Peristiwa tersebut terjadi di Surabaya. Pada tanggal 8 September 2026, di Jakarta, telah berlangsung rapat paripurna DPR RI ke-5 masa persidangan I tahun sidang 2026–2027. Rapat ini merupakan momen penting untuk pengambilan keputusan terkait aset pertahanan negara, khususnya mengenai penjualan kapal perang. Dalam rapat tersebut, DPR RI memberikan persetujuan terhadap permohonan dari Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut untuk melelang kapal perang eks KRI Ki Hajar Dewantara-364. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan sejumlah faktor yang relevan.
Salah satu alasan utama dari keputusan ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset milik negara. KRI Ki Hajar Dewantara-364 telah beroperasi selama bertahun-tahun dan kini dinilai telah mencapai akhir masa pakainya sebagai kapal perang yang aktif. Dengan demikian, menjual kapal tersebut melalui proses lelang memberikan peluang untuk mengalihkan sumber daya yang ada menuju armada yang lebih modern dan efisien. Selain itu, hasil dari penjualan ini diharapkan dapat digunakan untuk mendanai pengadaan peralatan dan kapal baru bagi TNI Angkatan Laut.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses lelang ini. Dalam persetujuan tersebut, DPR RI menekankan perlunya pengawasan yang ketat agar penjualan dilakukan secara fair dan akuntabel. Selain itu, pertimbangan untuk menjaga kepentingan terbaik bagi negara juga menjadi fokus utama dalam keputusan ini. Dengan demikian, proses lelang diharapkan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memperkuat daya saing TNI Angkatan Laut dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.
Proses persetujuan lelang untuk penjualan Kapal Perang Eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 melibatkan sejumlah langkah yang hati-hati dan terstruktur, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan bahwa persetujuan ini merupakan perwujudan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 terkait pemindahtanganan barang milik negara. Ketentuan ini mengharuskan proses yang transparan dan akuntabel dalam setiap tahapnya.
Pertama dalam proses ini, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mengajukan permohonan resmi kepada DPR pada tanggal 22 Juli 2026. Surat permohonan tersebut memuat rincian mengenai alasan penjualan, estimasi nilai kapal, dan tujuan strategis dari keputusan tersebut. Dengan dokumen yang telah disiapkan, DPR perlu memastikan bahwa semua informasi relevan tersedia untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Selanjutnya, anggota DPR dari Komisi I melakukan pembahasan yang mendalam terhadap permohonan yang diajukan. Pada tahap ini, proses pengumpulan data dan opini ahli dilakukan untuk memberikan pandangan yang komprehensif. Pertimbangan aspek keamanan nasional dan dampak sosial ekonomi dari penjualan juga menjadi bagian penting dalam analisis. Hasil dari pembahasan ini kemudian dirangkum dan dibawa ke dalam rapat pleno untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.
Setelah rapat pleno, hasil evaluasi dipresentasikan, dan jika disetujui, DPR akan menerbitkan rekomendasi resmi yang menyetujui lelang tersebut. Proses ini penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Dengan melalui berbagai langkah ini, diharapkan keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat yang maksimal serta mendukung kebijakan pertahanan yang berkelanjutan.
Kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 merupakan salah satu korvet latih yang memiliki beberapa spesifikasi teknis yang mencolok. Kapal yang dibuat di Kroasia ini memiliki dimensi yang impresif, dengan panjang total mencapai 96,7 meter. Ukuran ini memungkinkan kapal untuk memiliki performa yang baik dalam berbagai kondisi operasi di laut. Berat mati kapal ini mencapai 2.080 ton, angka yang cukup ideal untuk sebuah korvet, memberikan keseimbangan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan saat beroperasi di perairan yang beragam.
Salah satu aspek penting dari kapal ini adalah kapasitas kru, di mana KRI Ki Hajar Dewantara-364 dapat mengakomodasi hingga 118 orang anak buah kapal. Dengan jumlah kru yang cukup banyak, kapal ini dapat melakukan berbagai misi latihan dan operasional dengan lebih efisien, termasuk latihan tempur dan manuver di laut. Kehadiran ruang yang memadai untuk para awak, serta fasilitas yang mendukung, menjadikan kapal ini layak untuk digunakan dalam pendidikan dan pelatihan angkatan laut.
Dari segi kelistrikan dan sistem navigasi, kapal ini dilengkapi dengan teknologi yang cukup modern, meskipun merupakan kapal bekas. Sistem sistem navigasi yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa operasi yang dilakukan dapat berjalan tanpa hambatan, baik dalam konteks latihan maupun misi yang lebih serius. Biaya pemeliharaan dan pengoperasian kapal bekas ini juga menjadi pertimbangan pokok untuk memastikan bahwa kapal tetap berfungsi dengan optimal, sesuai dengan standar kebugaran tinggi yang diharapkan oleh Angkatan Laut Indonesia.
Secara keseluruhan, kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 menawarkan sejumlah spesifikasi yang sangat kompetitif di kelasnya, membuatnya menjadi aset yang berharga dalam meningkatkan kemampuan latihan Angkatan Laut Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai kondisi terkini dan pemeliharaan kapal ini tentunya akan menjadi fokus bagi para pengelola dan operator yang bertanggung jawab terhadap pengoperasiannya.
Penjualan kapal perang, dalam hal ini Eks KRI Ki Hajar Dewantara-364, menjadi langkah strategis dalam peremajaan armada TNI Angkatan Laut. Proses ini tidak hanya berfokus pada pertimbangan teknis dan finansial, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap aspek pertahanan nasional dan perekonomian. Dengan melakukan penjualan kapal perang yang sudah tidak lagi memadai, TNI Angkatan Laut diharapkan dapat mengalokasikan anggaran yang diperoleh untuk pengadaan armada baru yang lebih modern dan efisien. Hal ini tentu akan memperkuat kesiapsiagaan angkatan laut dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Selain itu, tanggapan masyarakat terhadap penjualan kapal ini cukup beragam. Sebagian pihak melihat langkah ini sebagai solusi yang tepat, mengingat pentingnya memperbarui armada untuk menghadapi tantangan keamanan yang kian kompleks. Mereka berpendapat bahwa investasi dalam armada baru sangat diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara di wilayah perairan. Namun, terdapat juga sejumlah kritikus yang mengkhawatirkan dampak penjualan ini terhadap kekuatan pertahanan nasional secara keseluruhan. Mereka menekankan bahwa pengurangan jumlah kapal perang, meskipun bersifat sementara, dapat menimbulkan celah dalam pertahanan maritim yang harus diwaspadai.
Dari sisi ekonomi, penjualan kapal perang juga memiliki implikasi yang signifikan. Hasil dari penjualan dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek lain di sektor pertahanan atau bahkan sektor-sektor produktif lainnya. Masyarakat pun diharapkan dapat melihat dampak positif berupa peningkatan lapangan kerja dan penguatan industri maritim dalam negeri melalui semua proses ini. Secara keseluruhan, penjualan Eks KRI Ki Hajar Dewantara-364, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi momentum penting untuk menuju armada yang lebih modern dengan tetap mempertimbangkan respons masyarakat dan dampaknya terhadap keamanan dan ekonomi nasional.
