Jakarta | Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa mekanisme pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) tidak mengalami perubahan. Gaji para abdi negara tetap ditransfer langsung ke rekening masing-masing, sebagaimana mekanisme yang selama ini digunakan. Dengan demikian, pembayaran tidak akan dialihkan atau disalurkan melalui koperasi. Penegasan ini menjawab perhatian yang muncul seiring adanya wacana mengenai kemungkinan pembayaran gaji ASN melalui lembaga tersebut. Pemerintah memastikan alur pembayaran tetap dilakukan secara langsung kepada pegawai yang berhak menerima gaji, tanpa perantara koperasi.
Pernyataan itu disampaikan Suahasil ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai wacana pembayaran gaji ASN lewat koperasi. Ia memberikan penjelasan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, pokok yang ditegaskan adalah bahwa sistem pembayaran gaji tidak berubah: dana masuk ke rekening masing-masing ASN. Keterangan itu sekaligus memperjelas posisi pemerintah di tengah pembicaraan mengenai gagasan penyaluran gaji melalui koperasi. Suahasil tidak menyatakan adanya perubahan pada mekanisme yang berlaku, sehingga pembayaran tetap mengacu pada cara transfer langsung ke rekening pegawai.
Kepastian tersebut penting bagi ASN yang membutuhkan informasi jelas mengenai penerimaan gaji, terutama ketika muncul pembahasan tentang kemungkinan penggunaan jalur pembayaran lain. Berdasarkan penjelasan Suahasil, koperasi bukan saluran untuk menyalurkan gaji pegawai negeri, dan hak pembayaran tetap diterima langsung melalui rekening masing-masing. Karena itu, wacana yang ditanyakan kepada Menteri Keuangan tidak berarti bahwa pemerintah telah mengubah tata cara pembayaran. Hingga pernyataan tersebut disampaikan, pesan pemerintah berfokus pada kesinambungan mekanisme yang ada. ASN tetap menerima gaji melalui transfer langsung, sementara isu pembayaran lewat koperasi hanya menjadi konteks pertanyaan yang dijawab Suahasil, bukan perubahan kebijakan pembayaran yang diumumkan pemerintah.
Wacana koperasi menyalurkan gaji pegawai negeri dan pembayaran pensiun menjadi perhatian setelah disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Gagasan itu bukan berarti mekanisme pembayaran telah ditetapkan atau akan segera berubah. Ferry menjelaskan bahwa rencana tersebut masih berada dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan. Karena itu, penyampaian wacana ini perlu dipahami sebagai upaya yang sedang dikaji, bukan keputusan mengenai jalur pencairan gaji aparatur sipil negara maupun pensiun.
Dalam keterangan yang dikutip pada Selasa (6/10/2026), Ferry menyampaikan bahwa rencana penyaluran tersebut masih dibahas bersama Kementerian Keuangan. Pokok pernyataannya menunjukkan bahwa pelaksanaan gagasan itu memerlukan pembahasan antarkementerian terlebih dahulu. Belum ada rincian lebih lanjut dalam keterangan tersebut mengenai bentuk kerja sama, jadwal, ataupun tata cara yang mungkin digunakan. Dengan demikian, inti informasi yang dapat disampaikan adalah bahwa rencana itu belum menjadi ketentuan yang berlaku.
Arah gagasan yang disampaikan Ferry adalah menjadikan koperasi sebagai unit layanan jasa pembayaran. Dalam kerangka itu, koperasi dibayangkan menjalankan fungsi layanan pembayaran, sementara mekanisme konkretnya masih menjadi bagian dari pembahasan. Penyebutan fungsi tersebut tidak dengan sendirinya berarti koperasi telah ditetapkan sebagai penyalur gaji atau pensiun, dan juga tidak menjelaskan perubahan terhadap proses yang saat ini berjalan. Penilaian atas kemungkinan pelaksanaannya masih bergantung pada hasil pembahasan dengan Kementerian Keuangan.
Konteks ini penting karena rencana mengenai layanan pembayaran koperasi berbeda dari keputusan resmi tentang penyaluran penghasilan ASN. Pernyataan Ferry menerangkan arah wacana dan status pembahasannya, bukan pengumuman bahwa gaji pegawai negeri akan dialihkan ke koperasi. Selama belum ada keputusan atau penjelasan resmi mengenai perubahan mekanisme, informasi yang tersedia terbatas pada adanya rencana yang sedang dibicarakan. Dengan membaca keterangan tersebut secara proporsional, publik dapat membedakan gagasan pengembangan layanan koperasi dari kebijakan pembayaran yang telah ditetapkan pemerintah.
