Jakarta | Survei Parameter Politik Indonesia (PPI) menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Sebanyak 67,0 persen masyarakat menyatakan percaya pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya. Angka tersebut menggambarkan optimisme yang masih kuat terhadap kinerja pemerintahan, dengan sekitar dua dari tiga responden memberikan penilaian positif. Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menyampaikan hasil tersebut di Jakarta pada Minggu. Ia menyebut 67,0 persen masyarakat masih optimistis pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya.
Di sisi lain, survei yang sama mencatat 24,4 persen responden menyatakan tidak percaya bahwa pemerintah mampu menjalankan tugas dengan baik. Sementara itu, 8,6 persen responden tidak memberikan jawaban. Dengan demikian, pandangan masyarakat dalam survei ini tidak sepenuhnya seragam, meskipun kelompok yang percaya jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan kelompok yang tidak percaya. Porsi responden yang belum menyampaikan jawaban juga menjadi bagian dari gambaran hasil, tanpa dapat disamakan dengan sikap mendukung ataupun menolak. Ketiga persentase tersebut membentuk keseluruhan jawaban yang tercatat dalam survei PPI.
Temuan ini memberi gambaran mengenai tingkat keyakinan publik terhadap kemampuan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memenuhi tanggung jawabnya. Persentase kepercayaan dapat dibaca sebagai penilaian responden pada saat survei dilakukan, bukan sebagai jaminan bahwa seluruh kebijakan atau pelaksanaan tugas pemerintah telah dinilai berhasil. Hasil tersebut juga memperlihatkan adanya kelompok masyarakat yang masih menyimpan keraguan, sehingga angka optimisme perlu dipahami bersama dengan angka ketidakpercayaan dan mereka yang belum menjawab. Pernyataan Adi Prayitno menegaskan bahwa mayoritas masyarakat tetap memiliki harapan terhadap pelaksanaan kewajiban pemerintah. Karena itu, data survei ini menjadi salah satu ukuran untuk memahami persepsi publik, sementara dinamika penilaian masyarakat dapat berubah seiring perkembangan kinerja pemerintahan dan pengalaman warga terhadap kebijakan yang dijalankan.
Hasil survei PPI menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Sebanyak 65,2 persen memberikan penilaian positif, sementara 32,5 persen menyatakan tidak puas. Perbedaan kedua kelompok tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi publik terhadap presiden cenderung lebih banyak berada di sisi puas. Meski demikian, angka ini tetap menggambarkan pandangan responden yang disurvei pada periode tertentu, bukan penilaian yang selalu tetap sepanjang masa pemerintahan.
Temuan tersebut dapat dibaca sebagai gambaran penerimaan terhadap kinerja presiden, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan alasan di balik setiap jawaban. Responden mungkin menilai berbagai aspek, mulai dari kebijakan dan pelaksanaan program hingga komunikasi pemerintah. Tanpa rincian lebih lanjut mengenai pertimbangan yang digunakan, angka kepuasan sebaiknya dipahami sebagai ukuran umum atas penilaian masyarakat, bukan sebagai kesimpulan tentang dukungan terhadap satu kebijakan tertentu.
Untuk Wakil Presiden Gibran, survei mencatat tingkat kepuasan sebesar 49 persen. Sementara itu, 38,5 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerjanya. Dibandingkan penilaian terhadap Presiden Prabowo, proporsi responden yang puas kepada Gibran lebih rendah, dan jarak jawaban puas serta tidak puas juga lebih tipis. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap kedua pemimpin tidak sepenuhnya seragam, sehingga penilaian terhadap masing-masing jabatan perlu dibahas secara terpisah.
Angka kepuasan terhadap presiden dan wakil presiden tidak boleh disamakan dengan tingkat kepercayaan kepada pemerintahan secara keseluruhan. Ketiganya merupakan ukuran yang berbeda: kepuasan menilai kinerja pemimpin tertentu, sedangkan kepercayaan dapat mencakup pandangan lebih luas terhadap institusi dan arah pemerintahan. Karena itu, hasil mengenai Prabowo dan Gibran perlu ditempatkan sesuai pertanyaan surveinya. Pembacaan yang cermat membantu menghindari kesimpulan berlebihan dan memberi ruang bagi perbedaan pengalaman serta penilaian di responden.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai hasil survei mengenai pemerintahan Prabowo-Gibran perlu dibaca sebagai catatan untuk meningkatkan kinerja bersama. Menurutnya, angka kepuasan yang tercatat belum mencapai tingkat yang diharapkan, sehingga pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk memperkuat penilaian publik terhadap kinerja presiden maupun wakil presiden. Penilaian ini disampaikan dengan merujuk langsung pada hasil pengukuran survei, bukan sebagai kesimpulan mengenai faktor tertentu di balik respons para responden.
