Probolinggo, Patrolihukum.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bersama Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Timur pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, mulai mematangkan langkah mitigasi menjelang pelaksanaan rehabilitasi Jembatan Pajarakan KM SBY 119+320 yang dijadwalkan dimulai pada awal Agustus 2026.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) dan sosialisasi yang digelar di Kantor Kecamatan Pajarakan, Rabu (8/7/2026). Rakor dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi, didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 Provinsi Jawa Timur Wahyu Wibowo serta Kasat Lantas Polres Probolinggo AKP Ali Rifki Mubarok.
Turut hadir Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto beserta jajaran, Camat Pajarakan Sudarmono, Forkopimka Pajarakan, perwakilan perangkat daerah terkait, Pemerintah Desa Sukomulyo dan Sukokerto, serta pihak rekanan pelaksana.
Dalam forum tersebut, berbagai usulan disampaikan guna menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama proses rehabilitasi berlangsung. Di antaranya pembangunan jembatan sementara (Bailey Bridge) di sisi selatan jembatan, pembukaan kembali ruas Tol Kraksaan sebagai jalur pendukung, pemasangan rambu-rambu pengalihan arus, hingga pembatasan penggunaan jalan desa sebagai jalur alternatif untuk mencegah kerusakan infrastruktur.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi mengatakan rehabilitasi Jembatan Pajarakan merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum yang diperkirakan berlangsung selama sekitar dua setengah bulan.
“Perbaikan Jembatan Pajarakan memang sudah menjadi program Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Insya Allah mulai dikerjakan pada awal Agustus 2026 selama sekitar dua setengah bulan. Karena itu, selain proses pembangunannya, kita juga harus memikirkan mitigasi agar arus lalu lintas tetap bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Sjaiful, Pemkab Probolinggo telah mengusulkan percepatan koordinasi dengan pengelola jalan tol agar ruas Tol Kraksaan dapat difungsikan kembali selama proses rehabilitasi. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur utama.
Selain itu, Pemkab juga mendorong percepatan pembangunan Bailey Bridge. Untuk merealisasikan rencana tersebut, diperlukan koordinasi lebih lanjut antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait penggunaan lahan.
“Kami mendorong agar Kementerian PU dan pihak pelaksana proyek melakukan koordinasi di tingkat pusat dengan PT KAI sehingga penggunaan lahan untuk pembangunan jembatan Bailey bisa segera disepakati. Harapan kami, pembangunan jembatan sementara dilakukan lebih dulu atau setidaknya bersamaan dengan pembongkaran jembatan utama,” jelasnya.
Sjaiful menambahkan penggunaan jalan desa maupun jalan kabupaten sebagai jalur alternatif akan diminimalkan karena berpotensi mempercepat kerusakan jalan. Apabila tetap digunakan, jalur tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan ringan dan sepeda motor, sedangkan kendaraan bertonase besar diarahkan melalui jalur Lumajang.
“Kami ingin meminimalkan penggunaan jalan desa maupun jalan kabupaten sebagai jalur alternatif. Kendaraan berat sebaiknya dialihkan melalui jalur Lumajang, sedangkan jembatan Bailey nantinya hanya diperuntukkan bagi kendaraan kecil dengan kapasitas maksimal sekitar delapan hingga sepuluh ton,” tegasnya.
Sementara itu, PPK 1.1 Provinsi Jawa Timur Wahyu Wibowo memastikan pelaksanaan rehabilitasi tetap mengedepankan aksesibilitas masyarakat selama pekerjaan berlangsung.
Menurutnya, usulan pembangunan Bailey Bridge akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pimpinan serta instansi terkait agar aktivitas warga tetap dapat berjalan meski terdapat pembatasan selama proses konstruksi.
“Terkait Jembatan Pajarakan memang ada permintaan agar akses masyarakat sekitar tetap tersedia. Kami akan berkoordinasi dengan pimpinan dan pihak terkait mengenai kemungkinan pembangunan jembatan Bailey di sisi selatan, sehingga masyarakat tetap bisa beraktivitas meskipun ada sedikit keterbatasan selama proses pekerjaan berlangsung,” katanya.
Wibowo menjelaskan pekerjaan yang akan dilaksanakan merupakan rehabilitasi, sehingga dimensi utama jembatan tidak mengalami perubahan. Struktur jembatan tetap menggunakan rangka baja dengan lantai beton sebagaimana konstruksi sebelumnya.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparat kepolisian, serta seluruh pemangku kepentingan, rehabilitasi Jembatan Pajarakan diharapkan dapat berjalan sesuai jadwal tanpa mengganggu aktivitas masyarakat maupun distribusi logistik di jalur nasional Probolinggo.
(Bambang/Red/**)
- <a href="https://patrolihukum.net/pengawalan-truk-roda-12-oleh-oknum-dishub-langsa-dipertanyakan-diduga-bertentangan-dengan-aturan-ktl/”>Pengawalan Truk Roda 12 oleh Oknum Dishub Langsa Dipertanyakan, Diduga Bertentangan dengan Aturan KTL
- Janji Koordinasi dengan Mantan Pj Geuchik Dipertanyakan, Plh Kadis DPMG Langsa Belum Menjawab Konfirmasi
- Viral di Pemalang! Dugaan Hubungan Sesama Jenis Berujung Musyawarah Warga
7 Komentar