Pekanbaru | Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka mulai Senin, 19 Oktober 2026. Kebijakan ini berlaku bagi peserta didik jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), termasuk sekolah negeri, swasta, serta satuan pendidikan sederajat. Dengan keputusan tersebut, kegiatan belajar di sekolah kembali dilaksanakan setelah sebelumnya disesuaikan sebagai respons terhadap kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
Pengumuman disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru, Abdul Jamal, di Pekanbaru pada Minggu, 18 Oktober 2026. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor B-400.3.1/Disdik/45/2026 tentang penyesuaian kegiatan pembelajaran di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Surat edaran itu menjadi dasar bagi sekolah untuk menerapkan kembali kegiatan belajar secara langsung sesuai kebijakan terbaru pemerintah kota.
Pemberlakuan kembali tatap muka dilakukan seiring membaiknya kualitas udara di Pekanbaru. Perubahan kondisi tersebut memungkinkan kegiatan pendidikan di sekolah kembali berlangsung, sekaligus memberi kepastian kepada peserta didik, orang tua, dan tenaga pendidik mengenai pola pembelajaran yang berlaku mulai Senin. Seluruh sekolah pada jenjang yang tercakup diharapkan mengikuti ketentuan dalam surat edaran, baik satuan pendidikan yang dikelola pemerintah maupun pihak swasta.
Meski pembelajaran di kelas kembali dimulai, penyesuaian kegiatan tetap merujuk pada perkembangan kondisi lingkungan dan arahan yang tercantum dalam kebijakan Disdik. Sekolah perlu menyampaikan informasi pelaksanaan kepada warga sekolah agar jadwal dan kegiatan belajar dapat diikuti dengan tertib. Orang tua juga dapat memastikan anak memahami perubahan tersebut sebelum kembali beraktivitas di sekolah. Keputusan ini menandai dimulainya kembali kegiatan tatap muka bagi SD dan SMP di Pekanbaru setelah kebijakan pembelajaran sebelumnya disesuaikan dengan situasi kabut asap.
Keputusan untuk kembali menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di Pekanbaru merujuk pada dua pertimbangan utama. Dinas Pendidikan (Disdik) Pekanbaru mempertimbangkan Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2026 tentang layanan pendidikan di daerah yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, keputusan tersebut turut mengacu pada hasil pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), yang menunjukkan bahwa kualitas udara di Pekanbaru semakin membaik.
Edaran tersebut menjadi salah satu landasan dalam menentukan layanan pendidikan bagi daerah yang terdampak asap karhutla. Dengan mempertimbangkan ketentuan dalam edaran itu, Disdik Pekanbaru menilai kembali pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Pertimbangan terhadap aturan pendidikan ini berjalan bersama pemantauan kondisi udara, sehingga kebijakan tidak hanya merujuk pada satu dasar. Nomor dan tahun edaran menjadi acuan kebijakan yang dipertimbangkan dalam layanan pendidikan di wilayah terdampak.
Di sisi lain, hasil pemantauan ISPU memberikan gambaran mengenai perkembangan kualitas udara di Pekanbaru. Hasil tersebut menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Perkembangan ini menjadi pertimbangan penting dalam menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan. Pemantauan kualitas udara dan aturan tentang layanan pendidikan di daerah terdampak asap karhutla sama-sama menjadi bagian dari dasar keputusan Disdik Pekanbaru.
Dengan demikian, kembalinya pembelajaran tatap muka bertumpu pada dua hal yang saling melengkapi: pertimbangan atas Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2026 serta hasil pemantauan ISPU. Edaran menjadi rujukan terkait layanan pendidikan, sedangkan hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara di Pekanbaru semakin membaik. Kedua pertimbangan itu menjadi landasan bagi keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Dasar kebijakan tersebut mencakup ketentuan pendidikan dan perkembangan kondisi udara yang terpantau di Pekanbaru.
Sekolah yang kembali menyelenggarakan pembelajaran tatap muka perlu menerapkan langkah perlindungan kesehatan secara konsisten. Seluruh warga sekolah, termasuk murid, guru, tenaga kependidikan, dan pihak lain yang berada di lingkungan sekolah, wajib memakai masker. Ketentuan ini berlaku selama kegiatan berlangsung sebagai upaya mengurangi risiko paparan polusi udara, terutama ketika kualitas udara masih dapat berubah. Pihak sekolah perlu mengingatkan warga sekolah agar menggunakan masker dengan benar dan tidak melepasnya tanpa keperluan.
