Banggai – Tepatnya pada Jumat 08 Mei 2026, kepada media ini beberapa sumber yang enggan di publik namanya menyesalkan, pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) di duga terlibat mendukung berjalannya maksiat yang berkedok izin resto di jadikan bisnis lendir (Cafe) yang dapat merusak moral umat manusia.
Kenapa tidak karena yang menjadi pelanggaran hukum, penyalahgunaan izin tidak di tindaki bahkan hanya diminta perbaikan dan pembuatan izin baru guna melengkapi legalitas bisnis lendir tersebut, seharusnya penyalah gunaan izin tersebut telah merugikan negara dan wajib di proses sesuai hukum yang berlaku bukan perbaikan atau pembuatan izin baru, “sebutnya.
Oleh sebab itu nampak jelas terlihat dugaan adanya dukungan dari pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) ikut serta merusak moral umat manusia, dengan membiarkan maksiat serta premanisme berjalan mulus, buktinya saat ini semua cafe yang ada di Desa Dongin Dan Desa Pandan Wangi, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, tetap beroperasi dengan nyaman, bahkan tindakan premanisme yang mengancam, mendatangi rumah orang membawa sajam belum ada tindakan tegas, sehingga di banggai saat ini masyarakat krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan APH,” ungkapnya.
Dalam hal ini demi kemaslahatan umat manusia, diminta dengan hormat agar para tokoh agama dan para ulama yang ada di kabupaten Banggai ikut serta memberantas maksiat dan premanisme, karena apa bila murka sang pencipta alam semesta ini di turunkan, maka kita semua yang akan merasakan dampak tersebut oleh sebab itu marilah kita bergandengan tangan memberantas hal tersebut, karena lebih baik mencegah dari pada mengobati, demi kemaslahatan umat manusia,” pintanya.
Karena saat ini di Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, krisis kepercayaan, denga dugaan adanya pembiaran dari pemerintah dan APH, buktinya sampai saat ini terkait laporan polisi menyangkut keselamatan warga, belum ada proses yang jelas, bahkan terkesan adanya pembiaran sehingga apa yang terjadi cermin dari bobroknya roda pemerintahan saat ini, ingat jangan abaikan nyawa masyarakat hanya karena kepentingan dan rupiah, diminta adanya penindakan tegas dimaksud, proses sesuai hukum pelanggaran penyalah gunaan izin, yang menyebabakan kerugian negara, jangan terkesan hukum tajam kebawah tumpul keatas, di kutip dari chat was,ap dari salah satu group Cafe yang jelas hanya di perintahkan untuk perbaikan dan pembuatan izin bukan penindakan,”tegasnya.
sampai berita ini tayang belum ada tindak lanjut yg jelas dari pemerintah dan APH, terkait laporan warga yang terancam nyawanya, serta cafe beroperasi seperti biasanya.
Lp. Tim Redaksi
2 Komentar