Jakarta | Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Drajad Hari Wibowo menyatakan bahwa disrupsi teknologi dan ekonomi mendorong transformasi ekonomi yang dampaknya dirasakan oleh kelas menengah. Perubahan pada cara produksi, pola kerja, dan kegiatan usaha dapat menggeser kebutuhan tenaga kerja serta memengaruhi sumber penghasilan rumah tangga. Karena itu, transformasi bukan sekadar perubahan di tingkat industri, melainkan proses yang turut membentuk kondisi ekonomi masyarakat. Kelas menengah berada di kelompok yang paling merasakan perubahan tersebut, terutama ketika kemampuan beradaptasi tidak sejalan dengan cepatnya pergeseran yang terjadi.
Data yang disampaikan menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah tercatat sebanyak 57 juta orang pada 2019. Pada 2024, jumlah itu menjadi 47,5 juta orang. Dengan demikian, terdapat penurunan sekitar 10 juta orang dalam kurun lima tahun. Perubahan angka tersebut memberi gambaran mengenai besarnya pergeseran yang terjadi pada kelompok kelas menengah, meskipun data itu sendiri tidak menjelaskan seluruh faktor penyebabnya. Angka tersebut tetap menjadi penanda penting bagi pembuat kebijakan untuk mencermati kondisi penghasilan, pekerjaan, dan daya tahan ekonomi rumah tangga. Penurunan jumlah juga menggarisbawahi perlunya memahami bagaimana perubahan ekonomi memengaruhi posisi masyarakat, bukan hanya melihat pertumbuhan secara agregat.
Drajad menilai tekanan ekonomi terhadap kelas menengah dapat memburuk apabila disrupsi tidak direspons dengan cepat. Ketika perubahan teknologi dan ekonomi berlangsung, penyesuaian yang terlambat berisiko membuat sebagian pekerja maupun pelaku usaha kesulitan mempertahankan pendapatan dan kegiatan produktif. Dampak tersebut dapat bertambah ketika keterampilan yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan baru atau peluang ekonomi belum dapat dijangkau secara luas. Oleh sebab itu, kecepatan respons menjadi unsur penting dalam menghadapi transformasi. Perhatian terhadap dinamika kelas menengah diperlukan agar perubahan tidak hanya menghasilkan efisiensi bagi sektor tertentu, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk beradaptasi. Tantangan ini menuntut pemantauan yang cermat terhadap kelompok yang terdampak, sekaligus pemahaman atas perubahan yang sedang berlangsung. Tanpa respons yang memadai, tekanan yang telah terlihat pada data berpotensi menjadi lebih berat bagi rumah tangga kelas menengah.
Pemerintah menyebut penciptaan lapangan kerja sebagai salah satu respons terhadap tekanan yang dihadapi kelas menengah. Upaya tersebut diarahkan melalui dorongan investasi dan hilirisasi, yang ditempatkan sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi. Dalam kerangka yang disampaikan, investasi dan pengembangan kegiatan hilir diharapkan mendukung terbukanya kesempatan kerja. Pemerintah juga mengaitkan kebutuhan tenaga kerja dengan penguatan keterampilan, sehingga peningkatan akses terhadap program magang dan pendidikan vokasi disebut sebagai langkah pendamping. Rangkaian kebijakan ini menggambarkan perhatian pada dua sisi: tersedianya peluang kerja dan kesiapan pekerja untuk memanfaatkannya. Paparan tersebut mencakup arah kebijakan, tanpa merinci bentuk proyek, sektor tertentu, jumlah pekerjaan, atau jadwal pelaksanaan.
Selain mendorong kesempatan kerja, pemerintah menyebut penguatan program magang dan vokasi sebagai bagian dari respons bagi pekerja. Kedua jalur itu dikemukakan untuk mendukung keterampilan yang berkaitan dengan kebutuhan dunia kerja. Program magang memberi ruang bagi pengalaman kerja, sedangkan pendidikan vokasi berfokus pada pengembangan keterampilan. Dalam uraian kebijakan yang tersedia, keduanya tampil sebagai upaya peningkatan kesiapan tenaga kerja, bukan sebagai rincian kurikulum atau ketentuan peserta. Tidak disebutkan pula target jumlah penerima, durasi program, maupun ukuran keberhasilannya. Karena itu, langkah ini dapat dipahami sebagai bagian dari rangkaian dukungan yang dinyatakan pemerintah, berdampingan dengan agenda penciptaan kerja melalui investasi dan hilirisasi, tanpa menambahkan asumsi mengenai hasil yang akan dicapai.
