Jakarta | Satgas Penertiban Kawasan Hutan menutup operasional tambang emas PT Kristalin Eka Lestari di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Area yang menjadi sasaran penertiban tercatat seluas 275,36 hektare. Langkah ini menandai penghentian kegiatan perusahaan di lokasi tersebut sekaligus menegaskan perhatian pemerintah terhadap pengelolaan kawasan tambang. Pelaksanaan penertiban berlangsung di wilayah yang disebutkan, yaitu Distrik Makimi, sehingga peristiwa ini perlu dipahami sesuai lokasi tersebut.
Inti tindakan Satgas adalah memastikan area tambang itu dikuasai negara. Penutupan operasional menjadi bagian dari upaya penertiban kawasan, bukan sekadar penghentian kegiatan untuk sementara tanpa tujuan pengelolaan yang lebih luas. Penguasaan oleh negara menempatkan kawasan sebagai wilayah yang pengaturan dan pemanfaatannya berada dalam kewenangan pemerintah. Dengan demikian, langkah tersebut berkaitan dengan penegakan tata kelola kawasan hutan dan tambang di Nabire.
Luasan 275,36 hektare memberi gambaran mengenai skala area yang ditertibkan di Makimi. Namun, angka tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh aspek perizinan, status hukum setiap bidang, ataupun rencana pemanfaatan kawasan setelah operasional ditutup. Informasi yang tersedia menegaskan bahwa Satgas menutup kegiatan PT Kristalin Eka Lestari dan memastikan penguasaan negara atas area itu. Rincian lain mengenai tindak lanjut perlu merujuk pada keterangan resmi pemerintah agar tidak menimbulkan kesimpulan yang melampaui fakta.
Penertiban ini juga menempatkan pengawasan sebagai unsur penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketika suatu kegiatan tambang dihentikan dan kawasan dipastikan berada dalam penguasaan negara, pemerintah dapat menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi masyarakat, kepastian mengenai lokasi, luas area, dan tujuan penertiban membantu membedakan fakta utama dari dugaan yang belum dikonfirmasi. Untuk saat ini, pokok peristiwanya adalah penutupan operasional tambang emas seluas 275,36 hektare di Distrik Makimi, Nabire, Papua Tengah, oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan demi memastikan kawasan tersebut dikuasai negara.
Penertiban area tambang emas seluas 275,36 hektare di Nabire, Papua Tengah, dipimpin langsung oleh Ketua Pengarah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Sjafrie Sjamsoeddin, pada Kamis (22/10/2026). Sjafrie, yang juga menjabat Menteri Pertahanan, hadir untuk memimpin pelaksanaan langkah penertiban di lokasi tersebut. Kehadiran pimpinan Satgas PKH menandai keterlibatan langsung pemerintah dalam penanganan area tambang yang menjadi sasaran kegiatan ini.
Dalam pelaksanaan penertiban, Sjafrie didampingi sejumlah pejabat tinggi negara dan daerah. Mereka lain Wakil Menteri Pertahanan Jenderal TNI Richard Tampubolon, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, serta Gubernur Papua Tengah. Rombongan lintas lembaga tersebut mencerminkan koordinasi unsur pertahanan, penegakan hukum, keamanan, dan pemerintah daerah dalam kegiatan di Nabire. Informasi mengenai pendampingan itu disampaikan dalam laporan terkait operasi yang dipimpin Sjafrie.
Akun Instagram resmi Kementerian Pertahanan, @kemhanri, menyampaikan bahwa penertiban tambang ilegal tersebut tetap berlanjut meskipun menghadapi perlawanan. Keterangan itu menegaskan bahwa kegiatan tidak dihentikan ketika tim menghadapi hambatan di lapangan. Namun, unggahan tersebut tidak merinci bentuk perlawanan yang dimaksud, sehingga informasi mengenai hal itu tetap terbatas pada pernyataan bahwa penertiban berlangsung di tengah situasi tersebut.
Peran Sjafrie sebagai Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan menempatkan dirinya di pusat koordinasi kegiatan, sementara kehadiran pejabat lain menunjukkan operasi melibatkan berbagai institusi. Pemerintah belum perlu diasumsikan memiliki langkah atau hasil tambahan di luar keterangan yang telah disampaikan. Fakta utama yang tercatat adalah bahwa penertiban dipimpin pada Kamis, 22 Oktober 2026, di area tambang emas seluas 275,36 hektare di Nabire, dengan sejumlah pejabat mendampingi, dan kegiatan berlanjut walau menghadapi perlawanan sebagaimana diinformasikan akun @kemhanri.