Ferry menjelaskan bahwa gagasan mengenai keterlibatan koperasi dalam layanan keuangan diarahkan untuk memperkuat pelayanan koperasi kepada masyarakat. Koperasi diharapkan dapat memberikan akses yang lebih luas, menjangkau kebutuhan anggota maupun warga, serta menyediakan layanan yang sesuai dengan karakteristik komunitas setempat. Penguatan tersebut dipandang penting agar koperasi tidak hanya menjadi wadah usaha bersama, tetapi juga mampu berperan lebih besar dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan layanan yang semakin baik, masyarakat dapat memiliki pilihan lembaga keuangan yang beragam sesuai kebutuhan dan kondisi mereka.
Alasan lain yang disampaikan Ferry ialah meningkatkan daya saing koperasi dengan perbankan. Persaingan ini, menurut gagasan yang ia paparkan, perlu didukung oleh kelembagaan dan aturan yang memadai sehingga koperasi dapat mengembangkan layanan secara lebih profesional. Penguatan tata kelola dan perlindungan bagi pengguna layanan menjadi bagian yang relevan dalam pembahasan tersebut. Namun, rencana itu masih berupa gagasan yang berkaitan dengan pembentukan kerangka hukum baru; bukan kebijakan yang telah berlaku. Karena itu, penyebutan rencana tersebut perlu dibaca sebagai bagian dari agenda legislasi yang masih berjalan.
Gagasan itu menjadi bagian dari Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang sedang dibahas di DPR. Ferry menyebut rancangan tersebut memuat rencana pembentukan badan pengawas koperasi yang berada di luar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia juga menjelaskan adanya usulan fungsi baru bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yakni melindungi simpanan masyarakat di koperasi. Kedua hal itu menunjukkan bahwa pembahasan tidak hanya menyangkut peningkatan layanan, tetapi juga pengawasan dan perlindungan dana. Meski demikian, ketentuan mengenai badan pengawas maupun peran LPS tersebut belum dapat dianggap sebagai aturan yang disahkan. Rumusan akhirnya masih bergantung pada proses pembahasan di DPR, termasuk kemungkinan perubahan terhadap isi rancangan sebelum menjadi undang-undang. Masyarakat perlu membedakan rencana dalam RUU dan ketentuan yang sudah resmi berlaku, terutama ketika menilai bentuk perlindungan simpanan dan tata kelola koperasi di masa mendatang.
Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menyampaikan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan resmi mengenai perluasan jalur pembayaran gaji dan pensiun aparatur sipil negara (ASN). Dengan demikian, rencana yang tengah dibicarakan untuk melibatkan koperasi belum dapat dipahami sebagai kebijakan yang sudah disetujui atau mulai diterapkan. Pembayaran gaji ASN tetap mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku, sementara pembahasan mengenai kemungkinan saluran tambahan masih berada pada tahap upaya.
Zabadi menjelaskan, Kementerian Koperasi sedang mengupayakan agar koperasi dapat menjadi mitra dalam pembayaran gaji pensiunan ASN atau pegawai negeri sipil (PNS). Dalam skema yang diharapkan tersebut, koperasi berpotensi menjalankan fungsi sebagai saluran layanan pembayaran, sebagaimana PT Pos dan bank yang selama ini menjadi mitra pembayaran. Namun, penyebutan koperasi sebagai calon mitra tidak berarti lembaga koperasi telah ditetapkan untuk menyalurkan gaji atau pensiun. Usulan itu masih perlu dibedakan dari keputusan pemerintah yang bersifat resmi.
Perbedaan upaya kementerian dan keputusan pemerintah menjadi penting dalam memahami perkembangan rencana tersebut. Kementerian Koperasi dapat mendorong pembahasan dan mengupayakan peluang kemitraan, tetapi penetapan jalur pembayaran memerlukan keputusan resmi. Sebelum keputusan itu ada, belum terdapat kepastian bahwa koperasi akan ditambahkan sebagai saluran pembayaran bagi pensiunan ASN atau PNS. Karena itu, keterangan mengenai rencana tersebut menggambarkan langkah yang sedang diperjuangkan, bukan perubahan mekanisme yang telah berlaku.
Ahmad Zabadi memberikan keterangan itu pada Kamis (8/10/2029). Ia menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan keputusan resmi tentang perluasan jalur pembayaran gaji dan pensiun ASN. Pada saat yang sama, Kementerian Koperasi tetap mengupayakan peran koperasi sebagai mitra pembayaran bagi pensiunan, sejajar dengan PT Pos dan bank. Sampai ada penetapan formal, upaya tersebut masih merupakan rencana yang sedang didorong, sedangkan kepastian mengenai pelaksanaannya belum tersedia.
Baca juga: Persib Melawan FC Seoul: Saksikan Pertandingannya Secara Langsung | Peduli Korban Kebakaran, Kodim 1002/HST Turun Langsung Bersihkan Puing di Tabu Darat | KAPOLDA KEPRI TEGASKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KONFLIK SETOKOK
