**PROBOLINGGO, Patrolihukum.net** — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah kembali menuai sorotan. Kali ini, keluhan datang dari wali murid Madrasah Kholafiyeh Syafi’iyah Cabang 1 PZH yang berlokasi di Desa Patemon, Blok Krajan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Sejumlah orang tua siswa mempertanyakan kualitas serta kesesuaian menu MBG yang diterima anak-anak mereka.
Keluhan tersebut mencuat pada Jumat sore (23/1/2026), setelah seorang wali murid menyampaikan kekecewaannya secara terbuka terhadap porsi dan komposisi makanan yang dinilai tidak sebanding dengan standar gizi yang dijanjikan dalam program MBG.
Doc. Patrolihukum.net
“Kalau seperti ini, lebih baik anak makan di rumah saja. Ini disebut makan bergizi, tapi porsinya sangat minim,” ujar wali murid tersebut kepada wartawan, Jumat (23/1/2026). Identitas yang bersangkutan sengaja tidak dipublikasikan demi menjaga privasi dan menghindari dampak sosial.
Menurut pengakuannya, menu MBG yang diterima siswa hanya terdiri dari satu kotak susu ukuran kecil, satu butir telur rebus, satu buah pisang, serta satu irisan singkong jalar. Jika ditaksir secara kasar, nilai ekonomis paket makanan tersebut diperkirakan hanya berkisar Rp7.000 hingga Rp8.000.
“Susunya kecil, mungkin sekitar Rp3.000. Telur satu butir sekitar Rp2.000, pisang Rp1.000, dan singkong satu iris sekitar Rp1.000. Kalau dijumlah, jauh dari kesan ‘bergizi’,” ungkapnya.
Keluhan ini memicu pertanyaan serius terkait implementasi program MBG di lapangan, khususnya mengenai pengawasan kualitas menu, kecukupan nilai gizi, serta transparansi pengelolaan anggaran. Para wali murid berharap program yang sejatinya bertujuan meningkatkan asupan gizi anak justru tidak dijalankan sekadar menggugurkan kewajiban.
Beberapa orang tua mengaku khawatir menu tersebut tidak mencukupi kebutuhan gizi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Terlebih, sebagian siswa menjalani aktivitas belajar sejak pagi hingga siang hari.
“Anak-anak belajar lama, butuh energi. Kalau makanannya seperti ini, kami khawatir justru tidak memberi dampak apa-apa,” kata wali murid lainnya.
Di sisi lain, pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan tersebut. Upaya konfirmasi kepada pengelola madrasah masih terus dilakukan untuk mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme distribusi MBG, penentuan menu, serta pihak penyedia makanan.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak sejak dini. Dalam pelaksanaannya, program ini diharapkan memenuhi prinsip kecukupan gizi, keamanan pangan, serta distribusi yang merata dan layak.
Pengamat pendidikan dan kebijakan publik menilai, jika keluhan seperti ini dibiarkan tanpa evaluasi menyeluruh, maka tujuan utama MBG berpotensi tidak tercapai. Pengawasan lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, dinas terkait, hingga satuan pendidikan, dinilai menjadi kunci agar program berjalan sesuai standar.
Para wali murid berharap ada evaluasi terbuka dan perbaikan nyata ke depan. “Kami tidak menolak programnya, tapi kualitasnya harus diperbaiki. Jangan sampai program bagus ini justru mengecewakan masyarakat,” tegas salah satu orang tua siswa.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait masih diupayakan untuk memberikan klarifikasi guna memastikan informasi yang berimbang dan akurat sesuai prinsip Kode Etik Jurnalistik. (Edi D/Bbg/**)
