JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghapus mekanisme pengadaan bahan bakar minyak (BBM) melalui tender yang selama ini dilakukan oleh PT Pertamina (Persero). Perubahan ini menandai penyesuaian penting dalam cara Indonesia memperoleh pasokan BBM, terutama ketika kondisi perdagangan minyak dunia menghadapi tekanan. Penghapusan tender tersebut menjadi inti kebijakan pemerintah dalam merespons gangguan pasokan yang semakin sulit diperkirakan.
Perubahan mekanisme itu berkaitan dengan terhambatnya pasokan minyak mentah dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Ketegangan di kawasan tersebut memengaruhi kelancaran pengiriman minyak, sehingga aliran pasokan menjadi lebih tidak pasti. Situasi ini menciptakan tantangan bagi negara-negara yang bergantung pada pasokan dari pasar global, termasuk Indonesia.
Dalam kondisi tersebut, proses pengadaan melalui tender dinilai tidak lagi berjalan dalam lingkungan pasokan yang stabil. Ketidakpastian pengiriman minyak mentah dapat memengaruhi waktu kedatangan dan ketersediaan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan BBM. Karena itu, pemerintah mengubah pendekatan pengadaan sebagai bagian dari respons terhadap perubahan situasi internasional yang berdampak langsung pada pasokan energi.
Bagi Indonesia, gangguan tersebut menekan kepastian pasokan minyak dan BBM. Perubahan kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menyesuaikan strategi impor dengan kondisi pengiriman minyak yang semakin tidak menentu. Fokusnya adalah menghadapi dampak gangguan pasokan global, bukan mempertahankan mekanisme pengadaan yang sebelumnya digunakan ketika situasi perdagangan dan pengiriman minyak masih lebih dapat diprediksi.
Dengan dihapusnya tender impor BBM, pemerintah merespons tekanan pada pasokan minyak mentah dunia melalui penataan ulang mekanisme pengadaan. Kebijakan tersebut mencerminkan dampak konflik geopolitik terhadap kebutuhan energi Indonesia sekaligus menegaskan bahwa kepastian pengiriman menjadi pertimbangan utama dalam menentukan strategi pasokan BBM.
Pemerintah menyiapkan perubahan strategi untuk menjamin pasokan minyak dan bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan ketersediaan global. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaeman, menyampaikan bahwa pemerintah akan mencari secara langsung negara-negara yang memiliki cadangan minyak dan berpotensi memasok kebutuhan Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka akses pasokan yang lebih pasti sekaligus memperluas pilihan sumber impor.
Menurut Laode, pendekatan ini berbeda dari mekanisme yang selama ini digunakan. Sebelumnya, Pertamina memperoleh pasokan melalui proses lelang. Para pemasok yang berminat akan mengikuti tender sesuai kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan. Namun, kondisi pasar minyak dunia membuat mekanisme tersebut menghadapi kendala karena jumlah peserta lelang semakin terbatas.
Laode menjelaskan bahwa lelang kini relatif tidak memiliki peserta. Situasi tersebut berkaitan dengan kondisi pasokan global yang sedang ketat, sehingga negara atau perusahaan pemilik minyak cenderung memiliki pilihan pasar lain dan tidak selalu mengikuti tender yang dibuka. Akibatnya, proses lelang tidak lagi sepenuhnya dapat diandalkan untuk memastikan ketersediaan pasokan dalam jumlah dan waktu yang dibutuhkan.
Karena itu, pemerintah mendorong pendekatan baru yang disebut sebagai pencarian langsung atau hunting. Melalui cara ini, pemerintah akan memetakan negara-negara dengan cadangan minyak, kemudian menjajaki kemungkinan kerja sama pasokan secara langsung. Strategi tersebut bukan sekadar menggantikan lelang, melainkan menyesuaikan metode pengadaan dengan perubahan kondisi pasar internasional.
Keterangan itu disampaikan Laode dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026. Pembahasan pasokan minyak menjadi penting karena kelancaran impor BBM dapat memengaruhi kestabilan harga energi, biaya distribusi, serta tekanan inflasi. Pemerintah berharap pencarian pemasok secara langsung dapat memperkuat ketahanan pasokan nasional dan mengurangi risiko gangguan akibat persaingan memperoleh minyak di pasar global.
