PEKANBARU, Patrolihukum.net — Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Riau, Erisman Yahya, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Riau agar tidak menggelar acara perpisahan siswa di hotel atau tempat-tempat mewah.
Instruksi tersebut disampaikan Erisman usai menghadiri prosesi pelepasan siswa kelas XII di salah satu SMA di Pekanbaru, Senin (13/4/2026). Ia menegaskan bahwa kegiatan perpisahan seharusnya mengedepankan nilai kebersamaan dan rasa syukur, bukan kemewahan yang justru berpotensi menimbulkan beban ekonomi bagi orang tua siswa.
“Silakan melaksanakan perpisahan, tetapi cukup di lingkungan sekolah secara sederhana. Tidak perlu berlebihan apalagi sampai di hotel,” ujar Erisman.
Menurutnya, fenomena perpisahan mewah yang marak terjadi belakangan ini tidak relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Ia menilai kegiatan tersebut kerap memicu pengeluaran tambahan yang tidak sedikit, sehingga berpotensi memberatkan wali murid.
Tekankan Efisiensi dan Cegah Pungli
Erisman menegaskan bahwa Dinas Pendidikan telah memberikan arahan resmi agar seluruh sekolah memprioritaskan efisiensi dalam setiap kegiatan, termasuk perpisahan siswa.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar momentum kelulusan tidak dijadikan ajang untuk melakukan pungutan yang bersifat wajib. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa penggalangan dana oleh komite sekolah harus bersifat sukarela, tidak boleh ditentukan jumlah maupun batas waktu, serta tidak boleh mengikat.
“Yang paling penting adalah tidak ada pungutan wajib. Jangan sampai ada siswa yang merasa terbebani hanya untuk ikut merayakan kelulusan,” tegasnya.
Ia menambahkan, sekolah dan komite harus memahami batasan peran masing-masing agar tidak melanggar aturan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Perpisahan Harus Bermakna
Lebih lanjut, Erisman menekankan bahwa esensi dari kegiatan perpisahan adalah sebagai bentuk rasa syukur atas kelulusan siswa setelah menempuh pendidikan selama tiga tahun.
Ia berharap sekolah dapat mengemas kegiatan tersebut secara sederhana namun tetap bermakna, misalnya dengan kegiatan internal seperti doa bersama, pentas seni, atau seremoni pelepasan di lingkungan sekolah.
“Makna kelulusan itu yang utama, bukan kemewahan acara. Jangan sampai nilai-nilai itu hilang karena orientasi pada gengsi,” ujarnya.
Soroti Kesiapan PPDB 2026
Dalam kesempatan yang sama, Erisman juga memaparkan kesiapan Provinsi Riau dalam menghadapi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau PPDB Tahun Ajaran 2026/2027.
Ia memastikan bahwa daya tampung sekolah negeri di Riau dalam kondisi mencukupi. Bahkan, terdapat kelebihan kapasitas sekitar 12 persen yang diproyeksikan dapat diisi oleh sekolah swasta.
“Secara statistik, daya tampung kita cukup. Bahkan masih ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah swasta,” ungkapnya.
Namun demikian, ia menyoroti masih kuatnya persepsi masyarakat terhadap “sekolah favorit” yang menyebabkan penumpukan pendaftar di sekolah tertentu, sementara sekolah lain kekurangan siswa.
Imbau Pemerataan Akses Pendidikan
Erisman mengimbau masyarakat agar tidak terpaku pada sekolah-sekolah tertentu dan lebih terbuka dalam memilih satuan pendidikan.
Ia menegaskan bahwa sistem PPDB yang mengacu pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 telah dirancang untuk mendorong pemerataan akses pendidikan melalui jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua.
“Masalahnya bukan kekurangan kuota, tetapi semua ingin masuk ke sekolah yang sama. Ini yang perlu kita ubah bersama,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk mempertimbangkan sekolah swasta sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Dorong Integritas Dunia Pendidikan
Di akhir pernyataannya, Erisman berharap seluruh pihak, baik sekolah, komite, maupun orang tua siswa, dapat menjaga integritas dunia pendidikan dengan mengedepankan prinsip keadilan, kesederhanaan, dan kebermanfaatan.
“Kita ingin pendidikan berjalan dengan sehat, tanpa tekanan biaya, dan tetap berorientasi pada pembentukan karakter siswa,” pungkasnya.
(Edi D/Tim/Red/PRIMA)
