Patrolihukum.net — Komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi kembali ditegaskan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Dalam sebuah momentum penting, Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 0820/Probolinggo, Mayor Kav Edi Surnoto turut menghadiri deklarasi komitmen bersama perluasan pembangunan Zona Integritas (ZI) di Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (28/5/2025).
Deklarasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi di lingkungan Pemkab Probolinggo, sekaligus sebagai bentuk konkret dari implementasi reformasi birokrasi nasional.
Mayor Kav Edi Surnoto dalam sambutannya menyampaikan bahwa perluasan pembangunan ZI tidak sekadar seremonial, melainkan refleksi komitmen kuat semua pihak untuk menutup celah-celah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Pentingnya membangun reformasi birokrasi yang bersih dan responsif. Zona integritas bukan hanya simbol, melainkan benteng pertahanan dari korupsi. Integritas harus menjadi nilai dasar setiap aparatur negara, karena pelayanan publik tidak boleh ternodai oleh penyimpangan,” tegas Mayor Edi.
Ia juga mengungkapkan bahwa birokrasi saat ini harus mampu menjawab tantangan zaman, termasuk dengan memanfaatkan digitalisasi dan sistem satu data untuk menciptakan pelayanan yang cepat, mudah, dan bebas dari pungutan liar (pungli). Capaian-capaian yang telah diraih sejauh ini, menurutnya, bukanlah titik akhir, tetapi menjadi pemicu semangat bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Kita ingin mengubah mindset birokrasi masa lalu. Kini saatnya melayani dengan bersih, bekerja dengan jujur, dan membangun tanpa korupsi. Reformasi birokrasi adalah jalan menuju profesionalitas dan akuntabilitas aparatur sipil negara,” imbuhnya.
Lebih jauh, Mayor Edi menjelaskan bahwa pembangunan ZI adalah kebutuhan di tengah dinamika sosial masyarakat yang kian kompleks. Reformasi birokrasi menjadi kunci dalam percepatan pembangunan daerah sekaligus menjawab harapan masyarakat akan pelayanan yang optimal.
“Reformasi birokrasi bukan hanya untuk internal pemerintahan, tetapi untuk menciptakan hasil nyata bagi masyarakat. Kita butuh birokrasi yang lincah, adaptif, dan mampu berinovasi dalam merespon tantangan global,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, Mayor Edi juga menekankan bahwa komitmen terhadap ZI tidak boleh berhenti di atas kertas atau dalam forum formal. Harus ada langkah nyata dan konsisten yang dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penerima manfaat.
“Perluasan pembangunan zona integritas merupakan bukti keseriusan kita. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kita sadar, bahwa integritas adalah fondasi kepercayaan publik. Tanpa integritas, semua program akan kehilangan legitimasi,” tandasnya.
Deklarasi ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta para tokoh masyarakat yang turut memberikan dukungan penuh terhadap penguatan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan pemerintahan.
Dengan hadirnya tokoh militer seperti Mayor Kav Edi Surnoto, semangat kolaborasi antara unsur TNI dan pemerintahan daerah dalam memperkuat tata kelola yang baik semakin nyata. Hal ini juga menjadi simbol bahwa reformasi birokrasi bukan hanya urusan birokrat, melainkan tanggung jawab semua elemen bangsa.
(Bambang/Pendim0820)
