Jakarta | Sebuah unggahan di Facebook menyebarkan klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat Indonesia memboikot sejumlah platform media sosial. Dalam narasi yang beredar, warga disebut diminta berhenti menggunakan Facebook, Threads, Instagram, dan TikTok demi menjaga nama baik negara. Pesan tersebut mengaitkan ajakan boikot dengan kepentingan nasional, sehingga dapat memberi kesan bahwa seruan itu benar-benar berasal dari Presiden. Namun, unggahan tersebut menyajikan klaim itu melalui teks dan gambar, bukan melalui keterangan resmi yang dicantumkan dalam unggahan.
Akun Facebook “danijhoya dani” mengunggah materi itu pada 20 Oktober 2026. Unggahan tersebut menampilkan foto Prabowo, disertai narasi yang menyatakan bahwa boikot akan membuatnya lebih bebas bertindak tanpa sorotan negara lain. Pernyataan itu membentuk hubungan penggunaan media sosial, perhatian internasional, dan tindakan Presiden. Pada gambar yang dibagikan juga tampak potongan gambar berlabel Pojokjabar. Kehadiran label tersebut merupakan bagian dari tampilan materi yang beredar, tetapi unggahan itu tidak dengan sendirinya menjelaskan asal-usul maupun konteks potongan gambar tersebut.
Hingga artikel sumber dibuat pada Kamis, 22 Oktober 2026, unggahan “danijhoya dani” tercatat memperoleh 98 tanda suka dan 71 komentar. Materi itu juga telah dibagikan empat kali. Angka interaksi tersebut menunjukkan bahwa klaim telah beredar dan mendapat tanggapan di Facebook, tetapi tidak membuktikan bahwa permintaan boikot benar-benar disampaikan oleh Prabowo. Klaim serupa juga muncul di sejumlah akun lain, yakni “genting rimba babaung”, “cliper encep”, “ismarhatin us”, dan “defisiani saragih”. Penyebaran melalui beberapa akun dapat membuat pesan yang sama terlihat luas atau berulang, sehingga pembaca perlu membedakan unggahan pengguna media sosial dan pernyataan resmi. Rincian yang tersedia menggambarkan isi, waktu unggah, dan interaksi pada materi tersebut; tidak ada dasar dari angka-angka itu untuk menyimpulkan bahwa masyarakat secara umum telah mengikuti ajakan boikot. Dengan demikian, informasi dalam unggahan perlu dipahami sebagai klaim yang beredar, bukan sebagai bukti bahwa Presiden mengeluarkan instruksi kepada publik untuk meninggalkan platform-platform tersebut.
Penelusuran terhadap klaim yang beredar dilakukan dengan memeriksa foto dalam unggahan viral melalui fitur penelusuran gambar terbalik Google. Langkah ini berguna untuk mengetahui apakah gambar pernah muncul lebih dahulu di sumber lain dan dalam konteks apa gambar tersebut digunakan. Hasil pemeriksaan tidak menemukan informasi valid yang mendukung narasi bahwa Prabowo meminta masyarakat memboikot media sosial. Penelusuran juga tidak menemukan pernyataan resmi Prabowo yang berisi ajakan tersebut. Karena itu, klaim dalam unggahan tidak dapat dianggap sebagai keterangan yang telah terverifikasi hanya berdasarkan teks yang menyertainya.
Penelusuran gambar menemukan foto identik yang pernah dimuat oleh akun Instagram resmi Pojokjabar pada 14 Oktober 2026. Temuan ini memberi petunjuk mengenai asal penggunaan foto, tetapi tidak serta-merta membenarkan narasi yang kemudian ditempelkan pada gambar itu. Unggahan asli Pojokjabar tidak membahas ajakan untuk memboikot media sosial. Dengan demikian, perlu dibedakan keberadaan foto yang memang pernah dipublikasikan dan klaim baru yang disampaikan oleh pengunggah konten viral. Kesamaan gambar bukan bukti bahwa isi narasi viral berasal dari sumber asli atau disampaikan oleh orang yang terlihat dalam foto.
Perbedaan konteks tersebut penting saat menilai konten yang menggabungkan gambar dan tulisan dengan pesan tertentu. Foto dapat diambil dari unggahan lama, lalu digunakan kembali bersama narasi yang tidak berkaitan dengan materi awalnya. Dalam kasus ini, penelusuran mengarah pada unggahan Pojokjabar, sementara tidak ditemukan dukungan berupa pernyataan resmi mengenai boikot. Pembaca sebaiknya memeriksa sumber gambar, tanggal publikasi, serta isi unggahan aslinya sebelum menyimpulkan bahwa ajakan tersebut benar-benar disampaikan Prabowo. Memisahkan bukti visual dari narasi tambahan membantu menghindari kesimpulan keliru dan mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan.