Untuk membantu pekerja menghadapi tekanan ekonomi, pemerintah juga menyebut sejumlah dukungan langsung. Salah satunya ialah pemangkasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta. Selain itu, terdapat rencana diskon iuran jaminan sosial serta pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah subsidi. Ketiga bentuk dukungan tersebut disampaikan sebagai bagian dari respons terhadap kondisi kelas menengah, bersama langkah penciptaan kerja dan penguatan keterampilan. Informasi yang disampaikan tidak memerinci besaran pemangkasan pajak, nilai diskon iuran, persyaratan penerima, maupun mekanisme dan jadwal penyaluran KPR. Dengan demikian, paparan ini mencatat langkah-langkah yang disebut pemerintah, tanpa menyimpulkan rincian pelaksanaan atau dampak yang belum dijelaskan.
Di tengah tekanan yang dihadapi kelas menengah dan kebutuhan untuk memperluas sumber pertumbuhan, pariwisata menjadi salah satu sektor yang didorong untuk menopang perekonomian Indonesia. Sektor ini memiliki keterkaitan dengan banyak kegiatan usaha, mulai dari transportasi, akomodasi, kuliner, hingga perdagangan produk lokal. Aktivitas wisata juga dapat membuka peluang kerja dan pendapatan bagi masyarakat di berbagai daerah. Karena itu, pengembangan pariwisata tidak hanya berkaitan dengan jumlah kunjungan, tetapi juga dengan kemampuan sektor tersebut menciptakan nilai tambah yang tersebar lebih luas.
Potensi tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan apabila pelaku usaha menghadapi regulasi dan birokrasi yang kurang kondusif. Proses perizinan yang rumit, koordinasi kebijakan yang belum konsisten, atau ketidakpastian aturan dapat menambah biaya dan menghambat investasi. Kendala seperti ini terutama dapat membebani usaha kecil dan menengah yang memiliki sumber daya terbatas untuk memenuhi persyaratan administratif. Selain itu, pelaku ekonomi kreatif membutuhkan ruang untuk mengembangkan produk, layanan, dan cara promosi baru. Ketika aturan tidak selaras dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pasar, inovasi berisiko berjalan lebih lambat.
Oleh sebab itu, dukungan pemerintah perlu mencakup perbaikan regulasi dan penyederhanaan birokrasi, sekaligus kepastian pelaksanaan kebijakan. Prosedur yang lebih jelas dan mudah diakses dapat membantu usaha pariwisata tumbuh tanpa mengabaikan standar keselamatan, perlindungan lingkungan, serta kualitas layanan. Pemberian insentif yang terarah juga penting untuk mendorong inovasi, termasuk pengembangan produk lokal, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Kebijakan tersebut sebaiknya dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan usaha dari berbagai skala serta kondisi daerah yang berbeda. Dengan iklim usaha yang lebih mendukung, pariwisata dan ekonomi kreatif berpeluang berperan sebagai mesin ekonomi yang lebih kuat, menciptakan kesempatan kerja, memperluas pasar bagi produk lokal, dan menyumbang pertumbuhan yang lebih inklusif.
Di tengah tekanan yang dirasakan kelas menengah dan kebutuhan memperkuat perekonomian, pengembangan sektor manufaktur menjadi salah satu bagian penting dari agenda transformasi. Industri pengolahan dapat menyediakan ruang bagi kegiatan produksi yang lebih beragam dan memperluas keterkaitan berbagai tahap dalam proses ekonomi. Namun, kemajuan sektor ini tidak berlangsung dengan sendirinya. Kebijakan perlu memberi perhatian pada kapasitas industri, kesinambungan kegiatan usaha, serta kebutuhan tenaga kerja, sehingga pertumbuhan produksi dapat berjalan seiring dengan penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas.
Hilirisasi merupakan salah satu pendekatan yang dapat mendorong perkembangan manufaktur. Secara umum, pendekatan ini mengarahkan pengolahan sumber daya agar tidak berhenti pada tahap awal, melainkan berlanjut ke kegiatan produksi dengan nilai tambah lebih besar di dalam negeri. Dengan demikian, hilirisasi dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat aktivitas industri dan membangun hubungan antartahap produksi. Dampaknya terhadap perekonomian dan lapangan kerja tetap bergantung pada pelaksanaan kebijakan, kemampuan pelaku industri, serta kondisi yang mendukung kegiatan produksi. Karena itu, hilirisasi perlu dipahami sebagai jalur kebijakan, bukan jaminan otomatis atas hasil tertentu.
Keterkaitan tersebut juga penting dalam merespons tantangan ekonomi rumah tangga. Perluasan kegiatan manufaktur berpotensi membuka kebutuhan tenaga kerja pada beragam tahap produksi, meskipun besaran dan bentuk peluangnya tidak dapat disamaratakan. Pemerintah dapat menempatkan pengembangan industri sebagai salah satu cara untuk memperkuat basis ekonomi sekaligus mendorong tersedianya pekerjaan.
Baca juga: Respons Pemprov Sumsel atas Petisi Karhutla dan Jaminan Pengobatan ISPA Gratis | Ketika Inspirasi Olahraga di Media Sosial Berubah Menjadi Tekanan | Respons Cepat TNI! Kodim 1008/Tabalong Kerahkan Mobil Water Tank Bantu Padamkan Api 39 kunjungan
