Jakarta | Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti besarnya kebutuhan hunian layak di Indonesia. Ia menyebut sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di rumah yang kondisinya tidak layak. Pernyataan tersebut menggambarkan persoalan perumahan yang masih dihadapi banyak keluarga, baik terkait ketiadaan tempat tinggal milik sendiri maupun mutu bangunan yang belum memenuhi kelayakan. Angka yang disampaikan Tito merupakan perkiraan, bukan rincian jumlah yang disertai penjelasan metode penghitungan dalam informasi yang tersedia.
Tito menyampaikan pernyataan itu saat meninjau kegiatan bedah rumah di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi konteks bagi sorotannya terhadap kebutuhan perbaikan hunian. Dalam kesempatan itu, ia mengaitkan program bedah rumah dengan persoalan lebih luas, yakni masih banyaknya keluarga yang belum mempunyai tempat tinggal atau menetap di rumah yang tidak layak. Namun, keterangan yang tersedia tidak menjelaskan apakah angka 30 juta keluarga mencakup seluruh wilayah dengan cakupan dan kategori yang sama.
Karena disebut sebagai perkiraan, angka tersebut perlu dipahami sesuai batas informasi yang disampaikan. Tidak terdapat rincian lebih lanjut mengenai sumber data, waktu pengumpulan, definisi rumah tidak layak, ataupun cara menghitung keluarga yang belum memiliki hunian. Dengan demikian, angka itu menunjukkan besarnya persoalan menurut Tito, tetapi belum dapat dibaca sebagai hasil pengukuran yang metodologinya dijabarkan secara terbuka dalam keterangan tersebut. Ketiadaan rincian ini juga berarti pembaca tidak dapat membandingkannya secara langsung dengan kategori atau pendataan perumahan lain tanpa informasi tambahan.
Meski demikian, pernyataan itu menempatkan akses terhadap hunian yang layak sebagai isu penting dalam agenda publik. Bedah rumah merupakan salah satu bentuk intervensi yang tampak dalam kunjungan tersebut, sementara skala kebutuhan yang disebut Tito menunjukkan tantangan yang jauh lebih besar. Informasi yang tersedia belum menguraikan sasaran, jumlah rumah yang diperbaiki, maupun langkah kebijakan lanjutan. Karena itu, pernyataan tersebut terutama memberi gambaran umum mengenai perkiraan kebutuhan, sekaligus menegaskan perlunya memahami kondisi keluarga yang belum memperoleh rumah layak dengan data dan penjelasan yang lebih terperinci.Menurut Tito Karnavian, Presiden Prabowo Subianto memahami bahwa persoalan perumahan merupakan kebutuhan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah rumah yang tersedia, tetapi juga dengan kelayakan hunian dan kemampuan masyarakat untuk mengakses tempat tinggal yang aman. Karena itu, kebijakan perumahan perlu ditangani secara terarah dan tidak sekadar menjadi bagian dari agenda pembangunan yang lebih luas.
Tito menilai keseriusan pemerintah tercermin dalam keputusan memisahkan urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Sebelumnya, kedua bidang itu berada dalam satu kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kini, urusan pekerjaan umum dan perumahan ditangani melalui kementerian yang berbeda. Perubahan struktur tersebut, menurut Tito, memberi ruang agar persoalan hunian memperoleh perhatian serta pengelolaan yang lebih khusus.
Pemisahan itu dimaksudkan untuk memusatkan tanggung jawab dan fokus kerja pada masing-masing sektor. Pekerjaan umum memiliki cakupan luas, seperti pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur, sedangkan perumahan membutuhkan penanganan tersendiri, mulai dari penyediaan rumah hingga upaya memperluas akses bagi masyarakat. Dengan pembagian tugas yang lebih jelas, pemerintah diharapkan dapat menyusun program, mengoordinasikan pelaksanaan, dan memantau hasil kebijakan perumahan secara lebih efektif. Menurut Tito, langkah tersebut menunjukkan bahwa isu hunian tidak dikesampingkan di tengah berbagai prioritas pembangunan nasional.
