Probolinggo, Patrolihukum.net – Polemik ucapan Bupati Probolinggo, Dr. Mohamad Haris, yang melarang pejabat “menernak wartawan dan LSM” masih menjadi sorotan publik. Meski sang Bupati telah menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf, sejumlah kalangan menilai persoalan tersebut belum benar-benar selesai.
Salah satunya datang dari Aliansi Madura Indonesia (AMI). Anggotanya, Dierel, menilai sikap sebagian kalangan media dan LSM yang langsung menerima klarifikasi tersebut terlalu terburu-buru. Ia menegaskan bahwa demokrasi menuntut sikap kritis terhadap pernyataan pejabat publik.
“Demokrasi itu harus kritis. Perkataan seorang kepala daerah bukan hal remeh yang bisa dianggap selesai hanya dengan pernyataan maaf sepihak,” tegas Dierel, Senin (20/10/2025).
Menurut Dierel, klarifikasi Bupati seharusnya tidak disampaikan secara terbatas atau dalam forum tertutup. Ia menilai langkah tersebut kurang mencerminkan tanggung jawab moral seorang pemimpin daerah terhadap publik, khususnya kepada komunitas media dan LSM yang merasa disinggung.
“Seharusnya teman-teman pergerakan dan media meminta klarifikasi secara langsung di depan forum terbuka. Bukan seperti sekarang, seolah dilemahkan oleh para pejabat,” ujarnya menambahkan.
Dierel menilai frasa “menernak LSM dan wartawan” adalah ungkapan yang sarat makna negatif dan merendahkan marwah dua elemen bangsa yang selama ini menjadi pilar demokrasi. Baginya, kata-kata tersebut mencerminkan pandangan yang bisa menimbulkan stigma buruk terhadap kerja-kerja kontrol sosial yang dilakukan oleh media dan lembaga swadaya masyarakat.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa klarifikasi tidak boleh dijadikan alat pembungkam kritik publik.
“Jangan sampai klarifikasi dijadikan tameng untuk meredam kegaduhan, lalu semua dianggap selesai. Demokrasi tidak boleh jinak hanya karena relasi kuasa,” kata Dierel dengan nada tegas.
Aliansi Madura Indonesia berkomitmen mengawal persoalan ini hingga tuntas. Menurut Dierel, momentum ini penting untuk memperkuat independensi dan wibawa media serta organisasi masyarakat sipil di daerah.
“Kalau kita sungguh-sungguh membela marwah pers dan masyarakat sipil, maka jangan gampang luluh hanya karena senyum pejabat,” ujarnya menutup pernyataan.
Sementara itu, sejumlah kalangan menilai ucapan kontroversial Bupati Probolinggo itu mencerminkan masih lemahnya kesadaran sebagian pejabat terhadap fungsi kontrol sosial media dan LSM. Mereka berharap klarifikasi yang dilakukan ke depan tidak sekadar formalitas, melainkan menjadi refleksi mendalam bagi pejabat publik untuk lebih bijak dalam berucap.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemkab Probolinggo belum memberikan tanggapan lanjutan terkait desakan AMI agar klarifikasi dilakukan secara terbuka di hadapan media dan lembaga masyarakat sipil.
(Edi D/Red/**)
