Probolinggo, Breaking News —
Ketua Aliansi Masyarakat Probolinggo, Solehudin, angkat bicara terkait polemik yang berkembang mengenai keberadaan Satuan Tugas Minuman Keras (Satgas Miras) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Dalam pernyataan resminya, Solehudin menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh keberadaan Satgas Miras demi menjaga ketertiban dan kemajuan daerah. Namun, ia juga mengkritisi keterlibatan oknum non-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang dinilai telah memicu kegaduhan dan mencoreng citra program tersebut.
“Kami semua bukan menolak Satgas Miras. Justru kami sangat mendukung langkah Bupati dan jajaran OPD dalam membentuk Satgas ini. Tetapi, jika ada oknum yang berasal dari luar OPD dan justru bertindak di luar kewenangan, maka itu perlu segera dikaji dan dievaluasi ulang,” tegas Solehudin saat diwawancarai media ini, Sabtu (20/7/2025).
Satgas Harus Tegas, Tapi Sesuai Tupoksi
Solehudin menegaskan bahwa keberadaan Satgas seharusnya memperkuat kinerja pemerintah, bukan menjadi pemicu konflik baru. Ia menyayangkan adanya pemberitaan yang menyudutkan aliansi masyarakat sebagai pihak yang menolak Satgas Miras.
“Kami merasa keberatan dengan pemberitaan yang menyebutkan kami menolak. Dalam audiensi tempo hari, kami justru menyatakan dukungan penuh. Namun, kami minta Satgas ini dijalankan secara profesional dan proporsional, terutama menyangkut siapa yang menjadi eksekutor di lapangan,” jelasnya.
Menurutnya, bila oknum dari luar OPD diberi peran utama, hal ini rentan menimbulkan polemik, termasuk munculnya kepentingan pribadi atau kelompok. Solehudin memperingatkan agar jangan sampai Probolinggo menjadi tidak kondusif akibat ambisi segelintir individu.
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Reshuffle
Lebih lanjut, Aliansi Masyarakat Probolinggo meminta Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk melakukan evaluasi dan reshuffle struktur Satgas, terutama bagi pengurus yang berasal dari luar OPD dan telah memicu kegaduhan di media sosial.
“Jika tidak segera dikaji dan diperbaiki, kami khawatir Probolinggo akan terus berada dalam konflik yang tidak perlu. Jangan sampai Satgas ini menjadi alat politik atau panggung pencitraan pribadi. Kalau hal ini dibiarkan, kami akan turun ke jalan menyuarakan keberatan kami,” ancam Solehudin.
Ia menegaskan bahwa aliansi terbuka terhadap partisipasi masyarakat dan lembaga mana pun dalam mendukung program pemerintah. Namun, partisipasi itu tidak boleh melampaui batas kewenangan atau melemahkan peran institusi resmi, dalam hal ini OPD.
“Kami sangat menghormati semangat pemerintah dalam memberantas peredaran miras. Tapi jangan sampai kesalahan dalam memilih dan menempatkan personel malah memperkeruh suasana,” tambahnya.
Respons Pemerintah: Akan Ditindaklanjuti
Sementara itu, Asisten I Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Hari, saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, menyampaikan bahwa masukan dari aliansi akan segera ditindaklanjuti.
“Insyaallah, masukan dari audiensi kemarin akan ditindaklanjuti, Pak Edi. Lebih lanjut akan dikoordinasikan oleh Pak Kasatpol PP,” ujarnya singkat. Saat dihubungi lebih lanjut, Hari mengaku masih ada agenda dan akan menghubungi kembali.
Kesimpulan
Aliansi Masyarakat Probolinggo secara tegas menyatakan dukungan terhadap pembentukan Satgas Miras oleh pemerintah daerah. Namun, mereka menuntut agar struktur dan pelaksana tugas dalam Satgas dievaluasi, khususnya bagi personel yang berasal dari luar OPD dan berpotensi mengganggu ketertiban serta keharmonisan pelaksanaan program pemerintah.
Aliansi menegaskan bahwa selama evaluasi tidak dilakukan, mereka siap menggelar aksi turun ke jalan sebagai bentuk protes terhadap ketidaktegasan pemerintah dalam merespons polemik ini.
(Edi D/Red)