Dokumentasi yang beredar perlu dibaca sesuai konteks publikasi aslinya. Foto tersebut bukan bukti bahwa Prabowo menyerukan boikot media sosial atau menyampaikan ajakan serupa. Unggahan Pojokjabar yang menjadi sumber narasi itu membahas tanggapan Prabowo mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Karena itu, keterkaitan foto dengan klaim boikot tidak ditunjukkan oleh isi dokumentasi maupun keterangan unggahan awal.
Dalam unggahan tersebut, Pojokjabar menyebut Prabowo terkejut saat mengetahui luas lahan karhutla yang masih dalam proses pemadaman tersisa sekitar 639 hektare. Angka itu disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada 12 Oktober 2026. Pokok pembahasannya adalah perkembangan penanganan karhutla, bukan sikap politik terhadap platform media sosial. Informasi mengenai angka luas lahan dan respons presiden itu membantu menjelaskan alasan foto tersebut dipublikasikan serta peristiwa yang sedang berlangsung.
Sumber visualnya dapat ditelusuri ke video pada kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden. Video itu berjudul “Presiden Prabowo Pimpin Ratas Perkembangan Penanganan Karhutla, Istana Merdeka, 12 Oktober 2026”. Judul, lokasi, dan tanggal dalam keterangan video sejalan dengan konteks rapat yang disebutkan dalam unggahan Pojokjabar. Dengan demikian, foto tersebut merupakan dokumentasi kegiatan resmi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemeriksaan sumber awal menunjukkan bahwa gambar diambil dari rekaman rapat, bukan dari peristiwa yang berkaitan dengan seruan boikot. Pemisahan asal foto dan narasi yang kemudian dilekatkan padanya penting agar pembaca tidak keliru menafsirkan dokumentasi. Saat menemukan gambar yang disertai klaim berbeda, pembaca dapat memeriksa akun penerbit, keterangan unggahan, serta video lengkap dari kanal resmi. Langkah itu membantu memastikan apakah teks yang menyertai foto sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya.Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa foto yang beredar bukan bukti Prabowo meminta masyarakat memboikot Facebook, Threads, Instagram, dan TikTok. Foto tersebut berasal dari dokumentasi kegiatan resmi yang berkaitan dengan rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam unggahan yang memuat klaim boikot, gambar itu telah disunting dan ditambahkan tulisan yang tidak sesuai dengan konteks kegiatan aslinya. Karena itu, foto tersebut tidak dapat digunakan untuk membenarkan narasi bahwa pemerintah atau Prabowo menyerukan pemboikotan sejumlah platform media sosial.
Dokumentasi asli memperlihatkan kegiatan rapat mengenai penanganan karhutla, bukan pengumuman atau pernyataan tentang Facebook, Threads, Instagram, maupun TikTok. Tulisan yang ditempelkan pada gambar mengubah kesan terhadap foto dan mengaitkannya dengan ajakan boikot. Perbedaan isi dokumentasi asli dan teks tambahan itu penting diperhatikan saat menilai unggahan. Gambar yang sama dapat terlihat seolah-olah mendukung suatu klaim setelah diberi keterangan baru, padahal keterangan tersebut tidak menggambarkan peristiwa yang terdokumentasi. Pemeriksaan konteks foto menunjukkan bahwa kegiatan yang sebenarnya berlangsung berhubungan dengan isu karhutla.
Dengan demikian, klaim bahwa Prabowo meminta rakyat memboikot Facebook, Threads, Instagram, dan TikTok demi menjaga nama baik negara dinilai salah dan menyesatkan. Penilaian tersebut didasarkan pada ketidaksesuaian narasi dalam unggahan dan konteks foto yang dapat dikenali, serta adanya suntingan berupa tulisan tambahan. Informasi yang beredar perlu dibedakan dari dokumentasi resmi: foto aslinya berkaitan dengan rapat penanganan karhutla, sedangkan narasi boikot muncul melalui penyuntingan yang tidak sesuai konteks. Tidak ada dasar dari dokumentasi tersebut untuk menyatakan bahwa foto itu merekam seruan boikot. Oleh sebab itu, pembaca sebaiknya tidak menganggap tulisan pada versi suntingan sebagai bagian dari foto atau sebagai bukti adanya permintaan boikot. Pemeriksaan ini hanya menetapkan ketidaksesuaian klaim dengan konteks dokumentasi, tanpa menambahkan keterangan lain yang tidak ditunjukkan oleh bahan pemeriksaan.
Baca juga: Prabowo Menyoroti Pakar yang Disangka Mengkritik Tanpa Dasar