Sebelum kawasan tambang emas seluas 275,36 hektare di Nabire ditutup dan diambil alih, pemerintah terlebih dahulu mencabut izin usaha pertambangan PT Kristalin Eka Lestari pada 12 Oktober 2026. Pencabutan izin tersebut menjadi langkah administratif yang mendahului penertiban di lapangan. Dengan demikian, penutupan area bukan tindakan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian upaya pemerintah untuk menindaklanjuti status perizinan perusahaan dan memastikan kegiatan di lokasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan ini juga menjadi dasar bagi aparat untuk menghentikan aktivitas pertambangan serta mengamankan kawasan yang menjadi perhatian pemerintah.
Penertiban kawasan itu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Aturan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah dalam melakukan penataan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam pelaksanaannya, dasar hukum diperlukan agar tindakan terhadap area tambang memiliki kejelasan kewenangan dan prosedur. Pencabutan izin dan penutupan lokasi perlu dipahami sebagai bagian dari penegakan ketentuan, bukan sekadar perubahan pengelolaan lahan. Pemerintah juga perlu memastikan proses pengamanan berlangsung tertib, dengan koordinasi antarlembaga serta perhatian terhadap kondisi masyarakat sekitar dan dampak kegiatan pertambangan.
Melalui pernyataannya, @kemhanri menyebut langkah tersebut menegaskan kehadiran negara dalam penegakan hukum, menjaga kedaulatan sumber daya alam, dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat Papua. Penekanan itu menempatkan penertiban bukan hanya sebagai urusan izin perusahaan, tetapi juga sebagai upaya menjaga kepentingan publik atas sumber daya yang berada di wilayah tersebut. Kehadiran negara diharapkan memastikan pengelolaan kekayaan alam dilakukan berdasarkan aturan serta memberi manfaat bagi masyarakat setempat. Karena itu, tindak lanjut setelah kawasan diamankan akan menjadi penting, termasuk pengawasan agar aktivitas tanpa izin tidak kembali berlangsung dan kebijakan yang diterapkan tetap mempertimbangkan kebutuhan warga Papua.
Setelah proses penertiban, pemerintah merencanakan agar kawasan tambang emas seluas 275,36 hektare di Nabire diserahkan kepada badan usaha milik negara (BUMN). Rencana ini menjadi tahap lanjutan yang berbeda dari penertiban itu sendiri. Penertiban merujuk pada tindakan terhadap area tambang, sedangkan penyerahan kepada BUMN merupakan rencana mengenai pihak yang kelak menangani kawasan tersebut. Karena itu, penyerahan tersebut tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang sudah berlangsung. Informasi yang tersedia menyebutnya sebagai rencana pemerintah, bukan keputusan yang telah diwujudkan melalui pengelolaan operasional di lapangan.
Dalam rencana itu, PT Antam disebut akan mengelola kawasan sebagai operator sekaligus investor. Peran operator menunjukkan bahwa perusahaan direncanakan menjalankan kegiatan pengelolaan tambang, sementara peran investor menunjukkan keterlibatannya dalam penanaman modal. Kedua peran tersebut merupakan bagian dari skema yang direncanakan pemerintah untuk kawasan seluas 275,36 hektare itu. Penyebutan Antam sebagai operator dan investor tidak berarti perusahaan telah mulai bekerja di lokasi, ataupun bahwa seluruh pengaturan teknis dan pelaksanaan pengelolaan telah ditetapkan. Rencana itu perlu dibedakan dari kegiatan yang telah terlaksana.
Dengan demikian, perkembangan yang dapat disampaikan adalah adanya rencana untuk menyerahkan area tersebut kepada BUMN setelah penertiban, dengan Antam sebagai pihak yang direncanakan menjalankan fungsi operator dan investor. Belum ada dasar dalam informasi ini untuk menyebut penyerahan telah dilakukan atau Antam sudah mengoperasikan tambang. Tidak pula disebutkan jadwal penyerahan, masa pengelolaan, rincian investasi, ataupun persyaratan lain. Menjelaskan batas informasi tersebut penting agar pembaca dapat membedakan langkah penertiban yang disebutkan dan rencana pengelolaan berikutnya. Untuk saat ini, status pengelolaan yang dapat dipastikan dari keterangan tersebut tetap berupa rencana, bukan pelaksanaan yang telah berjalan.
Baca juga: Respons Cepat Tim Gabungan Padamkan Karhutla di Pandawan, 2,5 Hektare Lahan Terbakar | Dukung Ketahanan Pangan, Polisi Pantau Lahan Jagung 1,2 Hektare di Kanigaran | TIM GABUNGAN BERHASIL PADAMKAN KEBAKARAN LAHAN DI DESA MEPAR, LUAS TERBAKAR ± ½ HEKTARE 10 kunjungan
