JAKARTA, Patrolihukum.net – Polemik dugaan pengadaan kipas angin untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan nilai anggaran mencapai Rp1,8 triliun menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi mengenai penggunaan anggaran negara. Kamis (16//7/26)
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPR RI, Mufti Anam, yang mempertanyakan besaran anggaran pengadaan kipas angin dalam program KDMP. Menurutnya, harga kipas angin yang umum dijumpai di pasaran berkisar ratusan ribu rupiah per unit, sehingga perlu penjelasan apabila terdapat perbedaan nilai yang sangat signifikan.
Mufti menilai, apabila pengadaan dilakukan dalam jumlah besar melalui mekanisme belanja pemerintah, harga barang semestinya dapat ditekan melalui efisiensi dan skema pembelian massal. Karena itu, ia meminta adanya transparansi mengenai spesifikasi barang, jumlah unit, mekanisme pengadaan, hingga pihak yang terlibat dalam proses tersebut.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya keterbukaan informasi dari Kementerian Koperasi maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Menanggapi sorotan tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa pengadaan kipas angin dimaksud bukan dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi. Ia menjelaskan, informasi yang diterimanya mengarah pada penggunaan kipas angin industri bermerek Imatsu MDF dengan kisaran harga sekitar Rp11 juta per unit.
Berbeda dengan kipas angin rumah tangga, kipas angin industri tipe MDF dirancang untuk kebutuhan ruang berukuran besar, seperti gudang, pabrik, atau bangunan dengan sirkulasi udara luas. Berdasarkan informasi harga di pasaran, produk sejenis memiliki rentang harga yang bervariasi, mulai sekitar Rp11 juta hingga mendekati Rp30 juta per unit, bergantung pada ukuran, kapasitas, dan spesifikasi teknis.
Meski demikian, hingga kini belum terdapat informasi resmi yang memuat rincian spesifikasi barang, jumlah kebutuhan, maupun total nilai pengadaan yang dapat dijadikan dasar untuk menilai kewajaran anggaran tersebut.
Pengamat tata kelola anggaran menilai, setiap belanja pemerintah yang menggunakan dana publik harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan pengadaan barang dan jasa. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya dugaan yang belum didukung bukti.
Hingga berita ini disusun, polemik mengenai nilai pengadaan kipas angin dalam program Koperasi Desa Merah Putih masih menjadi perhatian publik. Pemerintah diharapkan memberikan penjelasan resmi beserta data pendukung agar informasi yang beredar dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
(Edi D/Red/**)
2 Komentar