Depok – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tentang pentingnya konsep usaha Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Ia mengimbau Pemkot Depok agar mendampingi para pengurus Kopdeskel Merah Putih dalam menentukan arah unit usaha yang akan dikelola. Langkah ini juga membutuhkan peran aktif dari jajaran kelurahan.
“Tolong dibantu masing-masing koperasinya untuk disepakati unit usahanya arahnya ke mana dan didampingi bersama dinas [mengenai penguatan] kapasitas pengurusnya,” ujar Bima saat memberikan pengarahan kepada camat dan lurah se-Kota Depok di Kantor Wali Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), Selasa (10/6/2025).
Ia mengimbau agar proposal rencana pengelolaan Kopdeskel Merah Putih disusun dengan menjelaskan unit usaha yang akan dikelola. Dengan demikian, modal usaha yang dipinjamkan dapat dikelola dengan baik. Adapun besaran modal yang disalurkan akan disesuaikan dengan data yang diajukan.
Di sisi lain, Bima juga mendorong Pemkot Depok, termasuk jajaran kelurahannya, agar segera menyelesaikan Musyawarah Kelurahan Khusus (Muskelsus) untuk membentuk Kopdeskel Merah Putih. Bila tahapan itu diselesaikan, maka Provinsi Jabar akan menjadi salah satu daerah yang menuntaskan pembentukan Kopdeskel Merah Putih. Pasalnya, dari seluruh daerah di Jabar, hanya Kota Depok yang belum menyelesaikannya.
“Di Jawa Barat ini, coba tolong tampilkan datanya, tampilkan datanya, ini semua sudah 100 persen, kecuali, kecuali Kota Depok,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bima menjelaskan, Kopdeskel Merah Putih merupakan program strategis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pemerataan pembangunan hingga tingkat desa dan kelurahan. Kopdeskel Merah Putih tersebut rencananya akan diluncurkan secara serentak pada 12 Juli 2025.
“Dan mulai bergeraklah di situ [setelah diluncurkan]. Nah, berputar dan dibangunlah ekosistemnya nanti,” terangnya.
Turut hadir dalam forum tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Herman Suryatman, Wali Kota Depok Supian Suri, lurah dan camat se-Kota Depok, serta pejabat terkait lainnya.
Puspen Kemendagri
