Jakarta | PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BSI/BRIS) memperoleh persetujuan pemegang saham untuk menambah modal melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) II, yang dikenal sebagai rights issue. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat, 6 November 2026. Dengan persetujuan ini, perseroan dapat melanjutkan rencana penerbitan saham baru sesuai ketentuan dan tahapan yang berlaku.
Dalam aksi korporasi tersebut, BSI berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 6,8 miliar saham Seri B. Setiap saham memiliki nilai nominal Rp500. Jumlah yang disebutkan merupakan batas maksimum penerbitan, sehingga jumlah saham yang akhirnya ditawarkan dapat bergantung pada pelaksanaan dan ketentuan lebih lanjut. Melalui skema PMHMETD, pemegang saham yang memenuhi persyaratan akan memperoleh hak untuk memesan saham baru berdasarkan porsi kepemilikan mereka, sesuai mekanisme yang ditetapkan perseroan.
Hasil pemungutan suara dalam RUPSLB menunjukkan dukungan yang sangat besar terhadap rencana tersebut. Sebanyak 99,60% suara pemegang saham yang hadir menyetujui penambahan modal. Sementara itu, sebanyak 565.193 saham, atau 0,0013%, menyatakan tidak setuju. Adapun 172,34 juta saham, setara dengan 0,3959%, tercatat abstain. Angka-angka tersebut menggambarkan hasil suara yang disampaikan dalam rapat dan menjadi dasar persetujuan pemegang saham atas agenda PMHMETD II.
Persetujuan RUPSLB merupakan langkah penting dalam proses rights issue, tetapi tidak dengan sendirinya berarti seluruh saham baru telah diterbitkan atau dana telah dihimpun. Pelaksanaan berikutnya tetap perlu mengikuti prosedur korporasi dan regulasi pasar modal, termasuk penyampaian informasi terkait jadwal, harga pelaksanaan, rasio hak, serta penggunaan dana apabila telah ditetapkan. Bagi pemegang saham, rincian resmi tersebut akan menjadi acuan untuk memahami hak pemesanan dan pilihan yang tersedia. Dengan demikian, keputusan rapat memberi kewenangan bagi BSI untuk meneruskan rencana penambahan modal, sementara detail pelaksanaan akan ditentukan melalui pengumuman perseroan selanjutnya.
Persetujuan pemegang saham BSI mencakup perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dalam anggaran dasar perseroan. Perubahan tersebut berkaitan dengan penyesuaian ketentuan mengenai modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan rights issue atau Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD). Dengan demikian, ketentuan modal dalam anggaran dasar dapat mencerminkan hasil aksi korporasi, termasuk jumlah saham yang telah diterbitkan dan disetor setelah proses penawaran kepada pemegang saham berlangsung.
Persetujuan perubahan pasal ini menjadi bagian dari rangkaian keputusan yang diperlukan agar rencana penerbitan saham baru dapat dijalankan sesuai ketentuan perseroan. Setelah pelaksanaan PMHMETD, perubahan jumlah saham berpotensi memengaruhi komposisi modal BSI. Karena itu, penyesuaian anggaran dasar diperlukan untuk mencatat kondisi modal terbaru secara resmi. Rincian perubahan akan mengikuti hasil akhir pelaksanaan rights issue, termasuk jumlah saham yang benar-benar diterbitkan dan penyelesaian kewajiban pembayaran atas saham tersebut.
Dalam keputusan yang sama, direksi memperoleh kuasa untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan aksi korporasi. Kewenangan ini mencakup penetapan jumlah saham yang akan diterbitkan, harga pelaksanaan, rasio PMHMETD, serta jadwal pelaksanaan. Direksi juga dapat menentukan penggunaan dana yang diperoleh dari penerbitan saham, dengan tetap memperhatikan keputusan perseroan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, direksi berwenang memutuskan apakah BSI akan menunjuk pembeli siaga (standby buyer) atau melaksanakan penawaran tanpa pembeli siaga.
Pemberian kuasa tersebut memberi ruang bagi direksi untuk menyusun rincian teknis berdasarkan kondisi pasar dan kebutuhan perusahaan ketika proses penawaran dijalankan. Penetapan harga, rasio, jadwal, serta mekanisme penyerapan saham dapat menjadi faktor penting dalam pelaksanaan PMHMETD. Keputusan mengenai pembeli siaga juga berkaitan dengan langkah perseroan untuk mengantisipasi saham yang mungkin tidak diambil oleh pemegang hak. Meski demikian, kewenangan tersebut tetap berada dalam batas keputusan pemegang saham, anggaran dasar, serta peraturan pasar modal yang berlaku. Setelah seluruh tahapan selesai, perubahan modal ditempatkan dan disetor dapat dicatat melalui penyesuaian anggaran dasar sesuai hasil rights issue.
