Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada Senin sore, 26 Oktober 2026. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan pembahasan usulan perubahan definisi tindak pidana korupsi. Informasi mengenai pertemuan ini menempatkan usulan definisi sebagai pokok bahasan yang dibicarakan Presiden bersama Yusril. Dengan demikian, inti peristiwa adalah pertemuan di Istana yang secara khusus terkait dengan rencana perubahan pengertian korupsi dalam ketentuan pidana. Waktu dan tempat pertemuan serta pihak yang hadir menjadi konteks utama untuk memahami perkembangan pembahasan tersebut.
Yusril hadir dalam kapasitasnya sebagai menteri koordinator yang membidangi hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan. Ia dipanggil oleh Presiden untuk membahas usulan tersebut, bukan sekadar menghadiri agenda umum di Istana. Pokok yang diangkat ialah apakah definisi tindak pidana korupsi perlu diubah. Pembahasan mengenai definisi dapat menjadi bagian penting dalam perumusan aturan, karena batasan istilah menentukan apa yang tercakup dalam suatu ketentuan. Namun, informasi yang tersedia hanya menyebut adanya pembahasan usulan perubahan; tidak dijelaskan rumusan baru, alasan terperinci, ataupun keputusan yang diambil dalam pertemuan. Karena itu, laporan mengenai pemanggilan ini perlu membedakan dengan jelas usulan yang sedang dibahas dan perubahan aturan yang telah diputuskan.
Pertemuan pada Senin sore tersebut menunjukkan bahwa usulan perubahan definisi tindak pidana korupsi dibawa ke tingkat pembahasan Presiden dan menteri terkait. Kehadiran Yusril di Istana Kepresidenan menjadi bagian dari proses pembicaraan itu, sementara Prabowo memimpin pertemuan sebagai kepala negara. Belum ada keterangan dalam informasi ini mengenai hasil akhir pembahasan, tahapan lanjutan, maupun bentuk perubahan yang mungkin diajukan. Oleh sebab itu, inti kabar tetap terbatas pada pemanggilan Yusril dan topik yang dibahas. Publik dapat mencermati perkembangan berikutnya untuk mengetahui apakah usulan tersebut akan dirumuskan lebih lanjut. Sampai ada penjelasan tambahan, pertemuan ini hanya dapat dipahami sebagai pembahasan atas usulan perubahan definisi korupsi, bukan sebagai pengumuman bahwa definisi hukum telah berubah atau aturan baru telah berlaku.
Yusril Ihza Mahendra mengaitkan pemanggilannya dengan pembahasan mengenai definisi korupsi yang tengah berlangsung di Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Ia menyampaikan bahwa isu tersebut menjadi bagian dari perkara yang dibicarakan, sehingga pemanggilannya perlu dipahami dalam konteks pembahasan kebijakan yang lebih luas. Keterangan itu tidak dengan sendirinya berarti bahwa definisi baru telah disepakati, apalagi resmi berlaku. Statusnya masih berupa pembahasan di lingkungan DEN, sementara informasi mengenai siapa yang mengajukan gagasan dan siapa yang membahasnya perlu dibedakan secara cermat.
Usulan untuk mengubah atau merumuskan kembali definisi korupsi sebelumnya disampaikan oleh Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan. Pernyataan Luhut tersebut merupakan penyampaian usulan, bukan pengumuman bahwa perubahan telah ditetapkan. Setelah gagasan itu disampaikan, pembahasan mengenai definisi korupsi disebut sedang berlangsung di DEN. Dengan demikian, penyebutan nama Luhut berkaitan dengan asal usulan, sedangkan DEN merupakan forum yang tengah membicarakan isu tersebut. Kedua hal itu berhubungan, tetapi tidak sepatutnya diperlakukan sebagai satu peristiwa atau satu keputusan.
Pembedaan tersebut penting agar perkembangan wacana tidak ditafsirkan melampaui informasi yang tersedia. Usulan perubahan definisi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam diskusi, tetapi proses pembahasan belum sama dengan persetujuan. Belum ada dasar untuk menyatakan bahwa DEN telah mengesahkan rumusan baru atau bahwa aturan mengenai korupsi sudah berubah. Keterangan Yusril menjelaskan kaitan pemanggilannya dengan isu yang sedang dibicarakan, sementara pernyataan Luhut menunjukkan siapa yang lebih dahulu menyampaikan usulan. Untuk mengetahui arah kebijakan selanjutnya, publik perlu menunggu keterangan resmi mengenai hasil pembahasan, rumusan yang mungkin disusun, serta tahapan yang diperlukan sebelum perubahan apa pun ditetapkan. Sampai informasi tersebut tersedia, pemberitaan sebaiknya tetap menyebutnya sebagai usulan yang sedang dibahas, bukan sebagai definisi baru yang telah berlaku atau keputusan final pemerintah.
