Kota Denpasar | Tri Tito Karnavian mendorong penggabungan rapat kerja Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), serta Tim Pembina Posyandu sebagai upaya meningkatkan efisiensi anggaran. Gagasan tersebut disampaikan dalam kegiatan rapat penguatan tata kelola ketiga lembaga untuk wilayah Indonesia bagian tengah, Kamis (22/10), di Bali Sunset Road Convention Center, Kota Denpasar, Bali. Forum ini mempertemukan unsur dari tiga lembaga yang memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat, pembinaan keluarga, dan pelayanan Posyandu.
Tri hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Harian Dekranas sekaligus Ketua Umum TP PKK dan Tim Pembina Posyandu. Dalam kegiatan tersebut, ia menjelaskan bahwa rapat kerja ketiga lembaga untuk pertama kalinya diselenggarakan secara bersama dalam satu forum. Penggabungan agenda ini menjadi langkah untuk menyelaraskan kegiatan dan penggunaan sumber daya, termasuk anggaran, tanpa mengabaikan tugas serta tujuan masing-masing lembaga. Dengan koordinasi yang lebih terarah, pembahasan lintas lembaga dapat berlangsung dalam rangkaian kegiatan yang sama.
Menurut Tri, efisiensi penyelenggaraan perlu tetap disertai pembahasan yang bermakna. Penyatuan rapat bukan dimaksudkan untuk memangkas substansi, melainkan memungkinkan peserta membicarakan tata kelola dan agenda kerja secara lebih terpadu. Setiap lembaga tetap memiliki fokus dan tanggung jawab sendiri, sehingga kebutuhan pembahasan khusus dapat diperhatikan dalam forum tersebut. Harapannya, waktu dan biaya kegiatan dapat dikelola secara lebih efektif, sementara pertukaran pandangan peserta Dekranas, TP PKK, dan Tim Pembina Posyandu tetap berjalan. Format bersama ini juga membuka ruang bagi koordinasi yang lebih erat dalam mendukung program pemberdayaan di daerah. Rapat di Bali tersebut menjadi awal penerapan pendekatan satu forum bagi ketiga lembaga, dengan penekanan bahwa penghematan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas maupun makna pembahasan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka.
Penggabungan rapat Dekranas, PKK, dan Posyandu berangkat dari hubungan kelembagaan yang dekat dalam pelaksanaan tugas di daerah. Tri menjelaskan bahwa tanggung jawab pada ketiga organisasi tersebut dijalankan secara ex-officio oleh para pendamping kepala daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Karena para pengemban tanggung jawabnya memiliki keterkaitan yang sama, pembahasan dalam forum terpisah berpotensi menimbulkan pengulangan agenda atau menyulitkan penyelarasan langkah. Menyatukan waktu dan ruang koordinasi dipandang sebagai cara yang lebih praktis untuk mempertemukan pihak-pihak terkait, tanpa mengubah kedudukan organisasi masing-masing. Dengan demikian, dasar integrasi rapat adalah efisiensi tata kelola dan kesesuaian struktur pelaksana, bukan perubahan mandat kelembagaan.
Dalam forum bersama, setiap lembaga tetap dapat menyampaikan agenda, kebutuhan, dan perkembangan program sesuai bidangnya. Dekranas, PKK, dan Posyandu memiliki ruang lingkup serta sasaran kegiatan yang berbeda, sehingga penyatuan rapat tidak berarti menyamakan seluruh isi pembahasan. Pengaturan tersebut diharapkan memberi kesempatan bagi peserta untuk melihat keterkaitan antarkegiatan, mengidentifikasi hal yang perlu diselaraskan, dan memahami dukungan yang dapat diberikan oleh lembaga lain. Pembahasan tetap dapat dibagi menurut topik, sementara informasi lintas program disampaikan dalam satu rangkaian koordinasi. Cara ini menjaga kekhasan peran masing-masing sekaligus mengurangi hambatan komunikasi yang mungkin muncul ketika koordinasi berlangsung melalui banyak forum terpisah.
Harapannya, penyelarasan tersebut membantu pelaksanaan program menjadi lebih terarah dan koordinasi antarlembaga lebih efektif, dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Pertemuan bersama dapat menjadi sarana untuk menyamakan pemahaman mengenai prioritas, menyampaikan arahan, serta menindaklanjuti kebutuhan daerah secara lebih terhubung. Namun, hasil yang diharapkan bukanlah peleburan fungsi Dekranas, PKK, dan Posyandu menjadi satu lembaga. Masing-masing tetap menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya, dengan susunan kerja serta fokus kegiatan yang telah ditetapkan. Integrasi terbatas pada forum dan proses koordinasi agar tata kelola lebih efisien, komunikasi lebih konsisten, dan pelaksanaan tugas dapat saling mendukung tanpa menghapus identitas kelembagaan.
