MAKASSAR – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Makassar, bekerja sama dengan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jerman Perwakilan Indonesia dan Timor Leste, menggelar Workshop Digital Government Transformation bertema “Government Strategy in The Digital Era” pada Rabu (12/6/2024) di Hotel Arthama, Makassar, Sulawesi Selatan. Acara ini berlangsung dari 12 hingga 14 Juni 2024.
Country Director KAS Jerman Perwakilan Indonesia dan Timor Leste, Dennis Suarsana, mengapresiasi kolaborasi ini. “Kemajuan bangsa terkait digitalisasi publik bukanlah pilihan, tetapi keharusan. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Indonesia harus beradaptasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dennis.
Dennis juga menekankan manfaat digitalisasi administrasi publik, “Digitalisasi memungkinkan pelayanan lebih cepat, menghemat waktu dan biaya operasional, serta meningkatkan akuntabilitas, mengurangi peluang korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, digitalisasi memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam memantau perkembangan kebijakan pemerintah, menciptakan hubungan erat antara masyarakat dan pemerintah.”
Namun, Dennis juga menyebutkan tantangan yang harus diatasi. “Kita harus menghadapi berbagai tantangan seperti infrastruktur yang belum merata, kesenjangan SDM, dan hambatan lainnya. Oleh karena itu, perlu kerja sama sinergis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.”
Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, membuka workshop ini dengan menekankan pentingnya kolaborasi ini. “Ini adalah inisiatif yang bagus. Tahun lalu, BPSDM dan rombongan memenuhi undangan KAS Jerman untuk studi strategis ke Berlin dan Dresden mengenai transformasi digital. Kita perlu alat untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 sebagai negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan,” ujar Sugeng.
Sugeng juga mengutip amanat Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. “Presiden telah meluncurkan Govtech dengan nama Inadigital, sebuah super apps yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah. Untuk mencapai visi 2045, kita memiliki lima sasaran, delapan misi, dan 17 arah pembangunan yang diukur dengan 40 indikator kinerja,” jelasnya.
Sugeng menambahkan, “Transformasi digital ini sangat penting untuk mempercepat pelayanan dan membangun kepercayaan kepada lembaga. Ada empat pilar transformasi digital yang perlu dipahami: budaya, keterampilan, keamanan, dan meminimalisir penyimpangan.”
Dengan demikian, workshop ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi era digitalisasi, serta memperkuat kolaborasi antara berbagai pihak untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. (acha)