Penutupan Selat Hormuz memberikan dampak langsung terhadap ketersediaan minyak di Indonesia. Berdasarkan keterangan Laode, kondisi tersebut menyebabkan Indonesia kehilangan 25 persen pasokan minyak nasional. Angka ini menunjukkan bahwa gangguan pada jalur tersebut tidak hanya memengaruhi kelancaran distribusi, tetapi juga mengurangi jumlah pasokan yang dapat diterima dan digunakan di dalam negeri.
Dampak tersebut berkaitan dengan peran wilayah Timur Tengah sebagai salah satu sumber pasokan minyak Indonesia. Sebelum penutupan terjadi, jalur dan wilayah tersebut menyediakan minyak dengan harga yang cenderung lebih murah dibandingkan pasokan dari negara lain. Karena itu, terhentinya pasokan melalui jalur tersebut membuat Indonesia kehilangan akses terhadap sumber minyak yang selama ini memiliki keunggulan harga.
Berkurangnya 25 persen pasokan nasional dapat meningkatkan tekanan terhadap pengadaan minyak. Ketika sumber yang lebih murah tidak tersedia, kebutuhan yang sama harus dipenuhi melalui pasokan dari negara lain. Perubahan itu berpotensi membuat biaya pengadaan menjadi lebih tinggi karena alternatif pasokan yang tersedia memiliki harga yang cenderung lebih mahal dibandingkan minyak dari jalur dan wilayah Timur Tengah.
Bagi Indonesia, penutupan Selat Hormuz dengan demikian menghadirkan dua dampak yang saling berkaitan. Negara kehilangan seperempat pasokan minyak nasional sekaligus kehilangan akses terhadap sumber yang sebelumnya lebih ekonomis. Situasi tersebut menjelaskan mengapa perubahan kondisi pasokan dapat mendorong pemerintah untuk menyesuaikan strategi impor BBM, terutama dalam menghadapi berkurangnya volume minyak dan meningkatnya tekanan biaya pengadaan dari sumber lain.
Perubahan sumber impor BBM membawa konsekuensi langsung terhadap pembentukan harga. Ketika pasokan dari kawasan Timur Tengah tidak dapat diandalkan, pemerintah perlu mencari alternatif dari negara-negara lain yang memiliki kapasitas ekspor dan mampu memenuhi spesifikasi produk yang dibutuhkan Indonesia. Pilihan tersebut dapat mencakup pemasok dari kawasan Asia, Eropa, atau wilayah lain, bergantung pada ketersediaan kargo, waktu pengiriman, serta kondisi pasar internasional. Jarak yang lebih jauh dan pilihan pemasok yang lebih terbatas berpotensi meningkatkan biaya pengadaan.
Risiko kenaikan harga juga berkaitan dengan mekanisme pengadaan tanpa tender. Dalam kondisi normal, tender dapat membantu membandingkan penawaran dari sejumlah pemasok dan memperoleh harga yang lebih kompetitif. Namun, ketika pemerintah harus bergerak cepat untuk menjaga kesinambungan pasokan, proses tersebut dapat dilakukan melalui penunjukan atau negosiasi langsung. Mekanisme tanpa tender memang memungkinkan pengadaan berlangsung lebih cepat, tetapi harga yang diperoleh berpotensi relatif lebih tinggi karena pasokan harus dicari dari sumber alternatif dan dalam situasi yang mendesak.
Perbedaan harga pembelian itu perlu dikelola sejalan dengan kebutuhan menjaga stok BBM nasional. Pemerintah harus mempertimbangkan biaya pengadaan, waktu tempuh, kapasitas penyimpanan, dan kepastian kedatangan kargo ketika menentukan negara asal impor. Sumber pasokan di luar Timur Tengah menjadi pilihan penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu kawasan, meskipun harganya belum tentu seefisien pasokan yang tersedia melalui jalur dan pemasok yang sebelumnya digunakan. Dengan demikian, keputusan impor diarahkan terutama untuk memastikan ketersediaan BBM dalam negeri tetap terjaga ketika akses terhadap sumber utama mengalami tekanan.