Dalam forum yang sama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Gizi Nasional menyampaikan strategi penguatan regulasi serta dukungan penganggaran daerah. Penyampaian ini menempatkan aspek kebijakan dan pembiayaan sebagai bagian penting dari pembahasan mengenai keberlanjutan kegiatan Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu. Kehadiran unsur kementerian dan lembaga tersebut juga menunjukkan bahwa upaya menjaga kesinambungan program memerlukan perhatian lintas bidang, termasuk dukungan pemerintah daerah. Dengan demikian, rapat tidak hanya menjadi ruang koordinasi antarpihak, tetapi juga forum untuk menegaskan perlunya landasan regulasi dan dukungan anggaran yang memadai agar pelaksanaan kegiatan dapat terus berjalan sesuai kebutuhan di berbagai wilayah.
Penguatan regulasi diharapkan dapat membantu memberi kepastian bagi penyelenggaraan program di daerah. Di sisi lain, dukungan penganggaran daerah menjadi salah satu perhatian agar kegiatan yang dijalankan tidak terhenti dan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kedua hal tersebut dibahas dalam kaitannya dengan peran Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu, yang memiliki ruang kerja dan kontribusi masing-masing. Melalui pembahasan bersama, para pihak dapat melihat pentingnya dukungan kebijakan dan pembiayaan sebagai unsur yang saling terkait. Namun, penyampaian tersebut tidak merinci bentuk regulasi maupun skema anggaran tertentu. Penekanan utamanya adalah memastikan dukungan yang diperlukan tersedia bagi pelaksanaan program di berbagai daerah.
Keberlanjutan program menjadi penting agar kegiatan Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu dapat berjalan optimal sesuai konteks dan kebutuhan masing-masing daerah. Dukungan regulasi dan penganggaran yang disampaikan dalam forum itu menjadi bagian dari upaya menunjang tujuan tersebut. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat perhatian terhadap kesinambungan pelaksanaan program, tanpa mengabaikan perbedaan kondisi di tiap wilayah. Dengan membahas aspek tersebut dalam satu forum, para pemangku kepentingan memiliki kesempatan untuk menyelaraskan pemahaman mengenai pentingnya dukungan yang berkelanjutan. Ke depan, perhatian terhadap landasan kebijakan dan penganggaran daerah dapat membantu menjaga agar program-program tersebut tetap terlaksana dan memberi manfaat secara optimal.
Tri menegaskan bahwa penggabungan rapat Dekranas, PKK, dan Posyandu tidak semata-mata ditujukan untuk menghemat anggaran atau menyatukan agenda organisasi. Efisiensi menjadi salah satu manfaat, tetapi nilai penting forum bersama juga terletak pada kesempatan untuk bertukar pandangan, menyelaraskan perhatian, dan merumuskan langkah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan komunikasi yang lebih terarah, organisasi dapat mengenali persoalan yang saling berkaitan dan mempertimbangkan cara kerja yang lebih responsif. Karena itu, pertemuan terpadu diharapkan menjadi ruang kerja yang menghasilkan gagasan, bukan sekadar rangkaian agenda administratif. Pembahasan bersama dapat membantu pengurus melihat hubungan kegiatan pemberdayaan perajin, penguatan keluarga, serta layanan yang dekat dengan warga. Keterhubungan tersebut penting agar setiap program memiliki tujuan yang jelas dan dapat menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara lebih tepat.
Dalam forum itu, Tri berharap muncul inovasi serta program yang relevan dengan keadaan dan kebutuhan warga. Gagasan yang dibahas perlu diarahkan pada manfaat yang dapat dirasakan, bukan hanya pada pelaksanaan kegiatan atau pemenuhan agenda organisasi. Perencanaan yang memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat akan membantu pengurus menentukan prioritas dan menyusun kegiatan yang lebih bermakna. Selain itu, pertukaran pengalaman antarlembaga dapat membuka ruang bagi pendekatan yang lebih sesuai dengan kondisi di daerah. Setiap pihak membawa perhatian dan peran masing-masing, sehingga kolaborasi dapat memperkaya pembahasan tanpa menghilangkan kekhasan tugas organisasi. Dengan menyatukan perspektif, forum diharapkan mampu mendorong program yang memberi dampak nyata bagi kesejahteraan, sekaligus memperkuat keterhubungan kegiatan organisasi dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Manfaat program menjadi ukuran penting dalam mempertimbangkan arah kerja bersama.
Tri juga.
Baca juga: Sinergi Bank Jatim dan DJKN untuk Efisiensi Penyelesaian Aset