Kegiatan belajar mengajar sebaiknya dilaksanakan di dalam ruang kelas. Pengaturan ini membantu membatasi paparan langsung terhadap udara luar yang berpotensi kurang sehat. Sekolah juga diminta membatasi aktivitas luar ruangan, termasuk kegiatan olahraga, upacara, atau aktivitas lain yang mengharuskan murid berada di luar dalam waktu lama. Jika kegiatan luar ruangan tidak dapat dihindari, sekolah perlu mempertimbangkan kondisi udara serta memastikan perlindungan murid tetap menjadi prioritas. Penyesuaian kegiatan dapat dilakukan agar proses belajar berjalan tanpa mengabaikan kesehatan.
Selain mengatur lokasi kegiatan, sekolah perlu memantau kondisi kesehatan murid setiap hari. Guru dan petugas sekolah dapat memperhatikan keluhan seperti batuk, sesak napas, atau gejala lain yang mengganggu aktivitas belajar. Pemantauan ini membantu sekolah mengambil langkah lebih cepat apabila seorang murid tampak tidak sehat. Komunikasi dengan orang tua juga penting agar perubahan kondisi anak dapat diketahui dan ditangani dengan tepat, tanpa menunda perhatian yang diperlukan.
Murid yang rentan terhadap gangguan kesehatan atau memiliki riwayat masalah pernapasan, seperti asma maupun infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), perlu memperoleh perhatian khusus. Sekolah dapat memberikan keluwesan kepada murid tersebut sesuai kondisi kesehatannya. Apabila kesehatan murid terganggu, ia diperbolehkan mengikuti pembelajaran dari rumah setelah berkoordinasi dengan pihak sekolah. Pengaturan ini memberi kesempatan bagi murid untuk beristirahat dan tetap mengikuti pelajaran, sekaligus mengurangi risiko kondisi kesehatannya memburuk. Dengan penerapan ketentuan tersebut, kegiatan tatap muka dapat berlangsung lebih tertib dan memperhatikan kebutuhan setiap murid.
Pembukaan kembali pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah Pekanbaru tidak berlaku seragam untuk seluruh jenjang. Peserta didik pada pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), dan jenjang sederajat tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kebijakan ini menjadi perhatian khusus karena anak usia dini memerlukan perlindungan dari paparan udara yang kualitasnya dapat berubah. Dengan demikian, membaiknya kondisi udara tidak serta-merta mengakhiri pembelajaran dari rumah bagi seluruh kelompok murid. Pelaksanaan PJJ tetap menjadi pilihan bagi jenjang tersebut, sementara sekolah menyesuaikan kegiatan belajar dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk sekolah atau madrasah yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, serta satuan pendidikan di bawah kementerian atau lembaga lain, penyesuaian kebijakan diminta dilakukan oleh instansi masing-masing. Pengaturan pembelajaran perlu mempertimbangkan perkembangan kualitas udara dan kondisi lingkungan setempat. Langkah tersebut membantu memastikan kegiatan belajar tetap berlangsung dengan memperhatikan keselamatan murid dan tenaga pendidik. Karena kewenangan pengelolaan sekolah berbeda-beda, keputusan teknis bagi satuan pendidikan di luar kewenangan Dinas Pendidikan Pekanbaru mengikuti arahan kementerian atau lembaga terkait. Sekolah juga perlu menyampaikan perubahan kegiatan kepada orang tua agar pendampingan belajar dapat disesuaikan.
Jika kualitas udara mendadak memburuk saat sekolah telah melaksanakan pembelajaran tatap muka, kepala sekolah dapat mengambil langkah penyesuaian. Kegiatan di luar ruangan dapat dihentikan, murid dapat dipulangkan lebih awal, atau pembelajaran dialihkan kembali ke PJJ. Perubahan menuju pembelajaran jarak jauh dilakukan setelah kepala sekolah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Pekanbaru. Apabila penurunan kualitas udara terjadi ketika kegiatan belajar sedang berlangsung, penanganan selanjutnya diserahkan kepada pihak sekolah. Sekolah dapat mempertimbangkan situasi yang dihadapi dan memilih langkah yang diperlukan untuk melindungi warga sekolah. Keluwesan ini memungkinkan respons segera, tanpa mengabaikan koordinasi dan kebutuhan murid untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai perubahan jadwal maupun metode belajar.
Baca juga: Kualitas Udara Jambi: Keadaan Darurat Asap dan Implikasinya | Tingkat Keparahan Kualitas Udara Jambi: Kabar Buruk dari Kabut Asap | Memahami Papua: Koops TNI Habema Menyalakan Kembali Asa di Lembah Ugimba
