Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan percepatan normalisasi 137 sungai di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bagian penting dari penanganan pascabencana. Arahan tersebut menempatkan pembenahan aliran sungai sebagai langkah yang perlu berjalan seiring dengan pemulihan infrastruktur dan lingkungan terdampak banjir. Ketiga provinsi itu menghadapi kerusakan berulang, sehingga pemulihan tidak cukup hanya berfokus pada perbaikan setelah setiap kejadian.
Konteks kebijakan ini adalah masih terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah. Arus dan genangan kembali merusak infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki, termasuk jalan dan jembatan. Dampak juga dirasakan di kawasan yang sudah dibersihkan dari lumpur, tetapi kembali terdampak banjir. Kondisi tersebut membuat pekerjaan pemulihan yang telah dilakukan dapat terhambat atau harus diulang, sementara akses dan kegiatan warga kembali terganggu.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa sedikitnya 41 kali banjir susulan terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada periode April hingga Oktober 2026. Frekuensi kejadian itu menunjukkan bahwa penanganan dampak bencana berlangsung di tengah risiko banjir yang belum mereda. Karena itu, normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas dalam upaya mengurangi persoalan pada aliran sungai sekaligus mendukung pemulihan daerah terdampak.
Perintah untuk mempercepat penanganan 137 sungai tersebut disampaikan setelah rapat bersama Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 9 November 2026. Arahan ini memberi penekanan pada perlunya tindak lanjut terhadap sungai-sungai yang terdampak di tiga provinsi. Di lapangan, pekerjaan normalisasi perlu dipadukan dengan perbaikan sarana yang rusak dan pemulihan kawasan, agar penanganan tidak terpisah-pisah. Dengan menjadikan normalisasi sebagai prioritas pascabanjir, pemerintah berupaya merespons kerusakan berulang yang selama ini menambah beban pemulihan bagi masyarakat dan daerah.
Pemulihan pascabanjir di Sumatra mencakup penanganan sungai yang terdampak di tiga provinsi. Dari total 137 sungai yang menjadi perhatian, sebanyak 31 berada di Aceh, 48 di Sumatra Utara, dan 58 di Sumatra Barat. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan normalisasi tersebar di berbagai wilayah, dengan jumlah sungai terdampak paling banyak tercatat di Sumatra Barat. Data itu menjadi dasar untuk memetakan lokasi pekerjaan dan mengatur tahapan penanganan sesuai kondisi lapangan. Normalisasi sungai diarahkan untuk memperbaiki kapasitas aliran dan mendukung upaya mengurangi risiko genangan maupun luapan ketika hujan kembali turun.
Selain badan sungai, penanganan juga meliputi 38 muara di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dari jumlah tersebut, tujuh muara telah selesai dinormalisasi, sementara pekerjaan masih berlangsung di 11 muara. Sebanyak 20 muara lainnya belum tertangani. Pembagian status ini memperlihatkan bahwa pekerjaan belum merata dan masih membutuhkan kelanjutan, terutama pada titik-titik yang belum masuk tahap pengerjaan. Kondisi setiap muara dapat berbeda, sehingga penentuan urutan pekerjaan perlu mempertimbangkan tingkat sedimentasi, kebutuhan aliran, serta kaitannya dengan sungai di bagian hulu. Percepatan penanganan muara menjadi bagian dari rangkaian pemulihan, bukan pekerjaan yang terpisah dari normalisasi sungai.
Tito menjelaskan bahwa sedimentasi yang tinggi dapat menghambat aliran air. Ketika hujan turun, kapasitas sungai yang berkurang berisiko membuat air meluap dari tanggul dan kembali memicu banjir. Karena itu, normalisasi dipandang sebagai langkah penting untuk mengurangi endapan serta membantu menjaga aliran menuju muara. Penanganan perlu dilakukan secara terhubung dari sungai hingga muara, agar hambatan di satu titik tidak mengurangi manfaat pekerjaan di titik lain. Data jumlah sungai dan status pengerjaan muara memberikan gambaran skala kebutuhan, sedangkan perkembangan di lapangan menjadi penentu langkah berikutnya. Dengan memperhatikan penyebab luapan tersebut, pemerintah dapat memprioritaskan lokasi yang memerlukan penanganan lebih cepat dan memantau pekerjaan yang masih berjalan maupun yang belum dimulai.
