Pemerintah Indonesia memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM), termasuk dalam sektor pendidikan, di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan wilayah sekitarnya, tidak mengalami kesenjangan. Upaya ini selaras dengan perubahan paradigma pembangunan dari Jawasentris menjadi Indonesiasentris, yang bertujuan untuk meratakan pembangunan di seluruh Indonesia.
Pemerintah fokus pada pemerataan agar pembangunan di IKN tidak menciptakan kesenjangan baru antara pusat dan daerah sekitarnya. Hal ini sejalan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim). Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan bahwa keberadaan IKN akan mendorong peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kaltim.
Pemerintah berkomitmen untuk mencegah kesenjangan antara IKN dan daerah sekitarnya, memastikan bahwa infrastruktur dan metode pendidikan di Kaltim sejalan dengan standar yang diterapkan di IKN. Dengan demikian, pembangunan akan merata dan adil, menghindari potensi ketertinggalan di wilayah sekitarnya.
Secara konstitusional, pendidikan merupakan hak semua warga negara Indonesia, dan pemerintah berusaha mewujudkan hal ini dengan memberikan perhatian yang sama pada semua daerah.
(Edi D/Red/*)