Survei PPI mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto sebesar 65,2 persen. Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat sebesar 49 persen. Kedua angka tersebut menggambarkan penilaian responden terhadap masing-masing pemimpin, dengan tingkat kepuasan terhadap presiden lebih tinggi daripada terhadap wakil presiden. Adi menekankan bahwa capaian itu perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan secara bersama-sama.
Target yang disampaikan Adi adalah mengembalikan tingkat kepuasan ke atas 70 persen. Untuk mencapai sasaran tersebut, ia menilai peningkatan kinerja perlu dilakukan secara kolektif, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak atau satu jabatan. Pernyataan itu menempatkan kerja bersama sebagai hal penting dalam merespons hasil survei. Angka 65,2 persen dan 49 persen menjadi ukuran yang tersedia saat ini, sementara target di atas 70 persen menunjukkan tingkat kepuasan yang ingin dicapai kembali.
Catatan PPI tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan alasan di balik perbedaan tingkat kepuasan atau faktor yang membentuk penilaian responden. Fokus penilaian Adi adalah perlunya peningkatan kinerja bersama agar kepuasan publik dapat kembali melampaui 70 persen. Dengan demikian, hasil survei dapat dipahami sebagai gambaran tingkat kepuasan yang tercatat sekaligus pengingat bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk terus memperbaiki kinerja. Penekanan pada upaya bersama menjaga agar perhatian tertuju pada langkah peningkatan, tanpa menyimpulkan penyebab yang tidak disampaikan dalam sumber.
Survei PPI mengenai pandangan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencakup penduduk berusia minimal 17 tahun atau mereka yang telah menikah. Kriteria tersebut menjadi dasar untuk menentukan siapa yang dapat diwawancarai sebagai responden. Dengan cakupan ini, survei melibatkan kelompok masyarakat yang memenuhi ketentuan usia atau status perkawinan, bukan hanya warga yang telah mencapai usia 17 tahun. Informasi mengenai responden dan rancangan pengumpulan data penting untuk memahami ruang lingkup temuan yang disampaikan.
PPI menggunakan metode multistage random sampling atau pengambilan sampel acak bertahap. Rancangan ini menempatkan pemilihan sampel dalam beberapa tahapan, dengan sebaran lokasi yang telah ditentukan. Target survei adalah 1.200 responden. Mereka direncanakan tersebar di 38 provinsi, 116 kabupaten/kota, 120 kecamatan, serta 120 desa/kelurahan. Angka-angka tersebut menggambarkan cakupan geografis yang dituju dalam pelaksanaan survei, dari tingkat provinsi hingga desa atau kelurahan. Penyebaran lintas wilayah dimaksudkan agar pengumpulan pendapat tidak terpusat pada satu lokasi saja.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka, yang berlangsung pada 26 September hingga 6 Oktober 2026. Dengan demikian, informasi yang dihimpun berasal dari percakapan langsung pewawancara dan responden dalam rentang waktu tersebut. Periode pelaksanaan ini menjadi konteks waktu bagi pembacaan hasil survei, karena jawaban mencerminkan pandangan responden ketika wawancara dilaksanakan. Metode, kriteria responden, jumlah target, dan sebaran wilayah merupakan unsur dasar untuk menjelaskan bagaimana survei diselenggarakan. Rincian tersebut juga membantu pembaca membedakan target sampel dan cakupan lokasi dari kesimpulan tentang sikap publik. Uraian metodologis ini menjelaskan kerangka pelaksanaan, tanpa menambahkan informasi yang tidak tercantum mengenai tingkat respons, margin of error, pembobotan, atau jumlah akhir wawancara yang berhasil diselesaikan. Karena itu, angka 1.200 perlu dipahami sebagai target responden sebagaimana disebutkan dalam rancangan survei, sementara jadwal dan lokasi menunjukkan waktu serta wilayah pelaksanaannya.
Baca juga: Apresiasi Prabowo terhadap Gubernur DKI Jakarta | Purbaya Dicopot Prabowo, Ucapannya Soal “Negara Bukan Ladang Jarahan” Kembali Viral
