Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa PT Timah Tbk mencatat peningkatan laba sebesar 900 persen dalam kurun waktu satu tahun. Pernyataan tersebut menyoroti perubahan kinerja perusahaan tambang timah yang merupakan salah satu badan usaha milik negara. Angka itu menjadi inti informasi karena menunjukkan lonjakan keuntungan yang sangat besar dibandingkan dengan periode sebelumnya, meskipun tidak disertai penyebutan nilai laba dalam rupiah.
Pernyataan Presiden tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan mengenai perkembangan perusahaan-perusahaan negara. PT Timah disebut sebagai contoh badan usaha milik negara yang berhasil memperbaiki pencapaiannya secara signifikan. Kenaikan hingga 900 persen menggambarkan adanya perbedaan tajam hasil yang dibukukan dalam satu tahun terakhir dan kinerja pada tahun sebelumnya. Namun, angka persentase itu tidak dapat digunakan untuk mengetahui nilai keuntungan secara nominal tanpa adanya data dasar mengenai laba pada periode pembanding.
Perubahan tersebut juga menjadi perhatian karena PT Timah sebelumnya kerap mengalami kerugian dalam laporan keuangannya. Catatan mengenai kerugian itu memberikan latar belakang penting untuk memahami pernyataan Prabowo. Kenaikan laba yang disebutkan menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang berbeda dibandingkan periode ketika kinerja keuangannya masih terbebani kerugian. Meski demikian, penilaian yang lebih menyeluruh tetap memerlukan informasi resmi mengenai pendapatan, biaya operasional, produksi, harga komoditas, serta faktor lain yang memengaruhi laporan keuangan perusahaan.
Dengan demikian, informasi yang disampaikan Presiden berfokus pada besarnya perubahan kinerja PT Timah, bukan pada rincian nilai keuntungan. Klaim kenaikan laba sebesar 900 persen menempatkan perusahaan tersebut sebagai salah satu badan usaha milik negara yang disebut mengalami perbaikan paling mencolok dalam periode satu tahun. Rincian laporan keuangan dan penjelasan manajemen perusahaan tetap diperlukan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai dasar perhitungan serta keberlanjutan pencapaian tersebut.
Pernyataan mengenai lonjakan laba PT Timah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada acara penyerahan hasil penagihan denda administratif bidang kehutanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026. Dalam acara tersebut, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan menyerahkan hasil penagihan senilai Rp13.241.335.681.910,13. Penyerahan itu menjadi bagian dari rangkaian upaya pemerintah untuk menertibkan pemanfaatan kawasan hutan dan menindak aktivitas yang dinilai merugikan negara.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut keuntungan PT Timah melonjak 900 persen dalam setahun. Ia mengaitkan pernyataan tersebut dengan langkah penertiban di sektor pertambangan timah, termasuk penguasaan kembali tambang ilegal seluas sekitar 14 ribu hektare. Menurut Prabowo, terdapat ratusan tambang yang telah dikuasai kembali oleh negara. Penyebutan angka tersebut berlangsung dalam konteks pemaparan mengenai hasil penertiban dan pengelolaan sumber daya alam, bukan sebagai uraian terperinci mengenai seluruh faktor yang memengaruhi kinerja keuangan perusahaan.
Prabowo juga menjelaskan adanya langkah mitigasi serta penertiban terhadap penyelundupan timah di Pulau Bangka. Upaya itu diarahkan untuk memperkuat pengawasan atas kegiatan pertambangan, mencegah kebocoran penerimaan negara, dan memastikan komoditas timah berada dalam tata kelola yang lebih terkendali. Pemerintah menempatkan penguasaan kembali wilayah tambang ilegal, penindakan terhadap aktivitas tanpa izin, serta pencegahan penyelundupan sebagai bagian dari agenda penataan sektor tersebut. Meski pernyataan mengenai kenaikan laba PT Timah disampaikan bersamaan dengan paparan langkah-langkah penertiban, informasi yang tersedia tidak menyatakan bahwa seluruh kenaikan keuntungan perusahaan semata-mata disebabkan oleh tindakan tersebut. Kinerja laba tetap dapat dipengaruhi berbagai unsur lain, termasuk produksi, harga komoditas, efisiensi operasional, dan kondisi pasar.
