Jakarta, Patrolihukum.net – Di tengah sorotan tajam terhadap institusi kepolisian, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah mengejutkan dengan menunjuk Komisaris Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri sebagai penasihat khusus presiden dengan satu mandat utama: mereformasi Polri.
Penunjukan ini langsung menyedot perhatian publik. Pasalnya, Dofiri bukan sekadar perwira tinggi biasa. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas, bahkan tercatat dalam sejarah modern Polri sebagai jenderal yang berani menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua.
Rekam Jejak Emas Ahmad Dofiri
Ahmad Dofiri adalah lulusan terbaik Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989. Kariernya terbilang gemilang, menempati sejumlah jabatan strategis seperti Kapolres Bandung, Kapolda Banten, Kapolda Jawa Barat, hingga Kabaintelkam Polri. Sebelum memasuki masa pensiun, ia menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, posisi penting yang bertugas mengawasi internal kepolisian.
Namun, yang paling menancap dalam ingatan publik adalah perannya sebagai Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada 2022. Saat itu, di tengah tekanan publik dan “perang bintang” di tubuh Polri, Dofiri mengetok palu pemecatan Ferdy Sambo dengan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Keputusan itu dianggap sebagai bukti integritas dan keberanian, mengingat Sambo kala itu merupakan salah satu jenderal paling berpengaruh.
Tantangan Berat Reformasi Polri
Kini, dengan mandat langsung dari Presiden Prabowo, Ahmad Dofiri menghadapi tugas yang tidak kalah berat. Reformasi Polri bukan sekadar jargon. Ia harus menata ulang institusi yang citranya kerap diguncang isu brutalitas, gaya hidup mewah sebagian anggotanya, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Publik berharap kehadiran Dofiri bisa menjadi titik balik bagi kepolisian. Sosok yang dikenal berkarakter tegas ini diharapkan mampu membawa Polri menjadi institusi yang lebih profesional, transparan, dan mendapat kembali kepercayaan masyarakat.
Pesan Tegas Presiden Prabowo
Keputusan menunjuk Ahmad Dofiri dinilai sebagai sinyal politik yang jelas dari Presiden Prabowo. Ia ingin menunjukkan bahwa reformasi Polri adalah prioritas nasional, dan untuk itu ia memilih figur yang sudah terbukti berani dan berintegritas.
Dengan reputasi sebagai “algojo” yang tak segan menindak jenderal kuat, kini Ahmad Dofiri dipanggil untuk misi yang jauh lebih besar: mengembalikan marwah Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
Harapan publik kini tertuju pada langkah-langkah konkret yang akan diambilnya. Pertanyaannya, mampukah Ahmad Dofiri sekali lagi membuktikan dirinya sebagai sosok yang bisa menegakkan integritas di tubuh Polri?
(Edi D/*)
