KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Wisnu Hani Putranto, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, diberhentikan dari statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN). Keputusan tersebut menjadi tindak lanjut setelah Wisnu sebelumnya dinonaktifkan dari jabatannya untuk menjalani pemeriksaan internal terkait temuan fasilitas mewah di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong.
Pemberhentian itu disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komisaris Jenderal Polisi Rudi Setiawan. Ia menyatakan bahwa Wisnu telah diberhentikan sebagai ASN pada Senin, 5 Oktober 2026. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran di lapas berujung pada keputusan administratif terhadap pejabat yang sebelumnya memimpin lembaga pemasyarakatan tersebut.
Temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong menjadi perhatian karena berkaitan dengan standar pengelolaan lembaga pemasyarakatan dan pengawasan terhadap fasilitas yang tersedia bagi warga binaan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab, sekaligus menilai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
Dengan keputusan pemberhentian sebagai ASN, status Wisnu tidak lagi sekadar terkait dengan pencopotan atau penonaktifan dari jabatan kepala lapas. Sanksi tersebut menunjukkan adanya konsekuensi kepegawaian setelah rangkaian pemeriksaan dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pemerintah juga masih menindaklanjuti temuan tersebut melalui evaluasi terhadap pejabat dan petugas lain yang berkaitan dengan pengawasan maupun pengelolaan Lapas Kelas IIA Cibinong.
Rudi Setiawan menjelaskan bahwa temuan mengenai keberadaan apartemen atau fasilitas mewah di lingkungan lapas berujung pada pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat yang dinilai berkaitan dengan persoalan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebanyak 17 pejabat dijatuhi sanksi. Penjatuhan hukuman itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan fasilitas yang tidak semestinya berada di dalam atau terkait dengan lingkungan lapas tersebut.
Dari 17 pejabat yang dikenai sanksi, dua di antaranya merupakan kepala lapas. Rudi menegaskan bahwa kepala lapas lama dan kepala lapas baru sama-sama diperiksa dalam proses penanganan perkara ini. Keduanya juga termasuk pejabat yang kemudian dijatuhi hukuman. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan tidak hanya diarahkan kepada pejabat yang sedang menjabat ketika temuan fasilitas mewah mencuat, tetapi juga mencakup pejabat sebelumnya.
Pembagian sanksi dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran masing-masing pejabat. Satu orang diberhentikan dari jabatannya. Selanjutnya, lima orang menerima hukuman disiplin berat, sedangkan 11 orang lainnya dikenai hukuman disiplin sedang. Rincian tersebut menjadikan keseluruhan hukuman berjumlah 17 pejabat, sesuai dengan jumlah pihak yang diperiksa dan dinyatakan harus menerima sanksi.
Rudi menyampaikan bahwa pemberian hukuman tersebut merupakan bagian dari langkah penegakan disiplin di lingkungan pemasyarakatan. Sanksi diberikan setelah proses pemeriksaan berkaitan dengan keberadaan apartemen atau fasilitas mewah di lapas. Dengan demikian, penanganan terhadap temuan itu tidak berhenti pada evaluasi fasilitas, tetapi juga berlanjut pada pertanggungjawaban pejabat yang terkait, termasuk dua kepala lapas yang sama-sama menjalani pemeriksaan dan menerima hukuman.
Sebelum keputusan pemberhentian Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Cibinong diumumkan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menonaktifkan lima pejabat struktural di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Langkah tersebut menjadi bagian dari penanganan awal terhadap persoalan yang muncul setelah adanya inspeksi mendadak oleh Ombudsman Republik Indonesia.
Penonaktifan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan. Dengan status nonaktif, kelima pejabat tersebut tidak menjalankan tugas strukturalnya selama proses klarifikasi dan pendalaman berlangsung. Kebijakan ini ditempuh agar pemeriksaan dapat dilakukan secara tertib serta memberikan ruang bagi pihak yang berwenang untuk menelusuri informasi dan temuan yang diperoleh dari inspeksi tersebut.
Inspeksi mendadak Ombudsman menjadi salah satu tahapan penting dalam rangkaian peristiwa yang kemudian berlanjut pada pemeriksaan internal. Pemeriksaan itu berkaitan dengan persoalan fasilitas di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong, termasuk temuan mengenai adanya fasilitas yang dinilai mewah. Informasi yang dihimpun melalui inspeksi selanjutnya menjadi perhatian kementerian dalam menentukan langkah administratif terhadap pejabat yang terkait.
Urutan penanganannya berlangsung secara bertahap. Setelah temuan inspeksi diketahui, lima pejabat struktural dinonaktifkan terlebih dahulu untuk mendukung proses pemeriksaan. Tahap berikutnya mencakup pendalaman terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut, sebelum kementerian mengumumkan keputusan pemberhentian dan sanksi lainnya. Dalam perkembangan yang sama, sanksi kemudian dikenakan kepada sejumlah pejabat, termasuk bagian dari total 17 pejabat yang disebut dalam penanganan perkara ini.
Penonaktifan tersebut tidak dengan sendirinya menggambarkan hasil akhir pemeriksaan. Status itu merupakan langkah administratif sementara yang diambil selama proses verifikasi, klarifikasi, dan penilaian atas temuan berlangsung. Keputusan mengenai bentuk sanksi diberikan setelah rangkaian pemeriksaan dilakukan oleh kementerian berdasarkan informasi serta keterangan yang tersedia.
Pokok perkara dalam rangkaian tindakan terhadap pejabat pemasyarakatan tersebut adalah temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong. Temuan itu menjadi perhatian karena berkaitan dengan keberadaan apartemen atau kamar mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Informasi tersebut kemudian mendorong dilakukannya pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat yang dinilai memiliki keterkaitan dengan pengelolaan maupun pengawasan di lapas tersebut.
Pemeriksaan itu berlangsung dalam konteks evaluasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat terkait. Berdasarkan hasil penanganan perkara, Kepala Lapas Cibinong diberhentikan dari jabatannya, sementara 17 pejabat lainnya dikenai sanksi. Langkah tersebut menunjukkan bahwa temuan fasilitas mewah tidak diperlakukan sebagai persoalan administratif biasa, melainkan sebagai perkara yang memerlukan penelusuran dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait.
Polemik ini juga muncul bersamaan dengan informasi mengenai pengunduran diri Direktur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi, sebagaimana tercantum dalam bahan sumber. Kedua informasi tersebut menjadi bagian dari perhatian publik terhadap pengelolaan urusan imigrasi dan pemasyarakatan, meskipun pokok perkara yang dibahas dalam rangkaian sanksi ini tetap berpusat pada temuan di Lapas Kelas IIA Cibinong.
Dengan demikian, fasilitas berupa apartemen atau kamar mewah menjadi konteks utama yang melatarbelakangi pemeriksaan terhadap pejabat terkait. Pemecatan Kalapas Cibinong dan pemberian sanksi kepada 17 pejabat merupakan tindak lanjut atas temuan tersebut. Rangkaian pemeriksaan dan sanksi itu menegaskan bahwa temuan fasilitas mewah menjadi dasar dilakukannya evaluasi serta penindakan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara di Lapas Cibinong.
