bagi Gibran. Namun, sikap tersebut tidak mengubah inti langkah yang disebutkan, yakni tetap memperjuangkan persoalan melalui proses hukum di PTUN.
Dalam situasi yang berkembang, masukan untuk mengikuti jalur hukum menjadi pesan utama dari pertemuan itu. Gibran menyampaikan bahwa ia mendengar berbagai pandangan dari Prabowo, sementara salah satu arahan yang disebut secara jelas berkaitan dengan upaya di PTUN. Proses tersebut menyediakan ruang bagi pihak yang berkepentingan untuk menempuh prosedur sesuai ketentuan. Karena itu, fokus pada mekanisme hukum dapat dipahami sebagai pilihan untuk membawa persoalan ke jalur yang formal, bukan sekadar mengandalkan pernyataan atau tanggapan di luar proses tersebut.
Penjelasan Gibran mengenai pertemuan itu mencakup dua hal: banyaknya saran yang ia terima dan arahan agar tetap berjuang melalui PTUN. Ia juga menegaskan kedekatan personalnya dengan Prabowo melalui pandangannya bahwa sosok tersebut seperti ayah sendiri. Dengan demikian, pertemuan itu dipaparkan sebagai kesempatan untuk menerima masukan sekaligus memperkuat tekad menempuh jalur hukum yang tersedia.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran Rakabuming Raka pernah mengutarakan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden saat bertemu Presiden Prabowo Subianto. Keterangan tersebut menempatkan pertemuan itu sebagai bagian dari dinamika politik dan hukum yang berkembang setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Prasetyo mengaitkan penyampaian niat tersebut dengan situasi yang sedang menjadi perhatian publik, tetapi pernyataannya perlu dipahami sebagai penuturan dari pihaknya mengenai percakapan dalam pertemuan tersebut.
Menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan hal itu secara langsung kepada Prabowo. Namun, keterangan mengenai adanya niat mengundurkan diri tidak dengan sendirinya menjelaskan bahwa proses pengunduran diri telah diajukan atau ditempuh secara resmi. Pernyataan itu juga tidak menghapus perlunya melihat penjelasan Gibran sendiri mengenai langkah yang tengah ia ambil. Dalam isu yang melibatkan jabatan publik dan keputusan lembaga peradilan, pembedaan percakapan, niat, dan tindakan formal penting agar informasi yang beredar tidak ditafsirkan melampaui keterangan yang tersedia.
Dalam pernyataannya, Gibran menekankan bahwa ia memilih memperjuangkan dokumen melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penekanan tersebut menunjukkan bahwa langkah yang ia sampaikan kepada publik berfokus pada jalur hukum untuk memperoleh atau memperjuangkan dokumen terkait, bukan pada pengumuman resmi pengunduran diri dari jabatan wakil presiden. Karena itu, keterangan Prasetyo tentang isi pertemuan dengan Prabowo dan pernyataan Gibran mengenai PTUN sebaiknya dibaca sebagai dua informasi yang berbeda: yang pertama adalah penuturan seorang pejabat mengenai percakapan pribadi, sedangkan yang kedua merupakan sikap yang disampaikan Gibran secara terbuka.
Perbedaan konteks tersebut menjadi relevan di tengah perhatian terhadap putusan MK dan MA. Perkembangan putusan kedua lembaga itu disebut Prasetyo sebagai latar situasi ketika Gibran menyampaikan niatnya. Meski demikian, publik tetap perlu membedakan kaitan yang disampaikan Prasetyo dari alasan atau tujuan hukum yang dijelaskan Gibran. Hingga ada keterangan atau dokumen resmi lebih lanjut, informasi mengenai niat mundur tidak seharusnya disamakan dengan keputusan formal, sementara langkah melalui PTUN tetap menjadi jalur yang secara terbuka ditekankan Gibran.
Prasetyo menyampaikan keterangan mengenai lamanya pertemuan Gibran dan Prabowo. Informasi yang ia sampaikan berkaitan dengan durasi pertemuan tersebut. Keterangan itu memberi gambaran mengenai berapa lama keduanya berada dalam pertemuan, tanpa menguraikan pokok pembicaraan maupun agenda yang dibahas. Dengan demikian, hal yang dapat dipastikan dari pernyataan Prasetyo adalah rentang waktu pertemuan, sedangkan informasi mengenai isi pembicaraan tidak menjadi bagian dari keterangan yang disampaikan dalam konteks ini. Penyampaian tersebut dapat dicatat sebagai informasi tentang durasi, bukan sebagai penjelasan mengenai keputusan atau hasil pertemuan.
Dalam pemberitaan mengenai pertemuan para tokoh, keterangan tentang waktu berlangsungnya pertemuan dapat menjadi informasi tersendiri. Namun, durasi saja tidak menjelaskan hal-hal yang dibicarakan oleh para pihak. Karena itu, keterangan Prasetyo perlu dipahami secara terbatas sesuai dengan informasi yang ia berikan: ia menyebutkan lamanya pertemuan Gibran dan Prabowo. Tidak ada rincian lain mengenai pembahasan yang perlu ditambahkan untuk menjelaskan pernyataan tersebut. Pemisahan informasi tentang durasi dan informasi tentang isi pertemuan penting agar keterangan yang tersedia tidak ditafsirkan melampaui cakupannya. Dalam hal ini, pernyataan Prasetyo menjadi sumber bagi informasi mengenai waktu, sementara hal lain tidak disampaikan dalam keterangan yang dirujuk.
Prasetyo menyampaikan keterangan itu di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia menyampaikan informasi tersebut pada Selasa (10/11/2026), setelah pertemuan yang dimaksud berlangsung. Berdasarkan keterangannya, pertemuan Gibran dan Prabowo berlangsung sekitar 2,5 jam.
Baca juga: Billy Syahputra Pertimbangkan Jalur Hukum Usai Wajah Anaknya Dipublikasikan 36 kunjungan