Yusril menjelaskan bahwa United Nations Convention against Corruption (UNCAC), atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Antikorupsi, tidak menetapkan satu definisi korupsi yang berlaku secara spesifik dan seragam bagi seluruh negara peserta. Menurut keterangannya, konvensi tersebut tidak merumuskan batasan tunggal yang harus disalin begitu saja ke dalam hukum nasional. Penjelasan ini disampaikan untuk menerangkan bagaimana UNCAC mengatur persoalan korupsi dalam kerangka kesepakatan internasional.
Dalam uraian Yusril, UNCAC menyerahkan kepada masing-masing negara peserta untuk menyusun peraturan perundang-undangan nasionalnya. Negara dapat menentukan rumusan yang digunakan dalam hukum domestik sesuai dengan pembentukan aturan di negaranya. Dengan demikian, konvensi tersebut menjadi kerangka yang dirujuk para peserta, sementara pengaturan mengenai definisi korupsi dituangkan melalui ketentuan nasional masing-masing. Yusril menekankan bahwa pilihan untuk merumuskan aturan itu berada pada negara, bukan pada satu definisi khusus yang telah ditetapkan oleh UNCAC.
Keterangan tersebut menempatkan peran konvensi dan peraturan nasional sebagai dua hal yang perlu dibedakan. UNCAC, sebagaimana dijelaskan Yusril, tidak memberikan definisi korupsi secara tersendiri, tetapi menyerahkan penyusunan ketentuan kepada negara peserta. Karena itu, setiap negara memiliki ruang untuk membentuk rumusan dalam perundang-undangannya sendiri. Uraian ini merupakan penjelasan Yusril mengenai isi konvensi, bukan penambahan tafsir atau kesimpulan lain tentang bagaimana definisi tersebut harus dibuat. Ia merujuk pada pembagian peran konvensi internasional dan proses pembentukan hukum di tingkat nasional, tanpa menyatakan bahwa UNCAC menetapkan satu rumusan definisi yang wajib digunakan semua peserta. Pokok keterangannya adalah bahwa konvensi tidak menyediakan batasan khusus mengenai arti korupsi, sedangkan perumusan aturan terkait diserahkan kepada masing-masing negara melalui peraturan perundang-undangan nasionalnya.
Menurut Yusril, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak memuat definisi khusus yang menerangkan korupsi sebagai satu pengertian umum. Ketentuan tersebut lebih mengatur berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi beserta unsur dan konsekuensi hukumnya. Karena itu, pembahasan mengenai definisi perlu dibedakan dari rumusan pasal-pasal yang menetapkan perbuatan tertentu sebagai tindak pidana.
Perbedaan ini menjadi relevan ketika usulan perubahan definisi dibicarakan. Pengertian yang dirumuskan secara lebih jelas dapat menjadi dasar untuk memahami ruang lingkup istilah korupsi, sementara aturan yang ada tetap perlu dibaca berdasarkan bunyi pasal dan unsur tindak pidana yang telah ditetapkan. Keterangan Yusril mengenai ketiadaan definisi khusus dalam undang-undang tersebut memberi konteks bagi diskusi, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan bentuk rumusan baru yang diusulkan ataupun bagaimana rumusan itu akan diterapkan.
Dalam menilai wacana perubahan, penting pula untuk memisahkan pernyataan mengenai isi undang-undang dari proses pembentukan atau perubahan hukum. Penjelasan bahwa undang-undang tidak menyediakan definisi khusus merupakan uraian atas ketentuan yang berlaku, bukan pengumuman bahwa definisi telah diubah. Pembahasan Prabowo dan Yusril mengenai usulan tersebut, sebagaimana disampaikan dalam informasi yang tersedia, menunjukkan adanya topik yang sedang dibicarakan. Informasi itu tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa pemerintah atau lembaga terkait telah menyetujui rumusan tertentu.
Dengan demikian, pokok persoalannya mencakup dua hal yang saling berkaitan tetapi tidak identik: bagaimana tindak pidana korupsi dirumuskan dalam undang-undang, dan apakah diperlukan definisi umum yang lebih tegas. Usulan perubahan dapat dipahami sebagai bagian dari diskusi tentang kejelasan konsep maupun cakupan hukum.
Baca juga: Polri Tetapkan Bupati Gowa sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Perizinan | Perubahan Iklim Ekstrem di Jawa Timur | Kasus Korupsi yang Melibatkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid
