Jakarta | Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto usulan untuk mengkaji kembali definisi tindak pidana korupsi di Indonesia. Luhut dan sejumlah anggota DEN bertemu dengan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa, 20 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, pembahasan mencakup kajian yang disusun oleh tim DEN mengenai rumusan korupsi dan penerapannya dalam kerangka hukum nasional.
Luhut menyatakan bahwa presiden menyetujui kajian yang disiapkan tim DEN. Persetujuan itu merujuk pada pelaksanaan kajian, bukan keputusan untuk mengubah ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, usulan tersebut masih berada pada tahap penelaahan. Belum ada keterangan bahwa definisi tindak pidana korupsi telah diubah, ataupun aturan baru telah disahkan dan diberlakukan. Perbedaan persetujuan mengkaji dan keputusan mengubah aturan menjadi penting untuk dipahami agar langkah pemerintah tidak disalahartikan.
Kajian mengenai definisi korupsi dapat menjadi ruang untuk menelaah apakah rumusan yang ada telah memberikan kejelasan dalam penegakan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, penelaahan semacam ini perlu melihat berbagai aspek, termasuk konsistensi dengan peraturan lain, kepastian hukum, serta dampaknya bagi upaya pemberantasan korupsi. Pembahasan tersebut juga memerlukan pertimbangan dari pihak-pihak terkait sebelum kesimpulan atau rekomendasi diajukan lebih lanjut.
Dengan demikian, pertemuan di Istana Merdeka menandai penyampaian gagasan DEN kepada presiden dan persetujuan untuk mengkaji usulan tersebut. Tahap berikutnya bergantung pada proses kerja tim serta pembahasan atas hasilnya. Informasi mengenai hasil kajian, rekomendasi yang mungkin muncul, maupun tindak lanjut terhadap peraturan tetap perlu menunggu keterangan resmi. Untuk saat ini, inti peristiwa yang disampaikan Luhut adalah dimulainya kajian atas definisi korupsi, bukan perubahan hukum yang telah diputuskan atau berlaku.
Inti gagasan Luhut adalah meminta agar pengertian tindak pidana korupsi dikaji kembali, terutama dalam kaitannya dengan kerugian negara. Menurut usulannya, kerugian negara tidak semestinya dengan sendirinya ditempatkan sebagai tindak pidana korupsi. Ia mengangkat persoalan ini dalam pembicaraan dengan Presiden Prabowo, dengan tujuan membuka peninjauan terhadap rumusan dan penerapan aturan yang berlaku. Gagasan tersebut menyangkut batas kerugian yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan atau kegiatan usaha dan perbuatan yang memang memenuhi unsur korupsi. Karena itu, pembahasan yang diajukan bukan sekadar soal istilah, tetapi juga mengenai bagaimana suatu peristiwa dinilai dan diproses secara hukum.
Luhut mendasarkan pandangannya pada rujukan terhadap konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang korupsi yang telah diratifikasi pemerintah sekitar dua dekade sebelumnya. Menurut penjelasan yang ia sampaikan, konvensi tersebut menitikberatkan pembahasan definisi korupsi pada penyuapan, sementara kerugian negara tidak dibahas sebagai unsur yang berdiri sendiri dalam pengertian itu. Ia menggunakan perbedaan penekanan tersebut sebagai alasan untuk mempertanyakan apakah rumusan hukum nasional telah tepat ketika mengaitkan kerugian negara dengan tindak pidana korupsi. Pembacaan ini merupakan dasar argumentasi Luhut, bukan penetapan baru atas makna konvensi maupun perubahan terhadap ketentuan yang berlaku.
Penting untuk membedakan usulan kajian ini dari perubahan hukum yang sudah disahkan. Pernyataan Luhut masih berupa gagasan agar definisi korupsi ditelaah, termasuk cara unsur kerugian negara ditempatkan di dalamnya. Usulan tersebut belum mengubah undang-undang, prosedur penegakan hukum, ataupun dasar yang digunakan aparat dan pengadilan dalam menangani perkara. Selama belum ada proses legislasi dan keputusan resmi, ketentuan yang berlaku tetap menjadi acuan. Kajian lebih lanjut dapat menguji kesesuaian rumusan nasional dengan komitmen internasional, sekaligus mempertimbangkan perlindungan terhadap keuangan publik dan kepastian hukum. Dengan demikian, pokok pembicaraan saat ini adalah dorongan untuk meninjau kembali definisi, bukan penghapusan tanggung jawab atas korupsi atau perubahan status hukum kerugian negara.
Luhut menyampaikan pandangan bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memasukkan kerugian negara sebagai salah satu tindakan korupsi. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari alasan yang ia ajukan untuk mendorong kajian ulang terhadap definisi korupsi. Klaim itu perlu dipahami sebagai pandangan Luhut dalam perdebatan mengenai pengaturan dan penerapan hukum, bukan sebagai hasil perbandingan internasional yang telah diverifikasi secara terpisah.