Dalam sesi tanya jawab Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), seorang pemegang saham mengajukan pertanyaan mengenai peluang investor publik untuk berpartisipasi dalam rencana rights issue BSI. Pertanyaan tersebut mencakup investor ritel maupun investor institusi, yang ingin mengetahui apakah mereka juga memperoleh kesempatan untuk mengambil bagian dalam penerbitan saham baru. Isu ini menjadi perhatian karena rencana tersebut menyangkut penerbitan hingga 6,8 miliar saham dan keterlibatan pemegang saham dalam prosesnya.
Manajemen menjelaskan bahwa penerbitan saham dilakukan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD). Dengan mekanisme ini, kesempatan pertama untuk mengambil bagian diberikan kepada seluruh pemegang saham eksisting. Hak tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemegang saham tertentu, melainkan mencakup semua pihak yang telah tercatat sebagai pemegang saham perseroan, termasuk pemegang saham publik.
Penjelasan tersebut menegaskan bahwa pemegang saham publik, baik investor ritel maupun institusi, termasuk dalam kelompok yang memperoleh kesempatan awal sesuai mekanisme PMHMETD. Dengan demikian, jawaban manajemen atas pertanyaan dalam RUPSLB berfokus pada cakupan pihak yang mendapat hak untuk berpartisipasi, yakni seluruh pemegang saham yang sudah ada. Hal ini memberikan kepastian mengenai kesempatan awal bagi investor publik dalam rencana penerbitan tersebut.
Manajemen tidak menguraikan rincian lanjutan mengenai tahapan atau mekanisme setelah kesempatan awal itu diberikan. Karena itu, inti keterangan yang disampaikan dalam sesi tanya jawab adalah bahwa PMHMETD membuka kesempatan pertama bagi seluruh pemegang saham eksisting, tanpa mengecualikan pemegang saham publik. Informasi ini menjawab perhatian investor mengenai apakah partisipasi hanya terbatas pada kelompok tertentu atau juga mencakup pemegang saham ritel dan institusi. Berdasarkan penjelasan tersebut, keduanya termasuk dalam cakupan pemegang saham publik yang berhak memperoleh kesempatan awal untuk mengambil bagian dalam rights issue BSI.Manajemen menyampaikan bahwa dana yang diperoleh melalui rights issue akan diarahkan untuk mendukung kebutuhan strategis perseroan. Salah satu prioritasnya adalah memperkuat struktur permodalan, sehingga BSI memiliki fondasi keuangan yang lebih kokoh dalam menjalankan kegiatan usaha dan menghadapi dinamika industri. Permodalan yang memadai juga diharapkan memberikan ruang bagi perseroan untuk mengelola kebutuhan bisnis secara lebih fleksibel. Dengan demikian, aksi korporasi ini diposisikan bukan sekadar sebagai upaya menghimpun dana, melainkan sebagai langkah untuk mendukung kesiapan perusahaan dalam menjalankan agenda jangka panjang.
Selain memperkuat modal, dana rights issue juga ditujukan untuk meningkatkan kapasitas usaha. Dukungan pendanaan tersebut diharapkan dapat membantu perseroan mengembangkan kemampuan operasional dan memperluas ruang bagi pelaksanaan rencana bisnis. Pemanfaatan dana akan diselaraskan dengan strategi pertumbuhan BSI, termasuk kebutuhan yang relevan untuk menjaga daya saing dan merespons peluang usaha. Manajemen menempatkan peningkatan kapasitas sebagai bagian dari upaya memastikan pertumbuhan dapat dijalankan secara terukur, dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan serta prospek bisnis. Arah penggunaan ini sekaligus mendukung keberlanjutan kegiatan perseroan.
Manajemen juga menegaskan komitmen untuk mengelola dana hasil rights issue secara prudent, transparan, dan akuntabel. Prinsip kehati-hatian akan menjadi landasan dalam menentukan prioritas dan pelaksanaan penggunaan dana, sementara keterbukaan dan pertanggungjawaban diharapkan menjaga kepercayaan pemegang saham serta pemangku kepentingan. Seluruh pemanfaatan dana akan diarahkan agar sejalan dengan tujuan penguatan permodalan, peningkatan kapasitas usaha, dan strategi pertumbuhan berkelanjutan perseroan. Dalam RUPSLB yang menyetujui aksi tersebut, rapat dihadiri pemegang satu saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B yang mewakili 43,53 miliar saham. 67 kunjungan