Kementerian Pekerjaan Umum menjadi pelaksana utama percepatan normalisasi sungai dalam rangka pemulihan pascabanjir di Sumatra. Pekerjaan ini mencakup penanganan alur sungai yang tertutup sedimentasi, pembersihan material yang menghambat aliran, serta penguatan tanggul pada titik-titik yang memerlukan perlindungan. Pelaksanaan di lapangan membutuhkan koordinasi lintas sektor agar pengerjaan dapat berlangsung terarah dan sesuai kebutuhan setiap wilayah terdampak. Pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya turut mendukung upaya tersebut, termasuk dalam pengaturan sumber daya, akses kerja, dan kebutuhan teknis di lokasi.
Pemerintah daerah didorong memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan untuk mempercepat normalisasi sungai dan memperkuat tanggul. Penggunaan dana secara efektif dapat membantu mempercepat pekerjaan yang mendesak, terutama pada kawasan yang aliran sungainya masih terganggu atau berisiko kembali meluap. Penentuan prioritas perlu mempertimbangkan kondisi lapangan dan tingkat kerawanan, sehingga dukungan anggaran diarahkan pada titik yang paling membutuhkan. Koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum juga penting agar pekerjaan daerah selaras dengan penanganan pada bagian sungai lainnya dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
TNI dan Polri ditugaskan membantu pekerjaan teknis, khususnya melalui personel dengan keahlian zeni. Dukungan tersebut meliputi pembersihan sedimentasi sungai serta pembangunan atau penguatan tanggul di sekitar aliran. Keterlibatan unsur zeni dapat mendukung pengerahan tenaga dan peralatan, terutama ketika pekerjaan perlu dilakukan secara cepat di wilayah terdampak. Di samping langkah fisik, pemerintah merencanakan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih menjalani pemulihan. Upaya ini ditujukan untuk menekan risiko tambahan ketika proses normalisasi dan perbaikan berlangsung, bukan menggantikan penanganan sungai. Dengan pembagian tugas yang jelas, dukungan anggaran, dan pemantauan kondisi cuaca, berbagai pihak dapat menjaga agar pemulihan berjalan terkoordinasi serta mengurangi ancaman banjir susulan bagi masyarakat.
Pemerintah daerah di wilayah terdampak banjir perlu tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila bencana susulan terjadi dan dampaknya kembali meluas. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengarahkan pemerintah kabupaten dan kota agar dapat menetapkan kembali status tanggap darurat sesuai kondisi di lapangan. Penetapan itu bukan sekadar penanda bahwa suatu wilayah sedang menghadapi krisis, melainkan salah satu instrumen untuk menggerakkan penanganan secara lebih cepat. Keputusan perlu didasarkan pada penilaian terhadap skala kejadian, jumlah warga yang terdampak, serta kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda.
Status tanggap darurat memberi ruang bagi pemerintah untuk mempercepat penggunaan anggaran dan pengerahan sumber daya bagi respons awal. Dengan mekanisme tersebut, kebutuhan warga seperti makanan, air bersih, layanan kesehatan, tempat pengungsian, dan dukungan logistik dapat ditangani tanpa menunggu proses yang berlarut-larut. Pemerintah daerah juga dapat mengoordinasikan perangkat terkait untuk evakuasi, pendataan, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan akses menuju kawasan yang terisolasi. Kecepatan respons penting karena kondisi pascabanjir dapat berubah dalam waktu singkat, terutama jika hujan kembali turun atau aliran sungai kembali meluap.
Tito menyatakan telah mengeluarkan surat edaran kepada daerah terdampak di tiga provinsi sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi perkembangan situasi. Pemerintah kabupaten atau kota dipersilakan menetapkan kembali status tanggap darurat apabila terjadi bencana susulan dengan dampak yang cukup luas. Artinya, status sebelumnya tidak menutup kemungkinan adanya keputusan baru ketika keadaan berubah dan kebutuhan penanganan meningkat. Pemerintah daerah tetap perlu memastikan keputusan tersebut didukung informasi yang memadai dan koordinasi lintas instansi. Dengan demikian, penggunaan anggaran darurat dapat diarahkan secara tepat, sementara bantuan segera menjangkau warga yang paling membutuhkan.
Baca juga: Bantu Pemulihan Pascagempa NTT, TP PKK-TP Posyandu Kirim Bantuan | Anggota DPR: Keselamatan warga prioritas penanganan banjir di Padang | TP PKK & TP Posyandu Pusat Percepat Pemulihan Pascagempa di Manggarai 428 kunjungan
