Batu Bara, Patrolihukum.net – Dugaan praktik pembajakan produksi Crude Palm Oil (CPO) milik PTPN IV Regional II Unit PKS Tinjowan semakin menguat. Fakta terbaru yang ditemukan tim investigasi Media Indonesia Maju menyingkap adanya dugaan keterlibatan oknum berpangkat jenderal di institusi Polri. Skandal ini tak hanya menimbulkan kerugian ekonomi yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah per bulan, tetapi juga mencoreng kepercayaan publik terhadap integritas aparat penegak hukum.
Pada Rabu (10/9/2025), tim investigasi membuntuti mobil tangki pengangkut CPO yang keluar dari pabrik PKS Tinjowan. Alih-alih menuju jalur distribusi resmi, kendaraan itu berbelok ke sebuah gudang di kawasan Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Gudang tersebut disebut-sebut memiliki kaitan dengan seorang perwira tinggi Polri berpangkat jenderal yang bertugas di Mabes Polri.
Diamnya Aparat dan Manajemen
Demi memastikan kebenaran temuan di lapangan, awak media mencoba mengonfirmasi kepada Kapolres Batu Bara, AKBP Doly Nelson H.H. Nenggolan S.H., M.H. Namun, pesan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp tidak kunjung direspons.
Keesokan harinya, Kamis (11/9/2025), wartawan mendatangi langsung kantor PKS Tinjowan. Sayangnya, manajemen enggan memberikan keterangan dan memilih menutup diri dari publikasi. Hal ini menambah daftar panjang tanda tanya soal transparansi pengelolaan BUMN perkebunan tersebut.
Tak tinggal diam, bukti berupa rekaman video dan titik koordinat lokasi gudang penyimpanan ilegal itu disampaikan langsung kepada Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Pebruanto, serta Direktur Utama PTPN IV Regional II, Jatmiko Krisna Sentosa. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari keduanya.
Mafia CPO Diduga Kebal Hukum
Praktik dugaan pembajakan produksi CPO di wilayah hukum Polres Batu Bara seolah berlangsung tanpa hambatan. Fakta bahwa tidak ada tindakan tegas hingga kini memunculkan kecurigaan publik: apakah benar jaringan mafia CPO ini mendapat perlindungan dari pihak tertentu sehingga terkesan kebal hukum?
Pengamat kebijakan publik menilai, jika dugaan keterlibatan aparat benar adanya, maka kasus ini berpotensi menjadi skandal nasional. Selain merugikan keuangan negara, praktik tersebut dapat merusak tatanan hukum dan memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Kontrol Sosial dan Tuntutan Transparansi
Sebagai perusahaan BUMN, PTPN IV seharusnya menerapkan prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel. Penolakan untuk memberikan keterangan justru menimbulkan persepsi negatif bahwa manajemen terlibat atau setidaknya mengetahui praktik ilegal tersebut.
Media Indonesia Maju menegaskan akan terus melakukan penelusuran dan pemantauan kasus ini. Sebagai bentuk kontrol sosial, publik berhak tahu siapa yang diuntungkan dari praktik pembajakan CPO, siapa yang dirugikan, dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab.
Hingga saat ini, kasus dugaan pembajakan CPO PTPN IV Tinjowan masih menyisakan banyak misteri. Namun yang jelas, jika praktik ini benar terbukti melibatkan oknum aparat berpangkat jenderal, maka Indonesia menghadapi persoalan serius terkait mafia sumber daya alam yang beroperasi dengan jaring pengaruh di tubuh institusi negara.
(Edi D/PRIMA)
