JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Ryan Kurnia Ar-Rahman, menilai subsidi bagi PT Transportasi Jakarta tidak semata-mata merupakan beban anggaran daerah. Menurutnya, dukungan pembiayaan tersebut perlu dipandang sebagai investasi strategis untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan transportasi yang aman, terjangkau, dan dapat diandalkan. Pandangan itu disampaikan Ryan dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis, setelah pembahasan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta menyoroti rencana pengembangan rute angkutan perairan Transjakarta menuju wilayah Kepulauan Seribu.
Ryan menjelaskan, subsidi memiliki peran penting dalam menjaga tarif transportasi publik agar tetap berada dalam jangkauan berbagai kelompok masyarakat. Tanpa dukungan pemerintah daerah, biaya operasional yang mencakup pengelolaan armada, pemeliharaan sarana, pengembangan halte, serta peningkatan kualitas layanan berpotensi mendorong kenaikan tarif. Kondisi tersebut dapat mengurangi minat warga menggunakan transportasi umum dan memperbesar ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
Dalam kerangka yang lebih luas, pembiayaan layanan Transjakarta juga berkaitan dengan produktivitas ekonomi Jakarta. Akses transportasi yang terjangkau membantu pekerja mencapai pusat kegiatan dengan biaya dan waktu yang lebih efisien, sekaligus membuka peluang mobilitas bagi pelajar, pelaku usaha, serta masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota. Karena itu, subsidi dinilai memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang melampaui perhitungan pendapatan operasional semata.
Pengembangan layanan antardaerah, termasuk rencana konektivitas melalui jalur perairan menuju Kepulauan Seribu, menunjukkan bahwa peran Transjakarta terus berkembang. Layanan tersebut berpotensi memperluas akses warga terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Ryan menekankan bahwa kebijakan subsidi harus disertai perencanaan yang terukur, pengawasan anggaran, serta evaluasi kinerja agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat Jakarta dan wilayah penyangga.
Ryan menilai pengembangan Transjakarta sebagai perusahaan perseroan daerah tidak boleh menggeser mandat utamanya sebagai penyedia layanan publik. Perubahan bentuk kelembagaan dapat memperkuat kapasitas perusahaan dalam mengelola aset, membangun kemitraan, dan mengembangkan sumber pendapatan, tetapi seluruh langkah tersebut harus tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat. Prinsip keterjangkauan tarif, keselamatan, kenyamanan, keterhubungan antarmoda, serta akses bagi kelompok rentan perlu menjadi dasar dalam setiap kebijakan ekspansi, termasuk ketika layanan diperluas ke angkutan perairan.
Dalam pandangan Fraksi Gerindra, Jakarta memiliki pengalaman panjang dalam merencanakan dan mengelola transportasi massal. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal penting untuk memperluas kerja sama interkoneksi lintas provinsi, terutama dengan wilayah penyangga yang memiliki hubungan mobilitas erat dengan Ibu Kota. Pengetahuan mengenai integrasi rute, sistem pembayaran, standar pelayanan, serta pengelolaan lalu lintas penumpang dapat digunakan untuk membangun jaringan yang lebih luas dan efisien. Kerja sama antardaerah juga perlu disusun secara setara agar manfaatnya dirasakan pengguna, bukan semata-mata berorientasi pada penguatan bisnis perusahaan.
Arah tersebut sejalan dengan dukungan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rapat paripurna sebelumnya pada Rabu, 7 Oktober, terhadap pengembangan angkutan perairan yang terintegrasi dan inklusif. Angkutan sungai, kanal, maupun perairan lainnya dapat menjadi pilihan tambahan untuk mengurangi beban jalan sekaligus membuka akses menuju kawasan yang belum terlayani secara optimal. Integrasi dengan Transjakarta harus mencakup jadwal, halte atau dermaga, informasi perjalanan, tarif, dan aspek keselamatan. Dukungan tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta sebagaimana disampaikan dalam sumber menunjukkan adanya pijakan politik yang kuat. Namun, dukungan itu perlu diterjemahkan melalui perencanaan matang, pengawasan terbuka, serta evaluasi berkala agar ekspansi layanan tetap berorientasi pada kepentingan publik.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai pengembangan layanan angkutan perairan merupakan kebutuhan mendesak, terutama untuk memperkuat konektivitas menuju Kepulauan Seribu. Wilayah kepulauan memiliki karakter geografis yang berbeda dari kawasan daratan Jakarta. Jarak antarpulau, keterbatasan pilihan transportasi, serta ketergantungan pada kondisi cuaca dapat membuat mobilitas warga dan distribusi kebutuhan sehari-hari berlangsung lebih lambat dan mahal.
