Patrolihukum.net // Paya Bujuk Tunong – Pada sebelumnya, sempat pernah telah terjadi pemberitaan miring dengan sorotan publik. Dibeberapa media masa secara online itu, berjudul. Dugaan Pemalsuan SKMHT Seret Notaris dan BSI. Korban Laporkan ke Polda Aceh, terbitan pada tanggal 7 november 2026 lalu. Dugaan pemalsuan tanda tangan dan sidik jari dalam empat dokumen Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) kembali menjadi sorotan. Kasus yang dilaporkan Cut Nona Sari ke Polda Aceh tersebut diduga berkaitan dengan proses pengagunan hingga pelelangan aset berupa rumah pribadi melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Langsa.
Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor STTLP/B/296/X/2026/SPKT/POLDA ACEH, laporan tersebut diterima pada 2 Oktober 2026 sekitar pukul 18.47 WIB. Pelapor, Cut Nona Sari, warga Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, meminta aparat kepolisian mengusut dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen tersebut. Dalam laporan itu, dugaan peristiwa disebut. Terjadi pada 4 Februari 2022 di kantor Notaris/PPAT Rikha Anggraini Dewi, S.H., M.Kn., Kota Langsa. Pelapor mempersoalkan empat dokumen SKMHT bernomor 133/2022, 134/2022, 135/2022, dan 184/2022. Dokumen tersebut diduga memuat tanda tangan serta sidik jari yang bukan miliknya. Nama Mailinda disebut sebagai pihak terlapor dalam laporan kepolisian.
Akibat persoalan tersebut, aset yang sebelumnya diagunkan kepada BSI disebut telah dilelang. Cut Nona Sari, mengaku mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp 4 miliar. Kasus ini, dilaporkan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana ketentuan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penentuan unsur pidana dan pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Persoalan ini, semakin mendapat perhatian setelah sebelumnya muncul pemberitaan mengenai dugaan ketidaksesuaian tanda tangan dan sidik jari dalam dokumen SKMHT yang juga dipersoalkan Cut Nona Sari bersama Olly Firdiansyah.
Keduanya mengaku, memiliki hasil pemeriksaan forensik melalui pihak berwenang di polda sumatera utara. Yang menyebut sampel tanda tangan dan sidik jari, yang diperiksa non-identik. Dengan pembanding, temuan tersebut perlu diuji dan ditindak lanjuti melalui proses hukum. Dalam konfirmasi sebelumnya, RAD membantah tuduhan pemalsuan tanda tangan dan menyatakan persoalan tersebut, telah melalui proses peradilan hingga tingkat kasasi iya juga meminta wartawan berkoordinasi dengan pengadilan.
Sementara itu, pelapor berharap polda aceh memberikan kejelasan mengenai perkembangan laporan polisi tersebut. Mereka juga meminta BSI memberikan penjelasan, terkait proses administrasi pengagunan dan pelelangan aset yang dipersoalkan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak BSI maupun perkembangan penanganan laporan dari polda aceh. Seluruh pihak yang disebut tetap memiliki hak memberikan klarifikasi dan harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Untuk menindak lanjuti, maka. Pihak pemerhati sosial publik aceh di kota langsa, desak bapak kepala kepolisian daerah (kapolda) aceh. Terkait laporan polisi (LP) yang sudah di perbuat dengan versi terbaru itu, adanya pemalsuan tanda tangan. Yang lebih merugikan hak orang lain, dengan aset milik rumah dan tanahnya sudah di rampas dengan tak sesuai aturan mekanisme hukum yang berlaku. Maka, bung “karo-karo” juga. Turut langsung turun angkat bicara, dengan secara sorotan publik di sejumlah media masa secara online.
“Harapan saya, sebagai pihak pemerhati sosial publik aceh di kota langsa. Meminta kepada bapak kapolda aceh yang baru, untuk dapat terus mengawal dengan adanya laporan polisi (LP) yang terbaru. Karena diduga, pada sebelumnya Cut Nona Sari dan Olly Firdiansyah. Sempat pernah juga membuat laporan polisi (LP) dengan versi lama, namun. Dugaan kasus tersebut, sempat mandek dan terhenti begitu saja. Selain itu juga, muncul lah SP3. Tanpa ada alasan apa pun, dari pihak penyidik di polda aceh. Pada hal itu juga, hasil dari forensik polda sumut. Sudah menguatkan, adanya diduga tanda tangan palsu dan sidik jari. Yang diduga di lakukan oleh meilinda, bersama pihak notaris/PPAT RAD. Berlokasi tempat sekretariatnya, di desa paya bujuk tunong. Tepatnya, di depan seberang hotel harmoni perempatan simpang tiga lorong D.
Harapan saya kembali, jangan sampai terulang yang kedua kalinya. Maka, dari itu juga. Saya meminta dan desak kapolda aceh yang baru, bapak Inspektur Jenderal Polisi Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H, bila ini juga tidak bisa di kawal. Maka, kami dari pihak pemerhati sosial publik aceh di kota langsa. Akan menyurati serta melakukan konfirmasi kepada bapak kapolri yang baru di mabes polri, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Untuk dapat membersihkan oknum-oknum polisi nakal, sebagai pejabat polisi di polda aceh”. Tandasnya, mengungkapkan kepada sejumlah wartawan media ini. Minggu 8/11/2026, sekitar pukul.14.28.wib.
(Pasukan Ghoib)
484 kunjungan
