Jakarta | Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai jumlah hari kerja efektif dalam satu tahun. Permintaan tersebut disampaikan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang membawa ketentuan baru terkait perlindungan pekerja dan pengaturan hak cuti. Bagi dunia usaha, kejelasan kalender kerja tahunan diperlukan agar perusahaan dapat merencanakan kegiatan operasional, kebutuhan tenaga kerja, produksi, serta pemenuhan kewajiban kepada pekerja secara terukur. APINDO menilai, penetapan hari libur nasional dan cuti bersama sebaiknya tidak berdiri sendiri, melainkan disertai acuan yang menjelaskan berapa hari kerja yang secara efektif tersedia dalam setahun.
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah larangan bagi perusahaan memotong jatah cuti tahunan pekerja karena pelaksanaan cuti bersama. Ketentuan ini berkaitan dengan cara perusahaan mengelola hak cuti, terutama ketika hari libur bersama ditetapkan pemerintah. Perusahaan membutuhkan panduan yang konsisten untuk membedakan hari libur, cuti bersama, dan hari kerja, sekaligus memastikan hak pekerja tetap terpenuhi. Tanpa penjelasan mengenai jumlah hari kerja efektif, perubahan kalender libur dapat menimbulkan pertanyaan dalam penyusunan jadwal, perhitungan kapasitas kerja, dan pengaturan target operasional. Kepastian aturan juga penting agar pelaksanaan ketentuan baru tidak menghasilkan penafsiran yang berbeda perusahaan, pekerja, dan instansi terkait.
APINDO karena itu mendorong pemerintah menetapkan acuan jumlah hari kerja efektif per tahun yang dapat dipakai secara luas oleh berbagai sektor. Acuan tersebut diharapkan membantu pelaku usaha menyusun perencanaan lebih awal, sekaligus memberi pekerja gambaran yang jelas tentang jadwal kerja dan hak cutinya. Penetapan hari libur tetap diperlukan untuk mendukung kepentingan sosial dan keagamaan, tetapi perlu diseimbangkan dengan kepastian waktu kerja. Menurut pandangan asosiasi, rujukan yang jelas akan membuat perusahaan lebih mudah menyesuaikan kalender operasional dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Pemerintah dapat mempertimbangkan karakteristik sektor yang berbeda ketika menyusun pedoman, tanpa mengurangi perlindungan pekerja. Dengan demikian, kepastian mengenai hari kerja efektif menjadi bagian penting dari penerapan undang-undang, bukan sekadar persoalan administrasi kalender. Dialog pemerintah, pengusaha, dan pekerja juga dapat membantu merumuskan acuan yang dapat diterapkan secara konsisten.Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, menyoroti pentingnya acuan jumlah hari kerja efektif dalam satu tahun untuk membantu perusahaan menyusun perencanaan usaha. Ia menyebut bahwa sejumlah negara telah menetapkan standar hari kerja tahunan sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja dan kapasitas produksi. Dalam praktik di berbagai negara tersebut, rentang 245 hingga 250 hari kerja per tahun menjadi acuan yang umum diterapkan.
Menurut Bob, jumlah hari kerja tahunan dapat digunakan bersama ukuran produktivitas harian untuk memperkirakan output yang mampu dihasilkan perusahaan. Dengan cara ini, perhitungan produksi memiliki dasar yang lebih terukur: perusahaan dapat mengalikan jumlah hari kerja efektif dengan capaian produktivitas per hari. Perkiraan tersebut kemudian dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam merancang target produksi, mengatur jadwal operasional, serta menilai kebutuhan kapasitas.
Ia menekankan bahwa kepastian mengenai jumlah hari kerja akan membantu dunia usaha menghitung kapasitas produksi. Ketika perusahaan memiliki acuan yang jelas, perencanaan tidak hanya bergantung pada asumsi yang berubah-ubah mengenai waktu operasional. Perusahaan dapat membandingkan potensi output dengan permintaan, lalu menyesuaikan pengaturan produksi dan sumber daya secara lebih terencana. Kepastian itu juga memberi dasar yang lebih konsisten untuk menyusun proyeksi tahunan.
Acuan 245–250 hari kerja tersebut, sebagaimana disampaikan Bob, merujuk pada praktik yang berlaku di sejumlah negara dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan ketenagakerjaan. Penggunaannya dalam perhitungan perlu tetap memperhatikan kondisi operasional masing-masing perusahaan, termasuk produktivitas harian dan pengaturan kerja yang berlaku. Namun, kerangka hari kerja tahunan yang jelas dapat membantu pelaku usaha membuat estimasi yang lebih terstruktur. Dengan demikian, pembicaraan mengenai jumlah hari kerja tidak semata-mata berkaitan dengan kalender, tetapi juga dengan kemampuan perusahaan merencanakan produksi berdasarkan waktu kerja yang dapat diperkirakan.