Prabowo Subianto mengungkapkan keterkejutannya ketika pertama kali menjabat sebagai presiden dan memperoleh gambaran mengenai jumlah badan usaha milik negara (BUMN). Sebelum melihat data tersebut, ia memahami bahwa total BUMN berada di kisaran 300 perusahaan. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya setelah mulai memimpin pemerintahan, jumlah itu ternyata mencapai 1.074 perusahaan. Perbedaan yang sangat besar perkiraan awal dan angka yang ditemukan tersebut menjadi salah satu hal yang menarik perhatiannya.
Menurut Prabowo, jumlah 1.074 perusahaan menunjukkan bahwa struktur BUMN telah berkembang jauh lebih besar daripada yang selama ini dipahaminya. Ia menilai angka tersebut terlalu banyak. Penilaian itu disampaikan dalam konteks perlunya melihat kembali keberadaan dan kinerja perusahaan-perusahaan milik negara. Dengan jumlah yang sangat besar, pengelolaan BUMN dinilai membutuhkan perhatian agar setiap perusahaan memiliki fungsi dan kinerja yang jelas.
Selain menyoroti jumlahnya, Prabowo juga menyampaikan bahwa sebagian besar BUMN mengalami kerugian. Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan banyaknya perusahaan, tetapi juga dengan kemampuan perusahaan-perusahaan itu dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bagi Prabowo, keberadaan BUMN dalam jumlah besar tidak otomatis menunjukkan kondisi yang baik apabila sebagian besar di antaranya masih mencatat kerugian. Karena itu, temuan mengenai 1.074 BUMN menjadi perhatian penting sejak awal masa jabatannya sebagai presiden. Ia membandingkan angka tersebut dengan pemahaman awalnya yang hanya sekitar 300 perusahaan, sekaligus menegaskan bahwa jumlah yang terlalu besar dan tingginya kerugian perlu menjadi bahan penilaian terhadap pengelolaan BUMN.
Selain menyoroti peningkatan laba PT Timah, Prabowo juga menyampaikan rencana untuk memperkuat pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) melalui konsolidasi manajemen. Ia menyebut Danantara sebagai wadah yang akan mengonsolidasikan BUMN ke dalam satu manajemen. Menurut Prabowo, lembaga tersebut dirancang sebagai dana kedaulatan bangsa Indonesia, sehingga pengelolaan aset dan perusahaan negara dapat diarahkan secara lebih terpadu serta mendukung kepentingan nasional.
Gagasan konsolidasi itu mencerminkan perhatian terhadap cara BUMN dikelola dan kontribusinya terhadap perekonomian. Dengan berada dalam koordinasi yang lebih terpusat, kinerja perusahaan negara diharapkan dapat dipantau melalui ukuran yang lebih jelas, termasuk kemampuan menghasilkan laba, mengelola aset, dan menjalankan kegiatan usaha secara efisien. Pernyataan mengenai Danantara disampaikan dalam konteks upaya pemerintah untuk menata perusahaan negara agar tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara.
Prabowo juga menyatakan keinginannya untuk menutup BUMN yang terus mengalami kerugian. Langkah tersebut disebut perlu dipertimbangkan agar perusahaan yang tidak sehat tidak terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan itu menunjukkan bahwa keberadaan BUMN tidak hanya dinilai dari statusnya sebagai perusahaan negara, tetapi juga dari kinerja keuangan dan dampaknya terhadap keuangan publik. Meski demikian, sumber tersebut tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai tahapan, kriteria, atau pelaksanaan rencana penutupan itu. Pembentukan Danantara dan gagasan penutupan BUMN merugi sama-sama memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap pengawasan, efisiensi, serta hasil keuangan perusahaan milik negara.