Dengan layanan laut yang terencana, pemerintah berharap keterisolasian sejumlah wilayah dapat dikurangi. Konektivitas yang lebih baik akan memudahkan masyarakat mengakses pendidikan, fasilitas kesehatan, pusat administrasi, dan berbagai pelayanan publik lainnya. Kehadiran angkutan perairan yang aman serta memiliki jadwal dan tarif yang jelas juga dapat memperluas pemerataan akses, sehingga warga Kepulauan Seribu memperoleh kesempatan mobilitas yang lebih setara dengan masyarakat di wilayah daratan.
Penguatan transportasi laut dipandang memiliki dampak ekonomi yang lebih luas. Arus penumpang yang lebih lancar dapat mendukung kegiatan perdagangan, perikanan, pariwisata, dan usaha mikro milik masyarakat setempat. Pelaku usaha akan lebih mudah mengirim barang, menerima pasokan, serta menjangkau konsumen dari pulau lain. Dalam jangka panjang, konektivitas tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tanpa mengabaikan kebutuhan perlindungan lingkungan dan keselamatan pelayaran.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji sejumlah pilihan kelembagaan dan pembiayaan agar ekspansi layanan perairan tidak menurunkan kualitas layanan utama Transjakarta di darat. Kajian itu penting karena pengoperasian rute laut membutuhkan perencanaan armada, tenaga kerja, pemeliharaan, standar keselamatan, serta pengelolaan subsidi yang berbeda. Efisiensi harus dicapai tanpa mengorbankan ketepatan waktu, kenyamanan, dan keandalan transportasi bus yang telah digunakan banyak warga.
Pramono menyebut pembentukan anak usaha sebagai salah satu alternatif penting yang dapat dipertimbangkan. Skema tersebut perlu dikaji secara terbuka, termasuk dari sisi manfaat, risiko, kebutuhan anggaran, dan hubungan pengelolaannya dengan Transjakarta. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan serta pengawasan publik menjadi syarat penting agar perluasan layanan benar-benar menjawab kebutuhan warga, dikelola secara akuntabel, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi Kepulauan Seribu.
Perkembangan jumlah pelanggan menunjukkan bahwa Transjakarta semakin berperan dalam mendukung mobilitas masyarakat. Berdasarkan data eksekutif, jumlah pelanggan telah mencapai 329,2 juta orang hingga triwulan III 2026. Angka tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan terhadap layanan angkutan umum yang terjangkau, terintegrasi, dan mampu menjangkau berbagai pusat kegiatan. Dengan mempertimbangkan tren perjalanan serta peningkatan penggunaan layanan pada periode berikutnya, jumlah penumpang Transjakarta diproyeksikan mencapai 438,5 juta orang hingga akhir 2026.
Pemerintah daerah memandang pergerakan masyarakat di wilayah aglomerasi tidak semestinya dibatasi oleh batas administratif. Aktivitas warga berlangsung lintas kota dan kabupaten, baik untuk bekerja, belajar, maupun mengakses layanan publik. Karena itu, penguatan layanan Transjabodetabek akan terus menjadi bagian dari strategi memperluas konektivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Ketersediaan angkutan umum yang menjangkau wilayah sekitar Jakarta diharapkan dapat membantu mengendalikan kepadatan lalu lintas, meningkatkan efisiensi perjalanan, serta mendukung perbaikan kualitas jalan di Jakarta dan daerah penyangga.
Sejalan dengan arah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan dan manajemen Transjakarta masih mematangkan kajian teknis untuk memastikan pengembangan konektivitas aglomerasi dapat dilaksanakan secara bertahap. Kajian itu mencakup kesiapan armada perairan, kebutuhan infrastruktur pendukung, pola operasi, integrasi antarmoda, serta aspek keselamatan dan pelayanan penumpang. Penyempurnaan regulasi juga menjadi perhatian agar seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga operasional, memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan persiapan yang menyeluruh, perluasan layanan diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah pelanggan, tetapi juga membentuk sistem transportasi regional yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan. 9 kunjungan