Bagi pengusaha, jumlah hari operasional bukan sekadar hitungan tanggal dalam kalender. Angka tersebut menjadi dasar untuk menyusun kapasitas produksi, menentukan kebutuhan tenaga kerja, mengatur pemeliharaan mesin, serta memenuhi jadwal pengiriman kepada pelanggan. Jika jumlah hari kerja efektif tidak ditetapkan secara jelas, perusahaan akan kesulitan menerjemahkan kalender tahunan menjadi rencana operasi yang dapat dijalankan. Ketidakpastian ini juga menyulitkan penyelarasan jadwal pemasok, pekerja, dan distribusi, terutama di industri yang prosesnya berurutan dan memerlukan kegiatan operasional konsisten. Perusahaan perlu mengetahui waktu operasi yang tersedia agar target produksi realistis dan biaya dapat dikendalikan.
Bob mengkhawatirkan aturan yang hanya berfokus pada penetapan hari libur, tanpa memberikan kepastian mengenai jumlah hari kerja efektif. Dalam situasi seperti itu, kalender mungkin menunjukkan kapan kegiatan berhenti, tetapi belum tentu memberi gambaran yang cukup bagi perusahaan untuk menghitung waktu produksi sepanjang tahun. Akibatnya, produktivitas dapat naik turun mengikuti perubahan hari operasional. Jumlah barang yang diproduksi atau jasa yang diberikan pun lebih sulit diprediksi. Kondisi tersebut berisiko mengganggu penetapan target, pemenuhan pesanan, dan perencanaan persediaan. Bagi perusahaan dengan kontrak pengiriman atau layanan yang memiliki tenggat tetap, perubahan kapasitas operasi dapat menambah tekanan terhadap jadwal dan sumber daya.
Bob juga menyebut India dan Vietnam sebagai contoh negara yang memiliki pengaturan hari kerja berbeda dari Indonesia, termasuk praktik bekerja pada hari Sabtu. Perbedaan itu menunjukkan bahwa pola operasional tidak selalu mengikuti satu bentuk kalender yang sama. Menurut Bob, contoh tersebut relevan ketika membahas jumlah hari kerja efektif, karena pengaturan hari kerja dan hari istirahat turut menentukan total waktu yang tersedia bagi kegiatan usaha. Perbandingan ini bukan berarti pola satu negara harus diterapkan begitu saja di negara lain. Namun, hal itu menggarisbawahi perlunya acuan yang jelas dan dapat diperhitungkan oleh perusahaan. Dengan kepastian jumlah hari kerja, pengusaha dapat menyusun target produksi, jadwal tenaga kerja, serta rencana pemenuhan permintaan secara lebih terukur dari tahun ke tahun.
APINDO belum menyampaikan sikap akhir terhadap seluruh ketentuan dalam undang-undang yang menjadi pembahasan. Organisasi pengusaha tersebut masih mempelajari substansi aturan secara menyeluruh, termasuk dampak penerapannya terhadap perusahaan dan pekerja. Kajian itu juga mencakup aturan turunan yang akan diterbitkan pemerintah, karena rincian pelaksanaan dapat memengaruhi cara ketentuan umum dijalankan di lapangan. Dengan demikian, pandangan APINDO mengenai sejumlah pasal masih dapat berkembang setelah isi regulasi pelaksana diketahui. Pendekatan ini dinilai penting agar tanggapan yang disampaikan tidak hanya bertumpu pada rumusan undang-undang, tetapi juga memperhitungkan mekanisme operasional yang kelak berlaku. Pembahasan lebih lanjut diperlukan untuk memahami ruang penyesuaian yang tersedia bagi setiap sektor.
Bob berpandangan bahwa pengaturan teknis sebaiknya mempertimbangkan karakteristik operasional masing-masing industri. Pola kerja, kebutuhan layanan, serta proses produksi tidak selalu sama satu sektor dan sektor lainnya. Karena itu, satu bentuk penerapan yang seragam berpotensi kurang sesuai bagi kegiatan usaha dengan kebutuhan operasional khusus. Menurutnya, kerangka umum tetap diperlukan sebagai acuan bersama, tetapi penerapannya perlu memberi ruang bagi kondisi nyata di tempat kerja. Pertimbangan tersebut bukan berarti mengabaikan perlindungan pekerja atau kepastian aturan. Sebaliknya, pengaturan yang disusun dengan memahami konteks industri dapat membantu perusahaan dan pekerja menemukan tata cara yang jelas, proporsional, dan dapat dijalankan. 35 kunjungan