Dalam penjelasannya, perhatian tertuju pada posisi kerugian negara dalam penanganan perkara korupsi. Isu tersebut berkaitan dengan cara suatu dugaan perbuatan dinilai, termasuk bagaimana unsur kerugian dipahami dalam proses hukum. Luhut menilai pendekatan Indonesia patut ditinjau dengan membandingkannya terhadap praktik di negara lain. Namun, pernyataan yang tersedia tidak merinci negara pembanding, ketentuan hukum tertentu, ataupun metode yang digunakan untuk menyusun perbandingan tersebut.
Karena itu, klaim bahwa hanya Indonesia yang memasukkan kerugian negara sebagai tindakan korupsi sebaiknya disajikan secara hati-hati dan tetap dilekatkan kepada pihak yang mengemukakannya. Pernyataan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh negara lain memiliki definisi korupsi yang sama, atau bahwa unsur kerugian negara tidak dikenal dalam bentuk apa pun di yurisdiksi lain. Penilaian semacam itu memerlukan kajian komparatif yang jelas, mencakup batasan istilah dan konteks hukum masing-masing negara.
Perbandingan yang disampaikan Luhut dengan demikian berfungsi sebagai argumen untuk membuka pembahasan, bukan sebagai kesimpulan hukum yang berdiri sendiri. Kajian ulang dapat menjadi ruang untuk memeriksa apakah definisi yang berlaku telah dirumuskan secara tepat dan diterapkan secara konsisten, sekaligus mempertimbangkan kepastian hukum. Sampai ada penjelasan dan pembuktian komparatif yang memadai, uraian mengenai Indonesia sebagai satu-satunya negara perlu tetap disebut sebagai pandangan Luhut, tanpa menambahkan rincian tentang negara atau aturan lain yang tidak tercantum dalam bahan yang tersedia.
Luhut menyoroti dampak praktis dari cara kerugian negara digunakan dalam perkara korupsi, terutama terhadap kegiatan usaha yang dijalankan negara dan perusahaan milik negara. Menurut pandangannya, apabila kerugian dalam suatu keputusan bisnis dapat dengan mudah diperlakukan sebagai tindak pidana korupsi, para pengelola berisiko menjadi terlalu berhati-hati. Kekhawatiran tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan proses hukum, tetapi juga dengan kemampuan perusahaan mengambil keputusan secara cepat dan menjalankan mandat bisnisnya. Dalam lingkungan usaha yang berubah, keputusan perlu dibuat berdasarkan pertimbangan komersial, informasi yang tersedia, serta perhitungan risiko pada saat keputusan diambil. Hasil yang tidak sesuai harapan tidak selalu berarti terdapat niat atau tindakan koruptif.
Persoalan itu, sebagaimana disampaikan Luhut, relevan bagi Danantara, khususnya ketika lembaga tersebut melakukan aksi korporasi. Berbagai langkah seperti investasi, pengelolaan aset, kerja sama, atau keputusan strategis lainnya dapat melibatkan nilai besar dan ketidakpastian. Jika potensi kerugian dari aksi tersebut selalu dipandang sebagai indikasi korupsi, pengambil keputusan dapat enggan menjalankan transaksi yang sebenarnya dibutuhkan untuk mengembangkan perusahaan atau mengoptimalkan aset negara. Dampaknya dapat berupa proses yang lebih lambat, kehati-hatian yang berlebihan, dan terbatasnya ruang bagi manajemen untuk bertindak berdasarkan pertimbangan usaha. Luhut menggunakan contoh itu untuk menerangkan mengapa definisi dan penerapan unsur kerugian negara perlu dikaji dalam konteks aktivitas bisnis.
Setiap kegiatan bisnis pada dasarnya memiliki risiko. Investasi bisa menghasilkan keuntungan, tetapi juga dapat mengalami penurunan nilai; keputusan yang dibuat dengan perhitungan wajar pun tidak menjamin hasil yang selalu positif. Karena itu, penilaian terhadap tindakan pengelola perlu membedakan risiko bisnis dan kerugian yang timbul dari perbuatan koruptif, dengan memperhatikan proses, dasar keputusan, serta niat yang menyertainya. Kekhawatiran Luhut adalah bahwa tanpa pembedaan yang jelas, risiko usaha dapat membuat pejabat maupun manajemen BUMN ragu mengambil langkah yang diperlukan.
Baca juga: Penyidikan Korupsi Kerja Sama Pertamina EP dan Perseroda | Prabowo Menyoroti Pakar yang Disangka Mengkritik Tanpa Dasar | Ketum DePA-RI Bicara Korupsi, Minta Penegakan Hukum Tetap Berbasis Due Process of Law