Tito juga mengaitkan pembentukan kementerian khusus dengan penugasan Menteri Perumahan. Ia menyebut posisi tersebut sebagai bagian dari upaya menjalankan program Presiden Prabowo, termasuk target pembangunan 3 juta rumah. Penugasan itu menempatkan agenda perumahan sebagai pekerjaan pemerintah yang membutuhkan perhatian langsung, koordinasi lintas pihak, dan tindak lanjut yang konsisten. Program tersebut diarahkan untuk memperluas ketersediaan hunian bagi masyarakat, terutama ketika masih banyak keluarga yang belum memiliki rumah layak. Dalam pandangan Tito, pemisahan kementerian dan penugasan menteri menjadi penanda kelembagaan bahwa pemerintah ingin menangani kebutuhan perumahan secara lebih fokus. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada pelaksanaan program, ketepatan sasaran, serta kemampuan pemerintah menjangkau keluarga yang membutuhkan hunian memadai di berbagai daerah Indonesia.
Tito menyebut pemerintah menargetkan pelaksanaan program bedah rumah sebanyak 450 ribu unit pada tahun ini. Sasaran tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang lebih layak, terutama bagi keluarga yang rumahnya membutuhkan perbaikan. Program ini mencakup pembenahan kondisi tempat tinggal agar lebih aman dan memadai untuk dihuni. Angka 450 ribu unit itu merupakan target tahun berjalan, bukan jumlah realisasi yang telah dipastikan tercapai.
Menurut Tito, Presiden menginginkan agar jumlah rumah yang ditangani melalui program tersebut dapat ditingkatkan pada tahun depan. Keinginan itu menunjukkan adanya dorongan untuk memperbesar jangkauan bantuan, sehingga lebih banyak keluarga berpeluang memperoleh perbaikan hunian. Namun, besaran target untuk periode berikutnya belum ditetapkan secara final. Pemerintah masih menghitung kebutuhan, kemampuan pelaksanaan, dan berbagai aspek lain yang berkaitan dengan peningkatan jumlah unit.
Tito menyampaikan bahwa skala program pada tahun depan bahkan berpotensi mencapai jutaan unit. Pernyataan tersebut menggambarkan arah keinginan Presiden, tetapi tidak dapat dipahami sebagai keputusan resmi mengenai target baru. Proses penghitungan masih berlangsung, sehingga angka jutaan unit tetap merupakan kemungkinan yang sedang dikaji. Penetapan target akan bergantung pada hasil pembahasan dan kesiapan untuk menjalankan program dalam cakupan yang lebih luas.
Pembedaan target tahun ini dan rencana tahun depan penting untuk memahami perkembangan program secara tepat. Sebanyak 450 ribu unit merupakan sasaran yang disebut untuk tahun berjalan, sedangkan peningkatan hingga jutaan unit masih berada dalam tahap perhitungan. Dengan demikian, informasi mengenai rencana tersebut belum berarti bahwa jumlah penerima atau rumah yang akan diperbaiki sudah ditentukan. Perkembangan lebih lanjut diperlukan sebelum pemerintah menyampaikan angka final.
Jika rencana peningkatan dapat diwujudkan, perluasan bedah rumah berpotensi membantu lebih banyak keluarga yang membutuhkan hunian layak. Meski demikian, pelaksanaan berskala besar juga memerlukan perencanaan yang matang, termasuk penentuan prioritas penerima, ketersediaan anggaran, kesiapan daerah, serta pengawasan pekerjaan. Sampai proses penghitungan selesai, target resmi untuk tahun depan belum dapat dipastikan. Karena itu, angka 450 ribu unit tetap menjadi acuan yang disebut untuk tahun ini, sementara kemungkinan jumlah jutaan unit masih menunggu pembahasan pemerintah lebih lanjut dan keputusan berikutnya.Tito menilai persoalan perumahan perlu mendapat perhatian serius karena hunian merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Ketersediaan tempat tinggal yang layak berkaitan erat dengan keamanan, kesehatan, dan kemampuan keluarga menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, upaya memperluas akses terhadap perumahan yang memadai tidak dapat dipandang sebagai agenda sektoral semata, melainkan sebagai bagian penting dari peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Tito menyampaikan dukungannya kepada Menteri Perumahan dalam menjalankan berbagai program. Dukungan ini, menurutnya, perlu diikuti kerja bersama agar kebijakan yang disusun dapat menjangkau keluarga yang membutuhkan. Persoalan hunian memiliki skala luas dan beragam, sehingga pelaksanaannya membutuhkan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat. Sinergi antarpihak diharapkan membantu mengidentifikasi kebutuhan, memperkuat pelaksanaan program, dan memastikan manfaatnya dirasakan secara lebih merata di berbagai wilayah.
Tito juga mendorong dukungan terhadap program Kementerian ATR/BPN berupa pemberian satu juta sertifikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
Baca juga: Duka Keluarga Sopir Truk di Bali Setelah Insiden Tragis
