Patrolihukum.net // Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memimpin Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), yang digelar di Plaza Gedung A, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Ribka membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang menekankan pentingnya memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Hal ini sejalan dengan salah satu butir prioritas pembangunan nasional dalam Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Mengapa ini menjadi prioritas? Karena kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah,” tegas Ribka dalam amanatnya.
Ia menjelaskan bahwa memperkokoh ideologi Pancasila berarti memastikan bahwa seluruh proses pembangunan bangsa bertumpu pada lima sila dasar negara, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Menurut Ribka, nilai-nilai tersebut sangat penting dalam menjawab berbagai tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari penyebaran paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga maraknya disinformasi di ruang digital. Untuk itu, ia mendorong semua pihak, khususnya jajaran Kemendagri dan BNPP, untuk terus merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan.
“Di dunia pendidikan, Pancasila harus menjadi napas dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga pendidikan perlu menjadi tempat tumbuhnya generasi cerdas, tangguh, dan berintegritas,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dalam lingkungan birokrasi dan pemerintahan, implementasi nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam pelayanan publik yang adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
“Di bidang ekonomi, pembangunan harus inklusif, tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Keadilan sosial harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan ekonomi,” tambahnya.
Tidak kalah penting, lanjut Ribka, ruang digital juga perlu dijaga dengan semangat Pancasila. Ia menyerukan pentingnya etika, toleransi, serta saling menghargai dalam berinteraksi di media sosial dan platform digital lainnya. Pegawai Kemendagri dan BNPP, menurutnya, harus menjadi garda terdepan dalam melawan hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi dengan memperkuat literasi digital dan semangat gotong royong.
“Mari kita jadikan Hari Lahir Pancasila ini bukan sekadar seremonial tahunan, tetapi momentum refleksi dan penguatan komitmen terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, kebijakan, dan ucapan kita sebagai cerminan semangat Pancasila,” pungkasnya.
Upacara ini diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kemendagri dan BNPP, sebagai wujud penghormatan serta penguatan semangat kebangsaan di tengah dinamika pembangunan nasional dan tantangan global.
(Puspen Kemendagri | Redaksi)
