Published: Edi D
Probolinggo – Jagat maya dihebohkan dengan beredarnya video yang menunjukkan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo berpesta di sebuah hotel di Banyuwangi. Video tersebut, yang menampilkan anggota KPU menikmati irama musik DJ dan alunan lagu seorang biduan, diduga direkam pada 19 Januari 2025 di Hotel Ketapang Indah, Banyuwangi.

Rekaman itu memicu berbagai reaksi karena agenda utama rombongan KPU di Banyuwangi adalah rapat evaluasi penyelenggaraan Pilkada 2024. Namun, adanya hiburan tersebut menimbulkan pertanyaan: apakah ini bagian dari agenda resmi atau kegiatan di luar koridor kedinasan?
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, menyatakan bahwa agenda evaluasi memang berlangsung pada 18-19 Januari, melibatkan KPU, Badan Ad Hoc, dan BPK. Namun, ia tidak mengetahui adanya pesta tersebut.
“Yang saya tahu, ada rapat evaluasi terkait Pilkada. Kalau setelahnya ada hiburan seperti DJ, kami butuh klarifikasi. Apakah itu bagian dari acara resmi, atau hanya tambahan di luar agenda utama?” kata Oka melalui voice note WhatsApp, Senin (20/1).
Menurutnya, klarifikasi dari KPU sangat diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran informasi.
Selain DPRD, LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Probolinggo juga turut bersuara. Sekretaris Daerah (Sekda) LIRA, Abdurrohim, menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi mendalam terkait video tersebut.
“Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami. Pertama, mengapa kegiatan ini harus dilakukan di luar Kabupaten Probolinggo? Seharusnya bisa diadakan di dalam daerah untuk memperkuat otonomi daerah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kemungkinan pelanggaran etik dan dugaan penyalahgunaan anggaran. “Kami akan mengkaji apakah ada pelanggaran kode etik. Jika ada indikasi penyalahgunaan anggaran, langkah hukum pasti kami tempuh,” tegasnya.
Abdurrohim menyatakan bahwa LIRA akan melayangkan surat resmi ke KPU untuk meminta klarifikasi terkait anggaran dan agenda kegiatan di Banyuwangi. “Masyarakat butuh kejelasan. Jangan sampai ini menjadi polemik berkepanjangan yang merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu,” tuturnya.
Hingga berita ini ditayangkan, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, Ali Wafa, belum memberikan tanggapan terkait polemik ini. Upaya konfirmasi melalui pesan dan panggilan WhatsApp belum mendapatkan jawaban.
Ketidakjelasan ini memperkeruh suasana. Publik menanti jawaban pasti, apakah pesta tersebut merupakan bagian dari agenda resmi atau sekadar selingan yang kebablasan. Satu hal yang pasti, transparansi dan etika penyelenggara pemilu kini menjadi sorotan tajam.
(Tim/Red/**)