**Probolinggo, Patrolihukum.net** — Forum Kabupaten Probolinggo Sehat (FKPS) menggelar audiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo untuk membahas pengelolaan serta penataan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di tingkat desa dan kecamatan se-Kabupaten Probolinggo, Jumat (23/1/2026). Audiensi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua FKPS dr. Syahrudi beserta jajaran pengurus, serta Kepala DLH Kabupaten Probolinggo Roby Siswanto yang didampingi jajaran pejabat struktural dan teknis DLH. Dalam audiensi itu, kedua belah pihak mendiskusikan tantangan pengelolaan sampah di daerah, khususnya terkait keberadaan TPS yang kerap menimbulkan persoalan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Kepala DLH Kabupaten Probolinggo Roby Siswanto menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu instansi. Menurut dia, pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga masyarakat sebagai penghasil sampah.
“Permasalahan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab DLH semata, tetapi tanggung jawab bersama. Tanpa komitmen dari pemerintah desa, kecamatan, dan masyarakat, penataan TPS tidak akan berjalan optimal,” ujar Roby.
Ia juga menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat melalui pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Roby menyebut, pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga akan sangat menentukan efektivitas pengelolaan di TPS maupun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
“Gerakan memilah sampah harus dimulai dari diri kita sendiri. Jika pemilahan dilakukan sejak awal, pengelolaan sampah di TPS akan jauh lebih efektif dan berdampak positif bagi lingkungan serta kesehatan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Roby mengingatkan bahwa penataan TPS tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut sistem pengelolaan, pengangkutan, serta pengawasan yang berkelanjutan agar tidak menimbulkan pencemaran dan keluhan warga.
Sementara itu, Ketua FKPS dr. Syahrudi menyampaikan bahwa keberadaan TPS harus dipahami sebagai bagian dari sistem kesehatan lingkungan. Menurut dia, TPS yang tidak tertata dengan baik berpotensi menjadi sumber penyakit, bau tidak sedap, hingga konflik sosial di tengah masyarakat.
“TPS bukan sekadar bangunan fisik tempat membuang sampah sementara. TPS harus dikelola dengan baik dan didukung oleh kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah. Tanpa partisipasi warga, TPS justru bisa menjadi masalah baru,” ujar Syahrudi.
FKPS, kata dia, mendorong agar pemerintah daerah bersama perangkat desa dan kecamatan melakukan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang sehat dan ramah lingkungan. Edukasi tersebut dinilai krusial untuk menumbuhkan perubahan perilaku dan rasa tanggung jawab bersama.
Audiensi ini juga menjadi forum awal untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat diterapkan di masing-masing desa dan kecamatan, mulai dari penataan lokasi TPS, penguatan peran kelompok masyarakat, hingga integrasi program kesehatan lingkungan dengan pengelolaan sampah.
Melalui pertemuan ini, FKPS dan DLH Kabupaten Probolinggo sepakat memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan guna menciptakan sistem pengelolaan TPS yang tertata, efektif, serta sesuai dengan prinsip kesehatan lingkungan. Diharapkan, hasil audiensi ini dapat ditindaklanjuti secara nyata di lapangan demi terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
(Bambang)
